Results 41 to 50 of about 1,329 (115)

Faktor-Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Upaya Implementasi Reformasi Birokrasi Polri Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat Dalam Menangani Unjuk Rasa (Studi Pada Polrestabes Surabaya)

open access: yesWacana: Jurnal Sosial dan Humaniora, 2013
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi reformasi birokrasi Polri sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat ...
Makhsun Hadi Sadikin   +2 more
doaj  

Vaksin dan Sentimen Publik: Sebuah Analisis

open access: yesJournal of Political Issues, 2022
Kajian ini membahas perihal sentimen publik atas kebijakan vaksinasi Covid-19 di Indonesia.  Sentimen publik yang terbentuk dikaji melalui informasi yang tersaji di media sosial Twitter dimana terlihat pembelahan yang jelas. Respon publik terbagi menjadi
Iradhad Taqwa Sihidi   +3 more
doaj   +1 more source

Discussion Paper - Kebijakan Publik

open access: yes, 2023
Kebijakan merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
openaire   +1 more source

TINJAUAN YURIDIS ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK [PDF]

open access: yesPerspektif : Jurnal Ilmu Administrasi, 2019
Kata publik sebagai suatu istilah yang berseberangan atau berlawanan dengan konsep – istilah individu atau privat atau perseorangan.  Sehingga dari kata publik bisa terkait dengan berbagai konsep kata lain dalam  bidang kehidupan sosial, Administrasi Publik mengandung makna bahwa fenomena administrasi  yang menjelaskan terhadap kehidupan bersama atau ...
openaire   +1 more source

HARMONISASI ANTARA ETIKA PUBLIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK [PDF]

open access: yesJurnal Yuridis, 2019
Etika publik menekankan bukan hanya kode etik atau norma semata melainkan.dimensi reflektifnya. Etika publik dibutuhkan dalam pembentukan kebijakan publik yang sejatinya diterapkan sebagai pembaharuan dan perbaikan pelayanan publik. Permasalahan publik yang dirasa semakin kompleks dan rumit sejalan dengan meningkatnya isu publik.
openaire   +1 more source

AI Nationalism in Shaping Global Governance

open access: yesSiyar Journal
The rise of AI nationalism is fundamentally reshaping global governance, creating a new geopolitical landscape defined by technological competition. This research investigates how nations are increasingly leveraging artificial intelligence not just as a ...
M. Roehman Zainur Riedho
doaj   +1 more source

E-Perelek: Penguatan Pangan Melalui Inovasi Kebijakan Berbasis Modal Sosial dan Teknologi di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat

open access: yesSimulacra, 2019
As a country that is rich in local wisdom, the Indonesian people know the tradition of 'Mutual Cooperation'. One of the traditions of mutual cooperation is Perelek, which is the activity of the West Java Sundanese farmers who distribute rice yields to ...
Kintansari Adhyna Putri, Ichlasul Amal
doaj   +1 more source

MODAL JARO DALAM ARENA POLITIK LOKAL: Studi Kasus di Desa Cileuksa Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor

open access: yesJurnal Sosiologi Reflektif, 2017
This research concern swith the role of Jaro capital at local political arena in Cileuksa village of Sukajaya District, West Jawa. The aim of this research is to understand the relationship between Jaro capital at local political arena, capital ...
Iwansyah Iwansyah   +2 more
doaj   +1 more source

Analisis Kebijakan Publik

open access: yes, 2015
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel ...
openaire   +2 more sources

Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

open access: yesJKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik), 2013
Tulisan ini mendiskusikan implementasi dari akuntasi akrual pada pemerintah daerah di Indonesia, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penggunaan basis akrual adalah satu program reformasi karena birokrasi pemerintah tidak akuntabel dan ...
Erwinton Putra Antonius Tarigan   +1 more
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy