Results 71 to 80 of about 160,994 (204)

PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN IJINTINGGAL OLEH PENYIDIK IMIGRASI DI KOTA MEDAN

open access: yesJurnal Mercatoria, 2017
Peran Penyidik Imigrasi sebagai penyidik pada criminal justice sistem tindak pidana keimigrasian pada hakikatnya merupakan fungsionalisasi hukum pidana, artinya fungsionalisasi memegang peranan penting dalam suatu penegakan hukum, Fungsionalisasi hukum ...
Ridwan Ridwan, Muaz Zul
doaj  

Politik Hukum Pidana di Bidang Perpajakan

open access: yesJurnal Pamator, 2019
Pajak sebagai sumber pendapatan negara memiliki peran yang sentral dalam mendukung pembangunan. Namun, keengganan wajib pajak untuk membayar pajak semakin tinggi mengingat banyaknya peristiwa korupsi yang dilakukan oleh para fiskus pada direktorat ...
Rudi Kurniawan, Didik Endro Purwoleksono
doaj   +1 more source

Studi komparatif tentang pemidanaan bagi pelaku recidive tindak pidana pencurian menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif [PDF]

open access: yes, 2014
Tujuan pemberian hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkan hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.
Arifin, Samsul
core  

Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Bidang Perpajakan

open access: yesJurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana perpajakan; serta upaya apakah yang perlu dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi ...
Marulak Pardede
doaj   +1 more source

MEDIASI PIDANA DALAM KETENTUAN HUKUM PIDANA ADAT

open access: yesJURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM, 2010
This research focused to dispute resolution through negotiation in “Adat” Law. This research operates in “adat” community of Banjar, Aceh, Ambon, North Lombok, and Lamaholot. The researched question is penal mediation as conflict resolution between perpetrator and victim of criminal conduct.
openaire   +3 more sources

MEMAKSIMALKAN PROLEGNAS DAN PROLEGDA DALAM POLITIK HUKUM NASIONAL (Politik Hukum Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang di Era Globalisasi)

open access: yesFiat Justisia, 2014
Politik pembangunan hukum pemberantasan/pelarangan kejahatan perdagangan orang di era globalisasi melalui pembaharuan sistem hukum pidana (penal system reform) kejahatan perdagangan orang meliputi ruang lingkup yang sangat luas yang mencakup pembaharuan “
Heni Siswanto
doaj  

Penyidikan Dalam Penanganan Tindak Pidana Umum Menurut Kuhap [PDF]

open access: yes, 2016
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepastian ketentuan batas waktu penyidikan tindak pidana umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan bagaimana sebaiknya penanganan batas waktu penyidikan tindak ...
Umanailo, M. M. (Mulyadi)
core   +1 more source

PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM PENGGUNAAN PERSPEKTIF ILMIAH HUKUM PIDANA

open access: yesYurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, 2023
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tindakan yang bersifat Represif Edukatif dalam penegakan Hukum Pidana Ketenagakerjaan dalam perspektif ilmu hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan filosofis dan yuridis, serta konsepsi – konsepsi yang bersifat ilmiah mengenai penerapan asas Represif Edukatif dalam penegakan hukum ...
openaire   +1 more source

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik

open access: yesJurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019
Tindak pidana penipuan saat ini semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Aturan hukum dibuat untuk mengantisipasi hal tersebut namun aturan yang ada rupanya tidak membuat tindak pidana tersebut semakin berkurang tetapi ...
Tony Yuri Rahmanto
doaj   +1 more source

PIDANA MATI DAN TATA CARA PELAKSANAANNYA BERDASARKAN HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM [PDF]

open access: yes, 2016
Indonesia adalah salah satu negara yang masih menerapkan pidana mati dalam aturan pidananya. Pidana mati merupakan pidana pokok dalam Pasal 10 KUHP. Dan ketentuan mengenai pidana mati juga diatur dalam Penetapan Presiden No.
ASHARI
core  

Home - About - Disclaimer - Privacy