Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam
Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 2022 Criminal law is a form of protection and maintenance of security from various actions and actions that can be detrimental. This law is further divided into the Civil Law legal system, the Common Law legal system, and the Islamic legal system. The purpose of this paper is to compare positive and Islamic criminal law.
Totok Sugiarto +2 more
openaire +1 more source
IMPLIKASI PENAFSIRAN UNDANG-UNDANG OLEH HAKIM PRAPERADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
Mimbar Hukum, 2016 The judge in deciding a case can perform all the legal interpretation is not explicitly defined in the legislation. On the basis of any decision that has been set by the judge, then the decision must be accountable. But in Decision No:04/Pid.Prap/2015/PN.
Yusi Amdani
doaj +1 more source
PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA DIY [PDF]
, 2022 AbstrakKeadilan restoratif merupakan filsafat, proses, gagasan, teori atau program dan intervensi yang menekankan pemulihan kerugian akibat perilaku kriminal, setiap mengatasi masalah diutamakan musyawarah dengan jalan mediasi korban dan pelanggar ...
Nurharyanto, Eko; Dosen Magister Ilmu Hukum Janabadra +2 more
core +1 more source
PERLINDUNGAN SAKSI PIDANA MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM
Jurnal Public Policy, 2018 The purpose of research and study to find out and explain the concept of witness protection in criminal cases under Indonesian criminal law and the criminal law of Islam and to explain the concept of comparative analysis on the protection of witnesses in criminal cases in the criminal law Indonesia.Penelitian this method of normative legal research ...
openaire +2 more sources
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Elektronik
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 2021 Kebijakan hukum pidana sebagai bentuk penanggulangan tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik keberadaannya diperlukan untuk mengatasi tindak kejahatan di bidang teknologi informasi.
Raditya Sri Krisnha Wardhana
doaj +1 more source
Tinjauan hukum acara pidana Islam terhadap putusan pengadilan negeri Subang No.188/Pid.B/2015/PN.Sng tentang kekuatan keterangan saksi keluarga [PDF]
, 2018 Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana putusan hakim Pengadilan Negeri Subang No.188/Pid.B/2015/PN.Sng tentang kekuatan keterngan saksi keluarga, dan bagaimana tinjauan hukum acara pidana Islam terhadap ...
Anam, Choirul
core +1 more source
KONFLIK KEWENANGAN PENYIDIKAN ANTARA PENYIDIK POLRI DAN POLISI KEHUTANAN DALAM PENCURIAN KAYU
Fiat Justisia, 2014 Penanganan tindak pidana pencurian kayu belum optimal, hal tersebut disebabkan oleh adanya tumpang tindihnya peran sebagai penyidik yang dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Departemen Kehutanan yang ditunjuk melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan ...
Rinaldy Amirullah
doaj
KEDUDUKAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL [PDF]
, 2011 ABSTRAK : Kedudukan hukum pidana adat dalam hukum pidana nasional, dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat 3 sub (b) UU Drt No.1/1951, Pasal 4 ayat 1, Pasal 5 ayat 1, Pasal 10 ayat 1, dan Pasal 50 ayat 1 UU No. 48/2009. Pasal 51 UU No.21/2001.
Rahawarin, Ahmad Rifai; Universitas Yapis Papua
core
Sanksi Pidana Kampanye Pemilukada Perspektif Hukum Pidana Islam [PDF]
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi pidana terhadap pelanggaran kampanye pemilukada berdasarkan perspektif Hukum Pidana Islam dengan studi kasus pada Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mks.
Purnama suci sjaihuddin
core +1 more source
TIGA SISTEM SANKSI (TRISISA) HUKUM PIDANA (IDE PEMBAHARUAN SANKSI HUKUM PIDANA NASIONAL) [PDF]
, 2019 Tiga sistem sanksi (Trisisa) hukum pidana yaitu sanksi pidana, sanksi tindakan, dan sanksi imbalan, sanksi pidana berupa pidana utama dan pidana pelengkap. Sanksi tindakan berupa tindakan perbaikan dan tindakan perlindungan. Sanksi imbalan berupa imbalan
Rahawarin, Ahmad Rifai; Universitas Yapis Papua
core