Results 71 to 80 of about 510,425 (159)
PROBLEMATIKA PRAKTIK PEMBERIAN KETERANGAN AHLI HUKUM PIDANA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Jurnal Litigasi, 2023 Keterangan ahli adalah salah satu alat bukti yang digunakan dalam hukum acara pidana berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP. Keterangan ahli hukum pidana juga digunakan dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Dalam praktik, terdapat beberapa masalah yang
Erdianto Effendi
doaj
Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan
Fiat Justisia, 2014 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui model penegakan hukum pidana dan faktor penghambat terhadap cybersex dan cyberporn sebagai delik susila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap cybersex dan cyberporn dilakukan melalui ...
Dona Raisa Monica
doaj
Masalah-Masalah Hukum, 2018 Transformasi fiqh jinayah ke dalam hukum pidana nasional (c.q. KUHP) hingga saat ini masih memantik perdebatan di kalangan ahli. Baik dalam tataran teoritis maupun implementasinya. Selain itu upaya tersebut terkendala faktor baik eksternal maupun internal.
Junaidi Abdillah, Suryani Suryani
doaj +1 more source
MEDIASI SEBAGAI BASIS DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
Mimbar Hukum, 2008 Litigation model on criminal justice process can’t give satisfy and justice to offender and victim crime, so must be reform. Criminal Justice System is a network of criminal justice by using criminal law as ultimate material.
Agus Raharjo
doaj
Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Dalam Dinamika Keadilan Restoratif
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 2019 Pembaruan hukum pidana dalam konteks tindak pidana korupsi pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural ...
Nunung Nugroho
doaj +1 more source
PROBLEMATIKA PERMOHONAN GRASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002
Mimbar Hukum, 2008 According to executor attorney opinion, no time limit for application clemency, it wills be performing deep constraint on dead punishment execution. Execution of dead punishment also constraint by rule that allows criminal to propose the second clemency ...
Niken Subekti Budi Utami
doaj
MEDIASI PIDANA DALAM KETENTUAN HUKUM PIDANA ADAT
JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM, 2010 This research focused to dispute resolution through negotiation in “Adat” Law. This research operates in “adat” community of Banjar, Aceh, Ambon, North Lombok, and Lamaholot. The researched question is penal mediation as conflict resolution between perpetrator and victim of criminal conduct.
openaire +3 more sources
Revitalisasi Kias dalam Hukum Islam
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2011 Dalam Hukum Pidana dikenal sebuah prinsip dasar dan sebagai asas terpenting yaitu asas legalitas. Di antara tiga pengertian dasar sebagai penjabaran dari asas legalitas di atas, bahwa untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan ...
M Nurul Irfan
doaj +1 more source
University Of Bengkulu Law Journal, 2019 Hukum pidana di Indonesia saat ini dirasakan kurang memenuhi suatu keadilan serta ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, sebab banyaknya suatu tindak pidana yang terjadi akhir-akhir ini menjadikan hukum itu tidak lagi sebagai kontrol sosial melainkan banyaknya orang-orang tertentu memanfaatkan hukum sebagai corong untuk berbuat kejahatan, ini ...
openaire +2 more sources
PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM PENGGUNAAN PERSPEKTIF ILMIAH HUKUM PIDANA
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, 2023 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tindakan yang bersifat Represif Edukatif dalam penegakan Hukum Pidana Ketenagakerjaan dalam perspektif ilmu hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan filosofis dan yuridis, serta konsepsi – konsepsi yang bersifat ilmiah mengenai penerapan asas Represif Edukatif dalam penegakan hukum ...
openaire +1 more source