Results 51 to 60 of about 160,994 (204)

KONFLIK KEWENANGAN PENYIDIKAN ANTARA PENYIDIK POLRI DAN POLISI KEHUTANAN DALAM PENCURIAN KAYU

open access: yesFiat Justisia, 2014
Penanganan tindak pidana pencurian kayu belum optimal, hal tersebut disebabkan oleh adanya tumpang tindihnya peran sebagai penyidik yang dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Departemen Kehutanan yang ditunjuk melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan ...
Rinaldy Amirullah
doaj  

Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia [PDF]

open access: yes, 2019
Perbedaan antara hukum pidana Indonesia yang tercermin dalam KUHP dengan struktur sosial menunjukkan telah terjadi pluralisme hukum. Perbedaan ini karena KUHP sebagai lex generalis berasal dari Belanda yang memiliki latar belakang perbedaan budaya dengan
Fajrin, Y. A. (Yaris)   +1 more
core  

ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL

open access: yesJurnal Hukum Ius Publicum
Penelitian ini bertujuan tuk menganalisis kedudukan hukum pidana adat dalam hukum pidana nasional. Hukum pidana nasional di Indonesia merupakan kerangka hukum yang mengatur tindak pidana di seluruh wilayah negara. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menjadi dasar hukum pidana utama yang memberikan norma-norma dan sanksi-sanksi untuk berbagai jenis ...
Tri Astuti Handayani, Andrianto Prabowo
openaire   +1 more source

PROBLEMATIKA PRAKTIK PEMBERIAN KETERANGAN AHLI HUKUM PIDANA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

open access: yesJurnal Litigasi, 2023
Keterangan ahli adalah salah satu alat bukti yang digunakan dalam hukum acara pidana berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP. Keterangan ahli hukum pidana juga digunakan dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Dalam praktik, terdapat beberapa masalah yang
Erdianto Effendi
doaj  

IMPLIKASI PENAFSIRAN UNDANG-UNDANG OLEH HAKIM PRAPERADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

open access: yesMimbar Hukum, 2016
The judge in deciding a case can perform all the legal interpretation is not explicitly defined in the legislation. On the basis of any decision that has been set by the judge, then the decision must be accountable. But in Decision No:04/Pid.Prap/2015/PN.
Yusi Amdani
doaj   +1 more source

Perbandingan Sanksi Zina dalam Hukum Pidana Adat Desa Koto Lolo dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana [PDF]

open access: yes, 2018
Tulisan ini bertujuan untuk membandingkan sanksi zina dalam hukum pidana adat Desa Koto Lolo dengan hukum pidana Indonesia dalam rangka pembaruan hukum pidana Indonesia.
Ishaq, I. (Ishaq)
core  

Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam Sebagai Kontribusi Bagi Pembaruan Hukum Pidana Indonesia

open access: yesAl-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 2018
Artikel ini menjelaskan bahwa pembunuhan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Sanksi pidana pembunuhan di dalam hukum pidana bervariasi, dan tergantung kepada pasal-pasal mana yang dilanggar dalam KitabUndang-Undang Hukum Pidana tersebut.
openaire   +3 more sources

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU

open access: yesJurnal Keadilan Pemilu, 2022
The regulation of election crimes in the Pilkada Law and the Election Law, especially in terms of the definition and mechanism for handling election crimes, has juridical implications, both formal and material. In terms of the definition of election crime, the emergence of the classification of election crimes and violations, does not necessarily ...
openaire   +1 more source

Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan

open access: yesFiat Justisia, 2014
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui model penegakan hukum pidana dan faktor penghambat terhadap cybersex dan cyberporn sebagai delik susila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap cybersex dan cyberporn dilakukan melalui ...
Dona Raisa Monica
doaj  

ASAS RETROAKTIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM [PDF]

open access: yes, 2017
ABSTRAKMAHLIL, 2017ASAS RETROAKTIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM.Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(iv,97) pp., bibl.,Dr. Mohd. Din, S.H., M.H.
Mahlil
core  

Home - About - Disclaimer - Privacy