Results 21 to 30 of about 11,494 (138)

Analisis Keabsahan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang Terbit diatas Laut

Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
This research analyzes the validity of Building Use Rights (HGB) certificates over the sea using normative legal research methods. The research focus includes validity variables, HGB certificates, and the sea, by examining related laws and regulations ...
Syahril Hidayat, Melly Rifa’atul Lailiyah, Rizki Nurdiansyah   +2 more
semanticscholar   +2 more sources

PENINGKATAN STATUS HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK

Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia, 2021
Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution which reads Earth, water and natural resources in it are controlled by the State and used for the greatest prosperity of the people. This article is one of the foundations for the birth of a law on basic agrarian principles.
Atik Winanti, Taupiq Qurrahman, Rosalia Dika Agustanti   +2 more
openaire   +2 more sources

KAJIAN YURIDIS KONVERSI SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN MENJADI SERTIFIKAT HAK MILIK OLEH YAYASAN

JURNAL ILMIAH ADVOKASI, 2023
Sunyoto Sunyoto, nynda fatmawati octarina   +1 more
semanticscholar   +2 more sources

KARAKTERISTIK HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH HAK MILIK [PDF]

JURNAL AKTA YUDISIA, 2020
Abstract The need for land for the business world is getting bigger, while the land supply is limited. One of the rights to land used by investors to support their business is the building rights. The  building rights.is the right to own and own buildings on land which is not his own with a maximum period of 30 years.
openaire   +1 more source

PENYULUHAN HUKUM PENTINGNYA KEPEMILIKAN SERTIFIKAT TANAH TENTANG PENDAFTARAN TANAH DI DESA KEDUNGBOTO KEC. LIMBANGAN KAB. KENDAL

Sosio Dialektika, 2019
The certificate is a proof of rights which is valid as a proof of strong ownership of physical data and juridical data contained in the measuring certificate and land book of the relevant rights in accordance with Article 19 Paragraph (2) of the LoGA. In
A. Aziz, Dosen Fakultas, Agama Islam, Universitas Wahid, Hasyim Semarang, dalam buku tanah, Yang Bersangkutan, dalam Undang-undang, disebut dengan Uupa, dikenal hak-hak, atas tanah seperti, Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, D. Pengelolaan, khususnya warga masyarakat Desa   +16 more
semanticscholar   +1 more source

PENGATURAN PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH HAK MILIK

Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, 2020
ABSTRAK Tanah merupakan salah satu unsur utama dalam kehidupan manusia dan merupakan salah satu sumber kekayaan alam yang memiliki fungsi penting bagi pembangunan perekonomian masyarakat Indonesia. Tanah diperlukan antara lain untuk tempat tinggal maupun untuk kegiatan usaha yang semakin bervariasi sesuai dengan perkembangan ekonomi, sosial, budaya ...
Rizki Kurniawan, Amalia Zulfa Salsabil
openaire   +2 more sources

TANAH TERLANTAR, MENYALAHI FUNGSI SOSIAL TANAH

Jurnal Sosial Humaniora, 2009
Undang-undang Dasar 1945 BAB XIV pasal 33 ayat (3) mengamanahkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Yuwono Yuwono
doaj   +1 more source

Pemakaian Tanah Negara Bekas Tanah Warisan oleh Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing

Diversi, 2019
Sistem hukum waris di Indonesia tidak membedakan status kewarganegaraan sebagai syarat seseorang menjadi ahli waris. Walaupun demikian, terdapat pembatasan waktu 1 (satu) tahun bagi ahli waris berkewarganegaraan asing yang mewaris hak atas tanah berupa ...
Natalia Wijaya
doaj   +1 more source

Legal Certainty on Land Ownership Rights Above Management Rights

Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesian Law Journal, 2023
The development of legal product shows its influence with the occurrence of a tug-of-war pattern between responsive legal products and conservative legal products.
Alwaahab Agirda Nugraha Effendi, Akhmad Darajati Setiawan   +1 more
doaj   +1 more source

PEMBAHARUAN SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN

Lambung Mangkurat Law Journal, 2019
Tujuan penelitian adalah menganalisis Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang dapat menjadi dasar pada pembaharuan sertipikat Hak Guna Bangunan yang masih dibebani dengan Hak Tanggungan dan Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kreditur ...
Agustina Dewi Pramudiyana, Noor Hafidah
openaire   +1 more source