TATA NIAGA GULA RAFINASI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Agritech, 2019 The distribution of refined sugar (RS) for small and medium industries (SMI) of the food has suffered a lot of misappropriation. To overcome it, the government will implement the auction system. The purposes of this research are 1) to identify conditions
Agus Dwi Nugroho +7 more
doaj +1 more source
KONSTRUKSI KONSEP SINERGITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENGADAAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (STUDI DI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT) [PDF]
, 2023 Urgensi penelitian ini didasarkan pada fenomena yang mengindikasikan belum efektifnya sinergitas kebijakan diantara berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam pengadaan rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR).
Vaugan, Regan +2 more
core +1 more source
Development of halal tourism policies in Indonesia after DSN-MUI Fatwa Number 108/DSNMUI/X/2016: Preliminary insights [PDF]
BIO Web of ConferencesThis study examines the development and implementation of halal tourism policies in Indonesia, which have not fully matured due to a lack of comprehensive promotion and regulation.
Wiryanto Wisber +4 more
doaj +1 more source
STRATEGI KEBIJAKAN, TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN SUMEDANG [PDF]
, 2021 Kabupaten Sumedang menjadi salah satu wilayah yang terdampak COVID 19 ini, yang mana sampai tanggal 27 Mei 2020 kabupaten sumedang 12 kasus yang terkonfirmasi.
Afriyani, Ami +1 more
core +1 more source
Journal of Social Development Studies, 2023 Beragam bantuan sosial yang didistribusikan oleh pemerintah pada masa pandemi covid-19 menjadi bagian komponen pendapatan rumah tangga yang kemudian dialokasikan untuk pengeluaran konsumsi, bantuan sosial yang didistribusikan oleh pemerintah kepada rumah
Dalias, I Dewa Gede Karma Wisana
doaj +1 more source
PROBLEMATIKA DAN TANTANGAN KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI INDONESIA [PDF]
, 2023 Kebijakan pemerintah Jokowi untuk menyederhanakan jabatan struktural eselon III dan IV guna mempercepat proses pengambilan keputusan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi dan pelayanan publik kepada masyarakat perlu diacungi jempol ...
Abdullah, Sait
core +1 more source
Publik, 2019 The digital divide in Indonesia is a wicked problem that requires a collaborative process to solve it. In this case, the government implements a National Strategic Project consisting of the construction Palapa Ring’s optical fiber backbone network ...
Sri Oniwati Susanti, Vishnu Juwono
doaj +1 more source
Schools’ Perceived Readiness in Responding to Employment Policy for Person with Disability
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik), 2021 Law Number 8 of 2016 concerning Persons with disability in Indonesia has been ratified since 2016, with one of the objectives is to expand employment opportunities for persons with disabilities.
Agustina Kustulasari +2 more
doaj +1 more source
Konsep Kebutuhan Badan Kebijakan Internal Kementerian untuk Respon Kebijakan Terhadap Pembentukan BRIN [PDF]
, 2023 The current Government policy that integrates all Research and Development Agencies in Ministries and Institutions demands that these agencies must be transformed.
Willy Wibowo, Wibowo, Willy
core +1 more source
Pokok-Pokok Pikiran Perbaikan Sistem Manajemen SDM PNS di Indonesia
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik), 2015 In the recentyears, as the result of reformation movement, there is an increaringpressure on the government side to reform their bureaucrats to fulfil the demand of the general public: to get better public services.
Yeremias T Keban
doaj +1 more source