HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL
Hukum pidana adat adalah disiplin ilmu hukum yang direkomendasikan untuk dipelajari dan digali oleh berbagai para ahli hukum, seminar hukum nasional, dan Kongres PBB Mengenai Penanggulangan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelaku Kejahatan. Rekomendasi tersebut didasarkan pada kepentingan hukum nasional dalam upaya pembaharuan hukum nasional agar hukum
openaire +2 more sources
: The Concept of Restorative Justice in the Settlement of Child Theft Case Based on Islamic Law and Aceh Customary Law. This study reviews the settlement of child theft cases at the Customary Court level in Aceh using restorative justice attributed to ...
Yusi Amdani
doaj +1 more source
PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA DIY [PDF]
AbstrakKeadilan restoratif merupakan filsafat, proses, gagasan, teori atau program dan intervensi yang menekankan pemulihan kerugian akibat perilaku kriminal, setiap mengatasi masalah diutamakan musyawarah dengan jalan mediasi korban dan pelanggar ...
Nurharyanto, Eko; Dosen Magister Ilmu Hukum Janabadra +2 more
core +1 more source
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI JASA GATEKEEPER DI INDONESIA
Basically, Gatekeeper is a glorious profession and it has its own ethic code (Code of Conduct). This group does not have so many members (there is the elite). Thus, it can be called as a crime in a profession area, and the criminal is called professional
M. Arief Amrullah
doaj +1 more source
INKONSISTENSI PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
Sebagian besar masyarakat masih kurang memahami adanya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini disebabkan karakteristik tindak pidana korporasi ini adalah sangat kompleks.
Muhamad Soni Wijaya
doaj +1 more source
KEBERADAAN PIDANA ADAT DALAM MAZHAB SEJARAH DIHUBUNGKAN DENGAN POSITIVISME HUKUM
Hukum pidana adat berikut sanksi-sanksi adat diupayakan untuk dihapus dari sistem hukum di Indonesia dan diganti oleh peraturan perundang-undangan sehingga prosedur penyelesaian perkara-perkara pidana pada umumnya disalurkan melalui peradilan umum. Akan
Ateng Sudibyo
doaj +1 more source
HUBUNGAN HUKUM PIDANA, SOSIOLOGI HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI
Dahulu sampai dewasa ini, di negeri Belanda dan juga Indonesia, pengetahuan kriminologi adalah suatu Pengetahuan Pembantu dari Ilmu Hukum Pidana. Pengetahuan Kriminologi di dalam sistem pendidikan di negeri Belanda dan juga Indonesia, ditempatkan sebagai mata pelajaran pilihan bagi para mahasiswa hukum.
openaire +2 more sources
HUBUNGAN FUNGSIONAL PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK) DAN PENYIDIK POLRI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI [PDF]
Berdirinya KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan apresiasi negara guna mewujudkan supremasi hukum, pemberantasan korupsi, serta perwujudan good governance dan good govermance ...
Azis Budianto
doaj +1 more source
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA KETENAGAKERJAAN
ABSTRAKKedudukan hukum ketenagakerjaan dalam tata hukum nasional dibagi menjadi 3 bidang , yaitu bidang administrasi, bidang perdata, dan bidang pidana.
Oktantiani Dyah Pramudya
doaj +1 more source
ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL
Penelitian ini bertujuan tuk menganalisis kedudukan hukum pidana adat dalam hukum pidana nasional. Hukum pidana nasional di Indonesia merupakan kerangka hukum yang mengatur tindak pidana di seluruh wilayah negara. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menjadi dasar hukum pidana utama yang memberikan norma-norma dan sanksi-sanksi untuk berbagai jenis ...
Tri Astuti Handayani, Andrianto Prabowo
openaire +1 more source

