Results 61 to 70 of about 225 (109)

FAKTOR PENYEBAB BELUM OPTIMALNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIROKRASI PEMERINTAHAN

Jurnal Caraka Prabu, 2017
Pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting bagi organisasi publik termasuk organisasi pemerintah. Oleh karena itu pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah (birokrasi pemerintah) harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik ...
Titin Rohayatin, Tulus Warsito, Ulung Pribadi, Achmad Nurmandi, Wahyudi Kumorotmo, Suranto Suranto   +5 more
doaj   +1 more source

Analisis Yuridis tentang Wewenang Pemerintahan dalam Implementasi Kebijakan Publik

Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemerintahan modern adalah salah satu faktor penting yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan publik. Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang kompleks, dan undang-undangnya mengatur kewenangan ini.
Sriveen Doorson, Gilang Rizky Ramadhan, Stiven Doorson, Ardiansyah Aulia, Isep H Insan   +4 more
openaire   +1 more source

Implementasi Kebijakan E- Government Merealisasikan Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik

, 2023
Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran bagaimana implementasi kebijakan e-government merealisasikan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik. Pada tataran pemerintah e- government menjadikan pelayanan yang lebih cepat dan efisien sehingga timbulnya pelayanan yang prima kepada masyarakat.
openaire   +2 more sources

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGAWASAN APRON MOVEMENT CONTROL (AMC) DALAM MENJAMIN KESELAMATAN OPERASIONAL DI BANDARA HALUOLEO KENDARI

Jurnal Caraka Prabu
Kebijakan pengawasan oleh Apron Movement Control (AMC) merupakan bagian dari implementasi kebijakan publik di sektor transportasi udara yang bertujuan untuk menjamin keselamatan operasional di sisi udara (airside), khususnya di area apron.
Miswan Rianti, Patta Hindi Asis, Yunitawati Lampasa, Ihsan Mattalitti, Andi Syaiful Zaenal, Risthon G. Ahmad, Marham Haris Saputra   +6 more
doaj   +1 more source

Implementasi Bahasa Indonesia Dalam Penyampaian Kebijakan Informasi Publik

EL-Hadhary: Jurnal Penelitian Pendidikan Multidisiplin
Penelitian ini dilatarbelakangi untuk menyampaikan informasi kebijakan kepada publik sehingga memahami apa yang pemerintah ingin lakukan untuk masyarakat, dengan penyampaian informasi yang baik dapat diikuti oleh masyarakat untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan.
null Dwi Nanda Cahya, Difi Trenawindu Agastya, null Agustin Dwi Setyowati, null Alinda Rana Permata, null Jesslyn Olyvviane, null Natalia Desy Anggraeni   +5 more
openaire   +1 more source

Analisis Strategi Kebijakan Pelayanan Publik Dalam Upaya Mempertahankan Predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar

Jurnal Ilmiah Gema Perencana
Policy paper ini menganalisis strategi kebijakan pelayanan publik pada Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar dalam upayanya mempertahankan predikat WBBM.
I Made Dwita Putra
doaj   +1 more source

Menuju Birokrasi Inklusif: Implementasi Kebijakan Kesetaraan Gender di Sektor Publik

DISCOURSE: Indonesian Journal of Social Studies and Education
This study analyzes how gender equality policies are implemented in the Indonesian bureaucracy. Although policies such as Gender Mainstreaming (PUG) and Gender Responsive Budgeting (ARG) have been implemented, there are still gaps in implementation. The main obstacles to achieving gender equality in the bureaucracy include a patriarchal organizational ...
Ayu Dewi Mayasari, Melati Dama, Lisbet Situmorang   +2 more
openaire   +1 more source

Kebijakan Digital ID dalam Mendukung Tranformasi Digital di Indonesia

Jurnal Bina Praja
Pemerintah Indonesia telah menginisiasi implementasi ID Digital atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari strategi transformasi digital nasional, khususnya dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan integrasi ...
Zainudin
doaj  

Tata Kelola Badan Layanan Umum di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Berbasis Good Governance

Jurnal Ilmiah Gema Perencana
Policy Paper ini menguraikan bahwa kebijakan Badan Layanan Umum (BLU) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan
Novardy
doaj   +1 more source

Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengendalian Overconsumption Masyarakat Urban di Era Digital

Jejaring Administrasi Publik
Perkembangan era digital dan modernisasi perkotaan telah mendorong peningkatan overconsumption di kalangan masyarakat urban di Indonesia. Kondisi ini menimbulkan tantangan kebijakan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.
Dwi Fadillah Nimas Utari, Eko Supeno
doaj   +1 more source