Results 41 to 50 of about 2,069 (116)

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU

Jurnal Keadilan Pemilu, 2022
The regulation of election crimes in the Pilkada Law and the Election Law, especially in terms of the definition and mechanism for handling election crimes, has juridical implications, both formal and material. In terms of the definition of election crime, the emergence of the classification of election crimes and violations, does not necessarily ...
openaire   +1 more source

IMPLIKASI PENAFSIRAN UNDANG-UNDANG OLEH HAKIM PRAPERADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Mimbar Hukum, 2016
The judge in deciding a case can perform all the legal interpretation is not explicitly defined in the legislation. On the basis of any decision that has been set by the judge, then the decision must be accountable. But in Decision No:04/Pid.Prap/2015/PN.
Yusi Amdani
doaj   +1 more source

PERLINDUNGAN SAKSI PIDANA MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Jurnal Public Policy, 2018
The purpose of research and study to find out and explain the concept of witness protection in criminal cases under Indonesian criminal law and the criminal law of Islam and to explain the concept of comparative analysis on the protection of witnesses in criminal cases in the criminal law Indonesia.Penelitian this method of normative legal research ...
openaire   +2 more sources

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA KETENAGAKERJAAN

Jurnal Idea Hukum, 2022
ABSTRAKKedudukan hukum ketenagakerjaan dalam tata hukum nasional dibagi menjadi 3 bidang , yaitu bidang administrasi, bidang perdata, dan bidang pidana.
Oktantiani Dyah Pramudya
doaj   +1 more source

KONFLIK KEWENANGAN PENYIDIKAN ANTARA PENYIDIK POLRI DAN POLISI KEHUTANAN DALAM PENCURIAN KAYU

Fiat Justisia, 2014
Penanganan tindak pidana pencurian kayu belum optimal, hal tersebut disebabkan oleh adanya tumpang tindihnya peran sebagai penyidik yang dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Departemen Kehutanan yang ditunjuk melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan ...
Rinaldy Amirullah
doaj  

PROBLEMATIKA PRAKTIK PEMBERIAN KETERANGAN AHLI HUKUM PIDANA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Jurnal Litigasi, 2023
Keterangan ahli adalah salah satu alat bukti yang digunakan dalam hukum acara pidana berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP. Keterangan ahli hukum pidana juga digunakan dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Dalam praktik, terdapat beberapa masalah yang
Erdianto Effendi
doaj  

Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan

Fiat Justisia, 2014
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui model penegakan hukum pidana dan faktor penghambat terhadap cybersex dan cyberporn sebagai delik susila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap cybersex dan cyberporn dilakukan melalui ...
Dona Raisa Monica
doaj  

MEDIASI SEBAGAI BASIS DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

Mimbar Hukum, 2008
Litigation model on criminal justice process can’t give satisfy and justice to offender and victim crime, so must be reform. Criminal Justice System is a network of criminal justice by using criminal law as ultimate material.
Agus Raharjo
doaj  

Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Dalam Dinamika Keadilan Restoratif

Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 2019
Pembaruan hukum pidana dalam konteks tindak pidana korupsi pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural ...
Nunung Nugroho
doaj   +1 more source

Jerat Pidana terhadap Pelaku Pembelian Suara Pasif (Passiv Vote Buying) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Politik uang atau pembelian suara dalam penyelenggaraan pemilu hingga kini masih terus terjadi. Celakanya, ketentuan pidana pemilu yang tersedia hanya ditujukan pada pemberi janji, uang, atau materi lainnya (pembelian suara aktif), sedangkan penerimanya (
Gaza Carumna Iskadrenda, Edward Omar Sharif Hiariej   +1 more
doaj   +1 more source