Results 21 to 30 of about 1,971 (100)

Pidana Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif Mati Sebagai Pidana Alternatif: Merubah Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara

open access: yesJurnal HAM, 2021
Hukum pidana di Indonesia masih memberlakukan pidana mati. Politik hukum Pemeritah Indonesia berpengaruh pada penjatuhan dan/atau eksekusi pidana mati. Pemerintah Indonesia saat ini memberlakukan moratorium atas ekesekusi pidana mati, tetapi tidak pada ...
Fauziah Rasad
doaj   +1 more source

Kontribusi Hukum Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Pidana Cambuk Di Nanggroe Aceh Darussalam)

open access: yesAl-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 2017
Pidana cambuk yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan melalui Qonun (peraturan setingkat Perda) merupakan jenis pidana baru di Indonesia, karena pidana tersebut menyelisihi KUHP.
Dwiyana Achmad Hartanto
doaj   +1 more source

DISPARITAS PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Studi Kasus Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, No. 7/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, dan No. 9/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs di Pengadilan Negeri Brebes)

open access: yesJurnal Idea Hukum, 2023
Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Sebagai negara hukum, maka pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum. Persoalan dalam penegakan hukum mengenai disparitas
Fathuroji Fathuroji
doaj   +1 more source

Pencegahan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan Klitih Melalui Hukum Pidana dan Teori Kontrol Sosial

open access: yesKrtha Bhayangkara, 2023
Banyaknya kejahatan jalanan yang melibatkan remaja dan anak-anak oleh pelakunya memerlukan tindakan pencegahan yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penggunaan teori hukum pidana dan kontrol sosial untuk mencegah kejahatan ...
Fuadi Isnawan
doaj   +1 more source

KEBERADAAN PIDANA ADAT DALAM MAZHAB SEJARAH DIHUBUNGKAN DENGAN POSITIVISME HUKUM

open access: yesJournal Presumption of Law, 2020
Hukum pidana adat berikut sanksi-sanksi adat diupayakan untuk dihapus dari sistem hukum di Indonesia dan diganti oleh peraturan perundang-undangan sehingga prosedur penyelesaian perkara-perkara pidana pada umumnya disalurkan melalui peradilan umum. Akan
Ateng Sudibyo
doaj   +1 more source

Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh

open access: yesAl 'Adalah: Jurnal Hukum Islam, 2017
: The Concept of Restorative Justice in the Settlement of Child Theft Case Based on Islamic Law and Aceh Customary Law. This study reviews the settlement of child theft cases at the Customary Court level in Aceh using restorative justice attributed to ...
Yusi Amdani
doaj   +1 more source

PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

open access: yesJURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), 2017
Debatable of the death penalty actually based on the issue of justice, humanity and the prevention of the possibility of crime. The reasons for the rejection of the death penalty are not justified in the view of life as well as humanitarian factors and the imposition of capital punishment will not be able to prevent crime and reduce crime rates.
openaire   +2 more sources

INKONSISTENSI PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

open access: yesRechtIdee, 2018
Sebagian besar masyarakat masih kurang memahami adanya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini disebabkan karakteristik tindak pidana korporasi ini adalah sangat kompleks.
Muhamad Soni Wijaya
doaj   +1 more source

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU

open access: yesJurnal Keadilan Pemilu, 2022
The regulation of election crimes in the Pilkada Law and the Election Law, especially in terms of the definition and mechanism for handling election crimes, has juridical implications, both formal and material. In terms of the definition of election crime, the emergence of the classification of election crimes and violations, does not necessarily ...
openaire   +1 more source

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI JASA GATEKEEPER DI INDONESIA

open access: yesJurnal Cakrawala Hukum, 2017
Basically, Gatekeeper is a glorious profession and it has its own ethic code (Code of Conduct). This group does not have so many members (there is the elite). Thus, it can be called as a crime in a profession area, and the criminal is called professional
M. Arief Amrullah
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy