Results 11 to 20 of about 32,474 (118)
UNES Journal of Swara Justisia, 2023 Pengaturan tentang nagari sebagai satuan pemerintahan terendah dan kesatuan masyarakat hukum adat di sumatera Barat diatur pada tingkat Provinsi dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. Sebagai Perda yang mengusung konsep adat, materi perda ini tidak mencerminkan filosofi adat basandi syara’, Syara’ basandi Kitabullah sebagai filosofi
Dian Bakti Setiawan, Neneng Oktarina
openaire +3 more sources
Pengembangan Model Penguatan Lembaga Pertanian sebagai Prime Mover Pembangunan Kawasan Daerah Penyangga Pembangunan (Dpp) Destinasi Wisata Kintamani Bali [PDF]
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 2014 Tujuan pokok penelitian ini mengembangkan model prime mover sektor pertanian argo di daerah penyangga pembangunan (DPP) destinasi wisata Kintamani untuk penguatan dan pemberdayaan para petani agro berbasis kewilayahan dan berbasis penguatan kelembagaan ...
Parma, P. G. (Putu)
core +4 more sources
PERAN KELEMBAGAAN LOKAL ADAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan, 2013 The role of public and institute in development of countryside is not only limited to beneficial owner, but actively involved direct in development programs. Condition of local institute of custom here and now will affect to the role in development of countryside. Purpose of fundamental of this research description the role of local institute of custom
Wedy Nasrul
openaire +4 more sources
Journal of Indonesian Adat Law (JIAL), 2018 Studi ini bertujuan untuk mengkaji kelembagaan Moluku Kei Raha dalam Sistem Pemerintahan Indonesia dan makna dari Kelembagaan Moloku Kie Raha dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa wilayah yang diberi nama Moloku Kie Raha terdapat empat kelembagaan adat yaitu Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, Kesultanan Bacan dan ...
Journal Manager APHA +3 more
openaire +4 more sources
Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 2017 <p>This paper describes the impact of dualism in institution of Nagari Pariangan caused by contestation of social control between state and local government through the Law no. 5 of 1979 and Regional Policy of Sumatera Barat number 2/2007. As a case of institutional transformation, Nagari Pariangan has faced some notorious shape until it was ...
Yayan Hidayat +2 more
openaire +4 more sources
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2017 This paper will examine the strategies to empower the Kampung Adat community through the development of institutional capacity in The Regency of Siak. The Regency of Siak is one of the districts that have established Desa Adat territory. Based on the Siak District Regulation No.02/2015 specifies eight Kampung Adat located in the district of Siak ...
Raja Amin, Isril, Rury Febrina
doaj +5 more sources
SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT TENTANG EKTIFITAS KELEMBAGAAN ADAT UNTUK PENGOLAHAN HUTAN
Pattimura Mengabdi : Jurnal Pengabdian Kepada MasyarakatDesa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan Desa yang sangat kaya akan hasil alam yang banyak dijadikan mata pencaharian penduduk Desa Eti. Kurangnya sosialisasi tentang pengolahan hutan adat Desa Eti dan permasalahan kelembagaan dalam pengolahan hutan menjadi salah satu faktor permasalahan yang di hadapi masyarakat karena ...
Isak P Siwa, Rian Miru
openaire +3 more sources
KELEMBAGAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT (Studi Kasus di Kasepuhan Pasir Eurih, Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten) [PDF]
Jurnal Belantara, 2019 Indigenous peoples have a down-to-down knowledge of how to preserve and utilize existing forest resources. The role of indigenous peoples in the management of indigenous forest resources is essential in maintaining the viability of forest functions. For this reason this study aims to describe and explain the potential of community institutions in the ...
Pratiwi, Rushestiana +2 more
doaj +8 more sources
JURNAL PEMBANGUNAN WILAYAH & KOTA, 2015 Pembangunan Kota Sentani pasca ditetapkan sebagai ibukota kabupaten Jayapura mengalami keunggulan atau pertumbuhan yang pesat. Implikasi sebagai kota baru akibat pemindahan ibukota kabupaten dari Kota Jayapura adalah pada peningkatan kebutuhan tanah.
Haery M. Ondikeleuw, Samsul Ma'rif
openaire +4 more sources
Penguatan Kelembagaan Adat Kewang Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Maluku
Jurnal Media HukumThe purpose of this study is to determine the existence and function of Kewang institution as one of the customary legal institutions in the management of coastal areas and small islands in Malukuand to determine the legal politics of local governments in the management of coastal areas and small ...
openaire +3 more sources