Results 21 to 30 of about 160,994 (204)
This article aims to identify and analyze the conception and practice of the object pre-trial expansion in Indonesia based on several court verdicts and the second is to compare pretrial in the Code of Criminal Procedure Law that prevail and Preliminary ...
Fachrizal Afandi
doaj +1 more source
Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam
Keberadaan asas legalitas dalam hukum pidana memiliki peran sentral dalam menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, sebab asas ini menghendaki adanya peraturan tertulis terhadap suatu tindak pidana untuk bisa melakukan pemidanaan.
Annisa Hafizah +2 more
doaj +1 more source
POLITIK HUKUM PIDANA Rekam Medis Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Pembuktian Pidana
Medical Currently, the relationship between doctor and patient is not just the relationship treatment alone, but he is also part of "therapeutic agreement" in which the patient is required to know and understand their rights and obligations in any effort
Ahmad Anfasul Marom, Hasrul Buamona
doaj +1 more source
Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa advokat adalah penegak hukum. Namun prakteknya, sebatas dipergunakannya hak oleh tersangka dan diberikan oleh penyidik manakala terdapat peristiwa pidana ...
Alam Suryo Laksono
doaj +1 more source
MENGKAJI KEMBALI POSISI KORBAN KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
Victims of crime is the one suffer either a bodily injury or a mental injury, or both of them in a crime. At the moment, the legal tratment of the victims of crime is not worth the legal treatment of the offender.
Rena Yulia
doaj +1 more source
EKSISTENSI DELIK ADAT DI LINGKUNGAN MASYARAKAT SENTOLO, KABUPATEN KULONPROGO YOGYAKARTA
This research is empirical law research. The collecting data were analyzed by qualitative and presented descriptively. The research can be concluded as follows: reasons for maintaining delict adat law are religious environment, maintaining norms ...
Agus Sudaryanto, Sigid Riyanto
doaj +1 more source
Kebijakan Formulasi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Sebagai Alasan Peringanan Pidana Dalam Rangka Pembaruan Hukum Pidana Nasional [PDF]
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan formulasi hukum pidana tentang Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) sebagai alasan peringanan pidana saat ini.
Sutanti, R. D. (Rahmi)
core +2 more sources
Menangkap Dimensi Profan Hukum Pidana Islam dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional
Kendati secara yuridis-formal keberadaan Hukum Pidana Islam telah menjadi sub-sistem hukum nasional, namun upaya transformasinya masih menjadi isu kontroversial. Diakui, rumusan bentuk-bentuk hukuman dalam pidana Islam hingga saat ini masih menjadi medan
Junaidi Abdillah
doaj +1 more source
Pelaksanaan perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana sebagaimana diatur dalam kedokteran di dalamnya yaitu KUHP, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik ...
Jonaidi Jonaidi
doaj +1 more source
Hukum pidana di Indonesia masih memberlakukan pidana mati. Politik hukum Pemeritah Indonesia berpengaruh pada penjatuhan dan/atau eksekusi pidana mati. Pemerintah Indonesia saat ini memberlakukan moratorium atas ekesekusi pidana mati, tetapi tidak pada ...
Fauziah Rasad
doaj +1 more source

