Results 91 to 100 of about 348,004 (187)

Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana [PDF]

open access: yes, 2018
Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan hal sangat penting dalam  proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang ...
Rozi, F. (Fachrul)
core  

HUKUM (SANKSI) PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

open access: yesMASALAH-MASALAH HUKUM, 2016
Pembangunan hukum pidana Indonesia merupakan suatu upaya untuk membentuk masyarakat Indonesia yang dicita-citakan. Salah satunya melalui penataan sistem hukum yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum adat. RUU KUHP memposisikan hukum adat dalam asas yang sangat fundamentil.
openaire   +3 more sources

PROBLEMATIKA PERMOHONAN GRASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002

open access: yesMimbar Hukum, 2008
According to executor attorney opinion, no time limit for application clemency, it wills be performing deep constraint on dead punishment execution. Execution of dead punishment also constraint by rule that allows criminal to propose the second clemency ...
Niken Subekti Budi Utami
doaj  

Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Bidang Perpajakan

open access: yesJurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana perpajakan; serta upaya apakah yang perlu dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi ...
Marulak Pardede
doaj   +1 more source

Peran Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Dalam Pemberian Pelayanan Konsultasi Dan Bantuan Hukum Kasus Pidana (Studi Terhadap Aspek Normative-Empiris Di Surakarta) [PDF]

open access: yes, 2012
Negara Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai tujuan sebagai negara kesejahteraan. Hal ini membuktikan bahwa HAM sangat dijunjung tinggi terutama di dalam lingkup hukum, oleh karenanya sejalan apabila orang yang berhadapan dengan hukum terutama ...
KURNIAWATI, FARIDA
core  

MEDIASI PIDANA DALAM KETENTUAN HUKUM PIDANA ADAT

open access: yesJURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM, 2010
This research focused to dispute resolution through negotiation in “Adat” Law. This research operates in “adat” community of Banjar, Aceh, Ambon, North Lombok, and Lamaholot. The researched question is penal mediation as conflict resolution between perpetrator and victim of criminal conduct.
openaire   +3 more sources

Sanksi Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Adat Kerinci dan Hukum Pidana Indonesia

open access: yesAl-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 2019
Kajian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi penganiayaan dalam hukum pidana adat Kabupaten Kerinci dan hukum pidana Indonesia dalam upaya pembaruan hukum pidana Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta, penulis menjelaskan bahwa penganiayaan dalam sistem hukum adat Kabupaten Kerinci merupakan tindakan illegal, yang diberikan sanksi adat
Ishaq, Ishaq, Razak, Abdul
openaire   +3 more sources

Akibat Hukum Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Pada Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

open access: yesYurispruden
Kejaksaan sebagai sub sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki kewenangan melakukan restorative justice pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021.
Muhamad Naufal Hibatullah   +2 more
semanticscholar   +1 more source

Revitalisasi Kias dalam Hukum Islam

open access: yesAl-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2011
Dalam Hukum Pidana dikenal sebuah prinsip dasar dan sebagai asas terpenting yaitu asas legalitas. Di antara tiga pengertian dasar sebagai penjabaran dari asas legalitas  di atas, bahwa untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan ...
M Nurul Irfan
doaj   +1 more source

Penegakan Hukum Pemilu: Tinjauan Atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pemilu 2014 [PDF]

open access: yes, 2015
Penegakan hukum merupakan bagian penting dari pemilu yang berintegritas. Penegakan hukum diperlukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara sebagai perserta pemilu.
Arifin, F. (Firmansyah)
core  

Home - About - Disclaimer - Privacy