Results 61 to 70 of about 510,425 (159)

Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam Sebagai Kontribusi Bagi Pembaruan Hukum Pidana Indonesia

Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 2018
Artikel ini menjelaskan bahwa pembunuhan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Sanksi pidana pembunuhan di dalam hukum pidana bervariasi, dan tergantung kepada pasal-pasal mana yang dilanggar dalam KitabUndang-Undang Hukum Pidana tersebut.
openaire   +3 more sources

Tinjauan hukum acara pidana Islam terhadap putusan pengadilan negeri Subang No.188/Pid.B/2015/PN.Sng tentang kekuatan keterangan saksi keluarga [PDF]

, 2018
Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana putusan hakim Pengadilan Negeri Subang No.188/Pid.B/2015/PN.Sng tentang kekuatan keterngan saksi keluarga, dan bagaimana tinjauan hukum acara pidana Islam terhadap ...
Anam, Choirul
core   +1 more source

Hukum Pidana Indonesia dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Islam

Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 2023
This article discusses the process of developing Indonesian criminal law and how it relates to Islamic crime. The purpose of this study is to know and describe the development of Indonesian criminal law and to analyze its relevance to Islamic crime. This type of writing is library research using data in the form of seconds. which consists of literature
openaire   +1 more source

Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam

Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 2022
Criminal law is a form of protection and maintenance of security from various actions and actions that can be detrimental. This law is further divided into the Civil Law legal system, the Common Law legal system, and the Islamic legal system. The purpose of this paper is to compare positive and Islamic criminal law.
Totok Sugiarto, Wawan Susilo, Purwanto Purwanto   +2 more
openaire   +1 more source

IMPLIKASI PENAFSIRAN UNDANG-UNDANG OLEH HAKIM PRAPERADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Mimbar Hukum, 2016
The judge in deciding a case can perform all the legal interpretation is not explicitly defined in the legislation. On the basis of any decision that has been set by the judge, then the decision must be accountable. But in Decision No:04/Pid.Prap/2015/PN.
Yusi Amdani
doaj   +1 more source

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU

Jurnal Keadilan Pemilu, 2022
The regulation of election crimes in the Pilkada Law and the Election Law, especially in terms of the definition and mechanism for handling election crimes, has juridical implications, both formal and material. In terms of the definition of election crime, the emergence of the classification of election crimes and violations, does not necessarily ...
openaire   +1 more source

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Elektronik

Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 2021
Kebijakan hukum pidana sebagai bentuk penanggulangan tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik keberadaannya diperlukan untuk mengatasi tindak kejahatan di bidang teknologi informasi.
Raditya Sri Krisnha Wardhana
doaj   +1 more source

PERLINDUNGAN SAKSI PIDANA MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Jurnal Public Policy, 2018
The purpose of research and study to find out and explain the concept of witness protection in criminal cases under Indonesian criminal law and the criminal law of Islam and to explain the concept of comparative analysis on the protection of witnesses in criminal cases in the criminal law Indonesia.Penelitian this method of normative legal research ...
openaire   +2 more sources

Buku Ajar Hukum Pidana

, 2021
Buku ajar ini disusun untuk mempermudah mahasiswa, khususnya pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, dalam memahami dasar-dasar hukum pidana di Indonesia.
Rizal, M. C. (Moch)
core  

KONFLIK KEWENANGAN PENYIDIKAN ANTARA PENYIDIK POLRI DAN POLISI KEHUTANAN DALAM PENCURIAN KAYU

Fiat Justisia, 2014
Penanganan tindak pidana pencurian kayu belum optimal, hal tersebut disebabkan oleh adanya tumpang tindihnya peran sebagai penyidik yang dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Departemen Kehutanan yang ditunjuk melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan ...
Rinaldy Amirullah
doaj