Results 51 to 60 of about 225 (109)
KENDALA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK
, 2017 Status: Postprint pada jurnal AvicenaSistem otonomi daerah memberikan kewenangan bagi pemerintahan daerah dalam membuat Peraturan Daerah sendiri seperti Perda No 2 Tahun 2005 Tentang Transparansi dan Partisipasi di Kabupaten Tanah Datar, dimana adanya keinginan pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Datar dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan ...
openaire +2 more sources
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA PAYAKUMBUH
Journal PublicuhoThe policy for implementing the Public Service Mall in Payakumbuh City is a renewal as well as a strategic step in an effort to improve public services that are fast, easy, affordable, safe, and comfortable. The aim of the research is to identify the methods, techniques, or strategies that have been carried out by the Payakumbuh City Government in ...
Yossa Fitria, Roni Ekha Putera
openaire +1 more source
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 2016 BPJS-Kesehatan Policy as a top-down policy, Puskesmas position as the spearhead of health services, especially in Puskesmas Kepanjen Malang District. Issues that exist in this research is how the pattern of discretion occurs and how its impact on BPJS-Kesehatan policy implementation in the Puskesmas Kepanjen.
openaire +2 more sources
Pemahaman Kebijakan Kesehatan Masyarakat Bidang Ibu dan Anak Pada Pelaksana Lapangan di Jawa Barat
Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2017 Kajian ini berupaya membuat analisis sistematis yang mendalam terhadap urgensi pemahaman unsur pelaksana dalam implementasi kebijakan kesehatan masyarakat terutama bidang ibu dan anak di wilayah Jawa Barat, Indonesia.
Cucu Sugyati +2 more
doaj +1 more source
Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur Tahun 2016
Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies), 2017 The public information disclosure policy has entered its 7th year of implementation since it was enacted in 2008 and began to be implemented in 2010. As with other procedures, monitoring and evaluation are required in the application so that the policy implementation does not deviate from the expected.
Zulaikha, Paribrata, Agni Istighfar
openaire +3 more sources
Analisis Implementasi Kebijakan Mal Pelayanan Publik di Indonesia
Jurnal Informatika Ekonomi BisnisPublic service is an essential element in governance that aims to meet the needs of the community effectively. One of the significant innovations in Indonesia is the Public Service Mall (Mal Pelayanan Publik/MPP), which is an integrated service that integrates various types of services from the central government, local governments, business entities ...
Aprilia Dwi Ariyanti +3 more
openaire +1 more source
Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kabupaten Sidoarjo
JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2018 This research was conducted aiming to describe and analyze the implementation of the public green open space structuring policy in Sidoarjo Regency and to describe and analyze the constraints in the public green open space structuring policy in Sidoarjo Regency.
Yurrike Chintya Dewi +1 more
openaire +2 more sources
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PEMBANGUNAN DESA
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu PemerintahanPembangunan desa merupakan bagian strategis dari kebijakan publik nasional yang bertujuan memperkuat kapasitas pemerintahan lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ilmu pemerintahan, keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan oleh efektivitas implementasi kebijakan publik di tingkat grassroot, tempat kebijakan ...
openaire +1 more source
Kebijakan Pengembangan Pariwisata Bahari di Kawasan Wisata Pelabuhan Lama Sibolga
Perspektif: Jurnal Ilmu-ilmu SosialPenelitian ini dilakukan karena menurunnya kunjungan wisatawan ke Kota Sibolga, yang mendorong Pemko Sibolga untuk menerapkan Perda No. 3 Tahun 2020 sebagai dasar pengembangan pariwisata.
Marito Napitupulu +2 more
doaj +1 more source
Wacana: Jurnal Sosial dan Humaniora, 2015 Meningkatnya jumlah PKL di pusat pertumbuhan ekonomi dan di pusat-pusat perkotaan sekarang ini menjadi masalah yang urgen untuk diperhatikan. Keberadaan mereka acapkali dinilai sebagai faktor penghambat program tata letak dan tata ruang kota yang ...
Aminullah Aminullah +2 more
doaj