Results 1 to 10 of about 37 (31)

INKONSISTENSI PERSYARATAN PERMOHONAN PAILIT DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KELANGSUNGAN USAHA (GOING CONCERN) DALAM UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

open access: yesSyiar Hukum, 2017
Ketentuan untuk permohonan pailit terhadap debitur dapat dilakukan hanya dengan memenuhi syarat minimal dua kreditor dan salah satu utang telah jatuh tempo serta dapat ditagih, terhadap suatu badan usaha atau perseroaan, dengan dipenuhinya syarat ini ...
maruli simalango
doaj   +5 more sources

INEFFECTIVENESS OF THE LAW ON CROSS INSOLVENSI UNCITRAL MODEL

open access: yesYustisia, 2019
Legal problems due to cross border insolvency are increasingly complex. The United Nations has issued the 1997 Model Law on Cross border Insolvency (CBI) to help countries solve their CBI problems.
Sefriani .
doaj   +3 more sources

Urgensi Pembuktian Syarat Kepailitan dan Tes Insolvensi Dalam Permohonan Kepailitan

open access: yesJurnal USM Law Review
This study aims to analyze the conditions of insolvency and the role of the bankruptcy test in bankrupt proceedings under Act No. 37 of 2004 on Insolvencies and Delayed Debt Payment Obligations. (UUK-PKPU).
Lilik Warsito
doaj   +2 more sources

INSOLVENSI DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA (Studi Putusan No.48/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst Antara PT. Telekomunikasi Selular Vs PT. Primajaya Informatika)

open access: yesFiat Justisia, 2015
Amendments to the Bankruptcy Law is dominant protect the interests of creditors, because it should be a provision which requires that the debtor should have to go bankrupt. This is contrary to the philosophy of universal bankruptcy.
hervana wahyu Prihatmaka   +2 more
doaj   +3 more sources

Urgensi Penerapan Tes Insolvensi Atas Perusahaan Yang Akan Diputus Pailit

open access: yesDeposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, 2023
In the law embodied in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, there isn't a requirement stipulating that a debtor must be declared unable (insolvent) to pay their debts through an insolvency test as a condition to determine their bankruptcy status or not.
null Andriyanto Adhi Nugroho   +5 more
openaire   +1 more source

AKIBAT HUKUM KREDITUR SEPARATIS ATAS PENETAPAN MASA INSOLVENSI YANG BERLAKU SURUT DALAM PROSES KEPAILITAN

open access: yesLex LATA, 2022
Abstrak : Dalam lingkungan masyarakat bisnis kini terdapat berbagai macam permasalahan salah satunya mengenai proses kepailitan terkait penetapan masa insolvensi debitur pailit yang banyak bertentangan dengan norma yang berlaku. Sehingga, dalam kapasitas kreditur sebagai pemegang hak jaminan kebendaan mengalami kesulitan melakukan eksekusi jaminan ...
Yusuf Nursaid, Annalisa Yahanan
openaire   +1 more source

ANALISIS PUTUSAN PAILIT NOMOR: 02/PAILIT/2009/PN.NIAGA.SMG TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

open access: yesJournal of Private and Commercial Law, 2018
Perseroan Terbatas memiliki hak melakukan perbuatan hukum didalam pengadilan. Salah satunya adalah mengajuakn permohonan pailit terhadap dirinya sendiri kepada Pengadilan Niaga untuk masalah insolvensi dan kesulitan kondisi keuangan.
Fransman Ricardo Tamba
doaj   +1 more source

MEMPREDIKSI KONDISI PERBANKAN MELALUI PENDEKATAN SOLVENCY SECARA DINAMIS

open access: yesBuletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 2003
Munculnya krisis keuangan dan perbankan yang terjadi di suatu negara ditandai oleh beberapa indicator seperti tingginya kredit bermasalah, kesulitan likuiditas serta insolvensi dari lembaga keuangan maupun perbankan.
Gusti Ayu Indira, Dadang Muljawan
doaj   +1 more source

Hilangnya Tes Insolvensi sebagai Syarat Kepailitan di Indonesia

open access: yesKrtha Bhayangkara, 2021
Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tes insolvensi yang hilang dalam syarat-syarat kepailitan di Indonesia. Pengaturan mengenai syarat kepailitan diatur dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia yang berubah dari waktu ke waktu.
Gede Aditya Pratama
doaj  

Tes Insolvensi Terhadap Kejahatan Insolvensi (Transplantasi Hukum Dan Urgensinya)

open access: yesProblematika Hukum, 2019
UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam proses revisi. Beberapa poin pada rancangan undang-undang menambahkan sejumlah poin pengaturan yang tidak ada sebelumnya. Satu dari sejumlah poin tambahan tersebut menarik untuk dikaji, yakni mengenai pasal tentang tes insolvensi.
openaire   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy