Results 61 to 70 of about 246,511 (165)
Exogeneus Force Theory, Sebuah Antitesis Teori Negara Otonom Dalam Formulasi Kebijakan Publik (Studi Kasus Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim Di Bandar Lampung) [PDF]
, 1963 Teori negara otonom atau sering disebut dengan teori intervensi pemerintah adalah salah satu teori yang dapat menjelaskan bagaimana sebuah kebijakan publik dibuat.
Mukhlis, M. (Maulana)
core +4 more sources
Jurnal Sosiologi Reflektif, 2017 This research concern swith the role of Jaro capital at local political arena in Cileuksa village of Sukajaya District, West Jawa. The aim of this research is to understand the relationship between Jaro capital at local political arena, capital ...
Iwansyah Iwansyah +2 more
doaj +1 more source
, 2015 Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel ...
openaire +1 more source
Memperkecil Kesenjangan Gender melalui Kebijakan Pengarusutamaan Gender (Pug) [PDF]
, 2006 Judul Buku : Negara dan Perempuan – Reorientasi Kebijakan PublikPengarang : Dr. Muhadjir M. Darwin, MPAPenerbit : Media Wacana Yogyakarta.Tahun Terbit : 2005Jumlah halaman : 313Buku “Negara dan Perempuan –Reorientasi Kebijakan Publik” merupakanhasil ...
Darwin, M. M. (Muhadjir)
core +1 more source
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik), 2013 Tulisan ini mendiskusikan implementasi dari akuntasi akrual pada pemerintah daerah di Indonesia, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penggunaan basis akrual adalah satu program reformasi karena birokrasi pemerintah tidak akuntabel dan ...
Erwinton Putra Antonius Tarigan +1 more
doaj +1 more source
Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kota Balikpapan [PDF]
, 2015 Kemiskinan merupakan suatu permasalah yang sangat krusial yang dihadapi oleh suatu bangsa atau negara. Hal ini sudah menjadi suatu isu publik yang harus diambil alih oleh pemerintah yang memiliki otoritas dalam membuat kebijakan.
Fachrudin, R. (Reza)
core
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) DI KABUPATEN BANJAR
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 2010 Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagai sebuah kebijakan publik memerlukan sebuah dukungan penuh dari semua pihak dalam mengimplementasikannya. Hal ini dikarenakan keberhasilan sebuah kebijakan publik sangat ditentukan oleh efektivitas implementasi kebijakan
Idin Saepudin Ruhimat
doaj +1 more source
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KEPUTUSAN MORAL
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, 2021 AbstrakPeraturan yang dibuat oleh pihak berwenang yaitu pemerintah yang biasanya berupa suatu kebijakan. Kebijakan publik dibutuhkan di suatu negara untuk mengatur dan mengelola masyarakat, oleh karena itu dibutuhkan peraturan yang bertujuan untuk mengontrol dan mengendalikan.
null Abdal +3 more
openaire +1 more source
Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (Apbd)(Studi Empiris Pada Dprd Kabupaten Sukoharjo) [PDF]
, 2015 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) dengan variabel moderasi akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, dan komitmen ...
, Dr. Fatchan Ahyani, M.Si, Akt +1 more
core
MENYEMAI AGEN PERUBAHAN KEBIJAKAN PUBLIK
Jurnal Analis Kebijakan, 2019 Kebutuhan terhadap perbaikan kualitas kebijakan publik di Indonesia mendorongpemerintah membentuk Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) dan diformalkanmelalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 45 Tahun 2013 (Permen PAN dan RB 45/2013) tentang Jabatan FungsionalAnalis Kebijakan dan Angka Kreditnya.
Aldhino Niki Mancer, Erna Irawati
openaire +2 more sources