Results 71 to 80 of about 347,761 (232)

Geographical indication in Indonesia: A review on the spatial distribution and classification of geographical indication‐registered products and ‐related publications

open access: yesThe Journal of World Intellectual Property, Volume 28, Issue 1, Page 263-285, March 2025.
Abstract The status and trends of geographical indication (GI) registration in Indonesia is presented and analyzed. Indonesia amended the GI‐related legal systems in 2019, and despite its increase in registration and policy developments, the extent of coverage and classification of GI‐registered products remain unclear.
Diana Harding   +3 more
wiley   +1 more source

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI BENDA: PENELUSURAN DASAR PERLINDUNGAN HKI DI INDONESIA

open access: yesRefleksi Hukum, 2015
Abstrak Hak Kekayaan Intelektual memberikan kewenangan hukum kepada seseorang untuk mendapat keuntungan dari karya intelektual yang diciptakan. Hal ini berimplikasi pihak lain, yang tanpa persetujuan, tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari ...
Indirani Wauran-Wicaksono
doaj   +1 more source

Multivocal responses to conservation in Maluku province, Indonesia: Biocultural diversity, protest and management in a zone of ecological transition

open access: yesSingapore Journal of Tropical Geography, Volume 45, Issue 3, Page 515-532, September 2024.
The Moluccan islands of eastern Indonesia (Maluku) were amongst the last frontiers to be opened‐up for large‐scale resource extraction and economic development in modern times. The interventions of organized conservation science and local conservation activity are also recent. Yet the area has a complex economic history and historical ecology linked to
Hermien L. Soselisa, Roy Ellen
wiley   +1 more source

KEBIJAKAN HUKUM PENYIDIK POLDA DIY DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING PADA KASUS PENANGKAPAN KEPITING [PDF]

open access: yes, 2022
Dasar kebijakan yang diambil oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana illegal fishing kepiting secara umum didasarkan dari karakteristik perkara yang ditangani.
Hariyanto, Anis Dwi; Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra   +1 more
core   +1 more source

Konsep Keadilan dalam Mediasi pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)

open access: yesAl-Adl, 2021
Mediasi perbankan dinilai sangat penting, dikarenakan selain penyelesaian melalui jalur ini dirasa lebih efektif dan lebih efisien bagi para pihak yang bersengketa, kehadiran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) tentu ...
Nahdhah (Universitas Islam Kalimantan)
doaj   +1 more source

The Omnibus Law on Job Creation and its potential implications for rural youth and future farming in Indonesia

open access: yesAsia Pacific Viewpoint, Volume 65, Issue 2, Page 248-262, August 2024.
Indonesian rural youth face challenges accessing farmland and sustaining an agricultural livelihood while their labour is not necessarily absorbed by other sectors. In that context, the Omnibus Law on Job Creation (Law 11/2020) promises to liberalise trade and investment across multiple sectors, including agriculture and food security.
Anna Sanders   +5 more
wiley   +1 more source

Kumpulan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Tentang Penetapan Pembimbing Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Airlangga [PDF]

open access: yes, 2022
Kumpulan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Tentang Penetapan Pembimbing Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum.
Dekan, Fakultas Hukum
core  

HUBUNGAN KEWENANGAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WONOSARI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN GUNUNGKIDUL DALAM PENDAMPINGAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM [PDF]

open access: yes, 2022
Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dalam kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang.
Raharjo, Suryawan; Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra   +1 more
core   +1 more source

Filsafat hukum menemukan ketidakteraturan hukum

open access: yes, 2023
Ketidakteraturan dalam pengakuan dan perlindungan hukum MHA terjadi karena banyak sebab, antara lain ragam istilah dan banyaknya dimensi serta lembaga yang menangani MHA itu sendiri. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap bagaimana MHA diperlakukan dalamoperasionalnya.
openaire   +2 more sources

Hakikat Penguasa dalam Negara Hukum Demokratis

open access: yesCepalo, 2019
Seorang penguasa seyogianya memiliki kemampuan mengatur orang banyak. Kebijakan seorang penguasa tegas, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Negara pada prinsipnya tidak didasarkan atas kekuasaan belaka (matchtsstaat), namun berdasarkan pula atas ...
Shandi Patria Airlangga
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy