Results 11 to 20 of about 111 (90)

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Kampung Adat di Kabupaten Siak Provinsi Riau

open access: yesNakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2017
This paper will examine the strategies to empower the Kampung Adat community through the development of institutional capacity in The Regency of Siak. The Regency of Siak is one of the districts that have established Desa Adat territory.
Raja Amin, Isril, Rury Febrina
doaj   +4 more sources

PERAN KELEMBAGAAN LOKAL ADAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

open access: yesJurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan, 2013
The role of public and institute in development of countryside is not only limited to beneficial owner, but actively involved direct in development programs.
Wedy Nasrul
doaj   +3 more sources

Transformasi dan Dualisme Kelembagaan dalam Pemerintah Adat Minang: Studi terhadap Nagari Pariangan, Sumatera Barat

open access: yesPolitik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 2017
This paper describes the impact of dualism in institution of Nagari Pariangan caused by contestation of social control between state and local government through the Law no. 5 of 1979 and Regional Policy of Sumatera Barat number 2/2007.
Yayan Hidayat   +2 more
doaj   +3 more sources

Peran Kelembagaan Adat Dalam Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan di Kota Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua

open access: yesJurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 2015
The development of Sentani city post defined as district capital of Jayapura has privilege or growth rapidly. Implication as a new city as result transfer district capital from Jayapura city is on increase land need..
Haery M. Ondikeleuw, Samsul Ma'rif
doaj   +3 more sources

KELEMBAGAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT (Studi Kasus di Kasepuhan Pasir Eurih, Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten) [PDF]

open access: yesJurnal Belantara, 2019
Indigenous peoples have a down-to-down knowledge of how to preserve and utilize existing forest resources. The role of indigenous peoples in the management of indigenous forest resources is essential in maintaining the viability of forest functions. For
Rushestiana Pratiwi   +2 more
doaj   +6 more sources

Model Indigenous Penguatan Kelembagaan Adat Suku Sakai Kabupaten Bengkalis

open access: yesJOELS: Journal of Election and Leadership, 2021
Indigenous model of strengthening traditional institutions of the Sakai tribe in Bengkalis Regency. This research aims to formulate a model that is suitable for strengthening and developing the institutions of the Sakai tribe. The research method uses a qualitative approach, namely describing the role of indigenous peoples in strengthening the social ...
Abdul Mirad, Eka Eka, Aguswan Aguswan
openaire   +2 more sources

Eksistensi Kelembagaan Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) dalam Penolakan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Masyarakat Hukum Adat di Sumbawa

open access: yesJUPE : Jurnal Pendidikan Mandala, 2022
Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) merupakan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat dan budaya yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat hukum tana samawa. LATS mempunyai tujuan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 peraturan daerah No.
Jasardi Gunawan, Irawansyah Irawansyah
openaire   +1 more source

Penguatan Hukum Adat Dan Kelembagaan Adat Dalam Penyelesaian Masalah Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia

open access: yesJurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, 2022
Already in 2014, restorative justice as a distinct approach within the general criminal justice system had been used as the basis to treat child victims and offenders (the child protection Act of 2014).  Nonetheless it is worth noticing that long before the promulgation of this Act, restorative justice has been used and is embedded in the living law of
Nur Husni Emilson   +2 more
openaire   +1 more source

MENAKAR KEWENANGAN DAN TATA HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTARA MAJELIS DESA ADAT DENGAN DESA ADAT DI BALI

open access: yesVIDYA WERTTA : Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia, 2020
Terdapat pemberitaan bahwa Majelis Desa Adat dapat menjatuhkan sanksi kepada desa adat dalam bentuk sanksi administrasi, baik terkait surat menyurat, tidak menerima undangan rapat dan usulan kepada Gubernur untuk tidak mendapatkan bantuan pembinaan desa adat sejumlah Rp. 300 Juta jika tidak mendukung program pemerintah Provinsi khususnya terkait dengan
I Komang Dedi Diana   +2 more
openaire   +2 more sources

Studi Kasus Pengaturan Hubungan Kelembagaan Pemerintahan Desa-Birokrasi dengan Desa-Adat di Wilayah Provinsi Bali

open access: yesJurnal Supremasi, 2022
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur 2 (dua) materi pokok yaitu Desa-Birokrasi (DB) dan Desa-Adat (DA). Namun UUD NRI 1945, UU 6/2014, PP No. 43 Tahun 2014 jo PP 11 Tahun 2019 bahkan Perdprov No. 4 Tahun 2019 tidak mengatur hubungan antara DB dengan DA, padahal pada satu wilayah desa bisa ada terdapat keduanya.
Henny Yuningsih   +4 more
openaire   +2 more sources

Home - About - Disclaimer - Privacy