Results 1 to 10 of about 961,309 (256)

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI BENDA: PENELUSURAN DASAR PERLINDUNGAN HKI DI INDONESIA

open access: yesRefleksi Hukum, 2015
Abstrak Hak Kekayaan Intelektual memberikan kewenangan hukum kepada seseorang untuk mendapat keuntungan dari karya intelektual yang diciptakan. Hal ini berimplikasi pihak lain, yang tanpa persetujuan, tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari ...
Indirani Wauran-Wicaksono
doaj   +1 more source

Peran Lembaga Adat di Aceh dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum

open access: yesJurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020
Problematika mengenai diversi yang dimaksudkan untuk menghindari anak dari proses peradilan telah diatur dalam hukum positif di Indonesia dalam prosesnyamelibatkan beberapa elemen, yaitu salah satunya adalah tokoh masyarakat.
Budi Bahreisy
doaj   +1 more source

Positioning Law and Ethics as an Effort to Minimize Election Administrative Violations

open access: yesAlauddin Law Development Journal, 2023
Data on violations of the 2019 General Election, there is a very significant number of administrative violations of the General Election. The research method used is normative legal research.
Jeremia Alexander Wewo
doaj   +1 more source

KEBIJAKAN PENINDAKAN ATAS TANAH TERLANTAR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH (Studi Kasus Sengketa PT SAWIT JAMBI LESTARI dan Masyarakat Rantau Gedang Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari Jambi) [PDF]

open access: yes, 2015
Penelitian ini mengkaji tentang kebijakan yang di berikan pemerintah mengenai HGU. Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Dalam Rangka Penatagunaan Tanah di Desa Rantau Gedang Mersam Jambi.
ANGGA , FICESTRA PULUNGAN
core  

PERBEDAAN MENDASAR ANTROPOLOGI HUKUM SOSIOLOGI HUKUM DAN HUKUM ADAT

open access: yes, 2022
PENUTUPA. Kesimpulan1. Antropologi hukum lebih menitikberatkan suatu budaya hukum yang berkaitan atau mempengaruhi masalah hukum (aspek yang melatar belakangi hukum dan penyelesaiaan hukum).2. Antropologi hukum mengunakan hukum yang ideal sebagai titik tolak dalam penelitian untuk mengetahui apakah dan sejauh manakah kaidah-kaidah hukum itu ...
openaire   +4 more sources

TINJAUAN YURIDIS ATAS PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERLEBIH DAHULU SEBELUM PENANDATANGANAN AKTA JUAL BELI ATAS BIDANG TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI HADAPAN PPAT [PDF]

open access: yes, 2013
Tinjauan Yuridis Atas Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terlebih Dahulu Sebelum Penandatanganan Akta Jual Beli Atas Bidang Tanah dan/atau Bangunan di Hadapan PPAT Fokus penelitian ini mengenai waktu timbulnya hutang pajak bea ...
Alison , Sitanggang
core  

perbedaan filsafat hukum dengan sejarah hukum

open access: yes, 2023
Filsafat hukum bukan sesuat yang sulit untuk di pahami,sebagaimana kita memahami atau merenungkan tentang pengertian filsafat, Filsafat hukum adalah filsafat. Oleh karena itu, ia merenungkan semua masalah fundamental dan masalah yang termarginalkan yang berkaitan dengan gejala hukum. Sedangkan menurut Dr.Soedjono Dirdjosisworo, S.H.
openaire   +1 more source

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA TEGAL [PDF]

open access: yes, 2013
Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan lahiriah maupun batiniah. Kebutuhan lahiriah tersebut terdorong oleh naluri manusia untuk mengembangkan keturunan yang sah, ini bersifat biologis.
ANGGI ADI , SAPUTRA
core  

Hukum-Hukum Gas Ideal

open access: yesPentagon : Jurnal Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
The simplest gas and approaching the simplest properties of a true gas is an ideal gas. Ideal gases satisfy the ordinary gas equation, while real gases do not always satisfy the ideal gas equation. Gas laws such as Boyle's Law, Charles' Law, and Gay Lusaac's Law, show the relationships between macroscopic units of various processes and formulations ...
null Meyrida Riana, null Anggini Anggini
openaire   +1 more source

Hakikat Penguasa dalam Negara Hukum Demokratis

open access: yesCepalo, 2019
Seorang penguasa seyogianya memiliki kemampuan mengatur orang banyak. Kebijakan seorang penguasa tegas, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Negara pada prinsipnya tidak didasarkan atas kekuasaan belaka (matchtsstaat), namun berdasarkan pula atas ...
Shandi Patria Airlangga
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy