Results 71 to 80 of about 113,095 (225)

Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Pati [PDF]

open access: yes, 2017
ENGLISHHealth insurance payment for the poor is mandated in Indonesian laws. The objectives of the research is to analyze coverage and distribution of health insurance payment for the poor. This research uses descriptive-quantitative approach.
Suroso, S. (Suroso)
core  

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISKRESI PADA PELAYANAN KESEHATAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN (BPJS)

open access: yesJURNAL ILMIAH KESEHATAN SANDI HUSADA, 2019
Diskresi birokrasi dalam pemerintahan daerah sebagai salah satu upaya efektivitas pelayanan publik diterbitkannya dalam keadaan mendesak yaitu suatu keadaan yang muncul secara tiba-tiba menyangkut kepentingan umum yang harus diselesaikan dengan cepat, dimana untuk menyelesaikan persoalan tersebut, peraturan perundang-undangan belum mengaturnya.Kendala ...
Andi Abdul Malik, Suprapto Suprapto
openaire   +2 more sources

Mencari Formula Program Jaminan Sosial BPJS Kesehatan

open access: yesIndonesian Journal of Business Analytics, 2022
Sangat menarik melakukan studi untuk mengetahui jaminan sosial kesehatan dasar dalam rangka mencari penyelesaian terhadap permasalahan kerugian BPJS Kesehatan dalam menjamin kebutuhan kesehatan bagi peserta. Penelitian ini menggunakan metode troubling method untuk mengukur hubungan sebab akibat, mendengarkan masukan berbagai pihak dan menemukan gagasan
Abdul Wahab Samad, Ahmad Nurdin Hasibuan
openaire   +1 more source

Assessing the status of oral health integration in South East Asian Regional Office countries' Universal Health Coverage–A scoping review

open access: yesThe International Journal of Health Planning and Management, Volume 39, Issue 2, Page 262-277, March 2024.
Abstract Background Oral diseases affect close to 3.5 billion people worldwide and there has been a call by the World Health Organization (WHO) to integrate oral health into the Universal Health Coverage (UHC) agenda. Objectives To collate and synthesise information regarding the status of integration of oral health into the health systems covered by ...
Shashidhar Acharya   +3 more
wiley   +1 more source

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) ANGKATAN LAUT DALAM PELAYANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN (Studi di Rumah Sakit dr. Ramelan Surabaya)

open access: yesPerspektif Hukum, 2014
Satu aspek pencapaian kesejahteraan prajurit adalah pemeliharaan dan pelayanan kesehatan bagi prajurit dan keluarganya yang saat ini pelayanan kesehatan diselenggarakan melalui pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Suharmanto Suharmanto
doaj   +1 more source

Kepercayaan Publik (Public Trust) Terhadap E-Government : Studi Kasus Penggunaan E-Mobile BPJS Kesehatan Di Kota Makassar

open access: yesPublik, 2020
The general objective of the study was to analyze the level of public trust (citizen trust) of e-government based health insurance services, namely the e-mobile National Health Insurance (JKN) BPJS in Makassar City.The design of this research is a ...
Sitti Mirsa Sirajuddin, A . Atrianingsi
doaj   +1 more source

Kebijakan Alih Manfaat Covid-19 Dalam Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional

open access: yesJurnal Jaminan Kesehatan Nasional, 2022
Sejak terjadinya pandemi Covid-19 pada akhir Januari 2020, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai pembayar memiliki bagian penting dalam penanganan Covid-19,  yaitu dengan melakukan proses verifikasi klaim kasus Covid-19 sedangkan ...
Gilbert Renardi Kusila   +10 more
doaj   +1 more source

peran pemerintah BPJS terhadap pengelolaan dana menurut perspektif islam [PDF]

open access: yes, 2014
BPJS kesehatan adalah badan hukum publik yang diamanakahkan oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan program ini telah dilaksanakan sejak januari 2014.
Maulidah, Fai'zah
core  

ASPEK HUKUM PEMBERIAN REKAM MEDIS GUNA KLAIM PEMBAYARAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN PESERTA MULTIGUNA BAGI RUMAH SAKIT DI KOTA TANGERANG

open access: yesSoepra: Jurnal Hukum Kesehatan, 2018
Dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) Nomor 40 Tahun 2004 disebutkan bahwa jaminan pemeliharaan kesehatan penduduk fakir miskin dan orang tidak mampu menjadi tanggung jawab pemerintah.
Ausvin Geniusman Komaini   +2 more
doaj   +1 more source

Pelaksanaan Pemberian Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Jamkesmas (Studi Implementasi Pasal 19 Ayat (2) Jo Pasal 20 Ayat (1) Jo Pasal 22 Ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional di Rum [PDF]

open access: yes, 2013
Si :Pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat dalam hal pemberian pelayanan kesehatan lanjutan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Saiful Anwar masih banyak terjadi perbedaan antara aturan dan pelaksanaannya.
Usman, S. (Syarifah)
core  

Home - About - Disclaimer - Privacy