Results 51 to 60 of about 2,069 (116)
Masalah-Masalah Hukum, 2018 Transformasi fiqh jinayah ke dalam hukum pidana nasional (c.q. KUHP) hingga saat ini masih memantik perdebatan di kalangan ahli. Baik dalam tataran teoritis maupun implementasinya. Selain itu upaya tersebut terkendala faktor baik eksternal maupun internal.
Junaidi Abdillah, Suryani Suryani
doaj +1 more source
MEDIASI PIDANA DALAM KETENTUAN HUKUM PIDANA ADAT
JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM, 2010 This research focused to dispute resolution through negotiation in “Adat” Law. This research operates in “adat” community of Banjar, Aceh, Ambon, North Lombok, and Lamaholot. The researched question is penal mediation as conflict resolution between perpetrator and victim of criminal conduct.
openaire +3 more sources
PROBLEMATIKA PERMOHONAN GRASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002
Mimbar Hukum, 2008 According to executor attorney opinion, no time limit for application clemency, it wills be performing deep constraint on dead punishment execution. Execution of dead punishment also constraint by rule that allows criminal to propose the second clemency ...
Niken Subekti Budi Utami
doaj
PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM PENGGUNAAN PERSPEKTIF ILMIAH HUKUM PIDANA
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, 2023 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tindakan yang bersifat Represif Edukatif dalam penegakan Hukum Pidana Ketenagakerjaan dalam perspektif ilmu hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan filosofis dan yuridis, serta konsepsi – konsepsi yang bersifat ilmiah mengenai penerapan asas Represif Edukatif dalam penegakan hukum ...
openaire +1 more source
PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI (SUAP) MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA MALAYSIA
DATIN LAW JURNAL, 2020 Artikel ini bertujuan untuk melihat perbandingan antara dua hukum di dua negara yaitu Indonesia yang menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Malaysia yang menggunakan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta SPRM 2009) atau Akta 694. Pengaturan bentuk tindak pidana korupsi (suap) dalam hukum
Adinda Febriana, Viona Salsabila
openaire +2 more sources
Politik Hukum Pidana di Bidang Perpajakan
Jurnal Pamator, 2019 Pajak sebagai sumber pendapatan negara memiliki peran yang sentral dalam mendukung pembangunan. Namun, keengganan wajib pajak untuk membayar pajak semakin tinggi mengingat banyaknya peristiwa korupsi yang dilakukan oleh para fiskus pada direktorat ...
Rudi Kurniawan, Didik Endro Purwoleksono
doaj +1 more source
University Of Bengkulu Law Journal, 2019 Hukum pidana di Indonesia saat ini dirasakan kurang memenuhi suatu keadilan serta ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, sebab banyaknya suatu tindak pidana yang terjadi akhir-akhir ini menjadikan hukum itu tidak lagi sebagai kontrol sosial melainkan banyaknya orang-orang tertentu memanfaatkan hukum sebagai corong untuk berbuat kejahatan, ini ...
openaire +2 more sources
Revitalisasi Kias dalam Hukum Islam
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2011 Dalam Hukum Pidana dikenal sebuah prinsip dasar dan sebagai asas terpenting yaitu asas legalitas. Di antara tiga pengertian dasar sebagai penjabaran dari asas legalitas di atas, bahwa untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan ...
M Nurul Irfan
doaj +1 more source
PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN IJINTINGGAL OLEH PENYIDIK IMIGRASI DI KOTA MEDAN
Jurnal Mercatoria, 2017 Peran Penyidik Imigrasi sebagai penyidik pada criminal justice sistem tindak pidana keimigrasian pada hakikatnya merupakan fungsionalisasi hukum pidana, artinya fungsionalisasi memegang peranan penting dalam suatu penegakan hukum, Fungsionalisasi hukum ...
Ridwan Ridwan, Muaz Zul
doaj
Fiat Justisia, 2014 Politik pembangunan hukum pemberantasan/pelarangan kejahatan perdagangan orang di era globalisasi melalui pembaharuan sistem hukum pidana (penal system reform) kejahatan perdagangan orang meliputi ruang lingkup yang sangat luas yang mencakup pembaharuan “
Heni Siswanto
doaj