Results 1 to 10 of about 177 (105)

Perbandingan konsep Hukum Kepailitan Amerika (Chapter 11) dan Hukum Kepailitan Indonesia

open access: yesJurnal USM Law Review, 2023
The purpose of this research is to analyze the differences in the implementation of a legal system between the Bankruptcy Law system in America and in Indonesia, specifically regarding PKPU in Indonesia based on Law no.
Faishal Fatahillah, Atik Winanti
doaj   +2 more sources

Kepailitan Perusahaan Pembiayaan: Hak dan Upaya Hukum Kreditur dalam Proses Kepailitan

open access: yesDisiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda, 2018
Bankruptcy of a finance company is a condition in which the company is unable to fulfill its obligations to creditors, resulting in a bankruptcy legal process. In the bankruptcy process, creditors have rights that must be considered, including the right to submit bills, attend creditors' meetings, and obtain payments from the liquidation of the ...
Warmiyana Zairi Absi   +1 more
exaly   +2 more sources

Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Kepailitan

open access: yesZaaken, 2021
The purpose of this research is to find and analyze nebis in idem principle. In bankruptcy proceedings The problem is how the formulation in idem principle nebis in idem in bankruptcy proceedings The methodology used normative.  Juridical namely ...
Ritri Riawati   +2 more
doaj   +2 more sources

Urgensi Pembuktian Syarat Kepailitan dan Tes Insolvensi Dalam Permohonan Kepailitan

open access: yesJurnal USM Law Review
This study aims to analyze the conditions of insolvency and the role of the bankruptcy test in bankrupt proceedings under Act No. 37 of 2004 on Insolvencies and Delayed Debt Payment Obligations. (UUK-PKPU).
Lilik Warsito
doaj   +2 more sources

PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM KEPAILITAN MANAJER INVESTASI DITINJAU DARI HUKUM KEPAILITAN DAN HUKUM PASAR MODAL

open access: yesJurnal Sains Sosio Humaniora, 2023
Investasi merupakan salah satu cara untuk melindungi nilai tabungan dari kemungkinan penyusutan akibat inflasi sekaligus untuk memperoleh keuntungan. Reksadana merupakan alternatif investasi dengan risiko yang relatif lebih rendah. Meskipun reksadana memiliki risiko yang relatif lebih rendah, reksadana tetap memiliki risiko investasi, antara lain ...
Elisatris Gultom
exaly   +3 more sources

Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Kepailitan Demi Efisiensi dan Keadilan dalam Penyelesaian Kepailitan dan PKPU

open access: yesZaaken: Journal of Civil and Business Law
This research aims to examine the application of the KPKPU Law, as well as the urgency of renewing the KPKPU Law. this type of research uses normative juridical research. the data source of this research pays attention to, examines, and knows the application of legal principles.
Hs, Fatimah   +3 more
exaly   +3 more sources

Implementasi Peran Kurator dalam Proses Kepailitan Pasca PKPU Berdasarkan Undang Undang Kepailitan No 37 Tahun 2004

open access: yesJOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE
This research examines the implementation of the curator’s role in the bankruptcy process following the Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. The main objective of this study is to analyze the role, authority, and challenges faced by curators in
Roida Nababan
exaly   +2 more sources

KEPAILITAN DEBITUR DITINJAU DARI KACAMATA HUKUM

open access: yesAL-FALAH Journal of Islamic Economics, 2016
Dalam dunia usaha utang –piutang adalah suatu yang wajar. Suatu usaha yang ingin berkembang kemudian mencari utang, itu bukan sesuatu yang buruk, sepanjang perusa-haan tersebut dapat membayarnya kembali. Berarti perusahaan tersebut dalam kea-daan”Solbavel”.
exaly   +2 more sources

Implikasi Kepailitan terhadap Keberlakuan Lisensi Merek dan Kedudukan Hukum Penerima Lisensi Menurut Undang-Undang Kepailitan

open access: yesAktivisme
Bankruptcy as a debt settlement mechanism in Indonesia has a significant impact on all debtors' assets, including intellectual property rights such as trademarks. In practice, many companies have licensed trademarks to third parties before being declared bankrupt, resulting in legal uncertainty regarding the validity of the license agreement and ...
null Shevanna Putri Cantiqa   +1 more
exaly   +2 more sources

Pertanggungjawaban Direksi Dalam Kasus Kepailitan PT XYZ Ditinjauan Berdasarkan UU Perseroan Terbatas dan UU Kepailitan

open access: yesJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban direksi dalam kasus kepailitan PT XYZ, khususnya terkait dengan tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Direktur Utama, Emirsyah Satar. Penelitian ini mengkaji bentuk pertanggungjawaban perdata dan pidana direksi atas kelalaian dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan yang ...
exaly   +2 more sources

Home - About - Disclaimer - Privacy