Results 71 to 80 of about 21,663 (183)

Agunan KUR Tanpa Agunan: Inkonsistensi Regulasi dan Jalan Menuju Penjaminan Hybrid

open access: yesJurnal Penelitian Hukum De Jure
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksesuaian antara norma yang menyatakan bahwa kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon hingga Rp 100 juta tidak memerlukan agunan tambahan, dengan kebijakan operasional yang masih mensyaratkan agunan pada ...
Leny Megawati, T Subaryah, Tuti Rastuti
doaj   +1 more source

BREEDING JAMINAN FIDUSIA: POTENSI DALAM MENDORONG EKONOMI NEGARA

open access: yesRefleksi Hukum, 2015
Abstrak Breeding atau pemuliaan diartikan sebagai perihal membuat (menjadikan) sesuatu hal  lebih bermutu atau lebih unggul. Dengan demikian pemuliaan fidusia adalah upaya menjadikan fidusia lebih unggul untuk dapat digunakan sebagai jaminan kredit ...
Dyah Hapsari Prananingrum
doaj   +1 more source

Filsafat Hukum, Etika dan Moral Penegak Hukum

open access: yes, 2023
Hukum dalam banyak hal, seringkali bermetamorfosis menjadi “legally institution” the arbitrariness dan “punishment institution” seeker of justice. Implikasi dari “fallacy” hukum tersebut adalah porak porandanya sistem hukum nasional. Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan ...
openaire   +1 more source

KETENTUAN HUKUM-HUKUM TUHAN

open access: yes, 2019
Dalam benak pemikiran orang-orang non-Muslim yang hidup di Eropa dan Amerika Utara, Kata Syari’ah hampir selalu dikaitkan dengan image yang menakutkan dan mengerikan, misalnya hukum rajam, potong tangan atau deraan. Akan tetapi semestinya sekarang-sekarang sudah jelas bahwa hal tersebut hanya merupakan salah tafsir saja.
openaire   +2 more sources

Dimensi Keadilan Pada Penetapan Ahli Waris

open access: yesAsy-Syir'ah, 2013
Allah the Almighty is convinced as the judge and law maker who are the Most Just. Every law, includes inheritance law is created by Him very justly. To determine the values of justice, it is necessary to do a research and deep observation.
Hajar M
doaj   +1 more source

PERBEDAAN MENDASAR ANTROPOLOGI HUKUM SOSIOLOGI HUKUM DAN HUKUM ADAT

open access: yes, 2022
PENUTUPA. Kesimpulan1. Antropologi hukum lebih menitikberatkan suatu budaya hukum yang berkaitan atau mempengaruhi masalah hukum (aspek yang melatar belakangi hukum dan penyelesaiaan hukum).2. Antropologi hukum mengunakan hukum yang ideal sebagai titik tolak dalam penelitian untuk mengetahui apakah dan sejauh manakah kaidah-kaidah hukum itu ...
openaire   +2 more sources

Modernisasi Kurikulum Pendidikan Islam (Studi Atas Pemikiran Azyumardi Azra)

open access: yesINSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan, 2018
: Modernization is an effort to change in order to aligned with contemporary demands and needs. The curriculum of Islamic education is important to be modernized so that the curriculum is contextual so as to give an answer to the demands and needs of the
Imam Nur Hukum
doaj  

“BENANG MERAH” PENALARAN HUKUM, ARGUMENTASI HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM [PDF]

open access: yesJurnal Hukum Progresif, 2019
Saat ini pemahaman dan pengetahuan tentang logika, penalaran hukum semakin dibutuhkan oleh semua kalangan. Kebutuhan ini dirasakan tidak hanya bagi kaum akademisi dalam bidang filsafat dan ilmuhukum tetapi juga seluruh masyarakat yang setiap hari berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum, khususnya bagi penegak hukum dalam hal mengambil keputusan ...
openaire   +1 more source

Pelaksanaan Perlindugan Konsumen Pada Kredit Perumahan PT. Permata Andalan Sejati

open access: yesIqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 2018
PT. Permata Andalan Sejati merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang kredit perumahan di Kota Pekanbaru.Tentunya didalam menjalankan kredit perumahan sering terjadi banyak permasalahan yang muncul dalam menjalankan usahanya yang berakhir ...
Jon Hendri
doaj  

KRIMINALISASI BERLEBIH (OVERCRIMINALIZATION) DALAM KRIMINALISASI KORUPSI

open access: yesRefleksi Hukum, 2015
Abstrak Artikel ini berargumen bahwa kriminalisasi dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor adalah praktik kriminalisasi berlebih. Praktik kriminalisasi berlebih pada hakikatnya adalah keputusan menetapkan suatu tindakan sebagai tindak pidana dalam
Marthen H. Toelle
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy