Results 51 to 60 of about 177 (105)
PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH BALAI HARTA PENINGGALAN AKIBAT HUKUMNYA
Fiat Justisia, 2014 Keberadaan Balai Harta Peninggalan sebagai kurator diatur oleh UU Kepailitan 2004 yang bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit.
Rilda Murniati
doaj
KAJIAN TENTANG PENGATURAN SYARAT KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
Mimbar Hukum, 2014 Article 2 paragraph (1) of the Act Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Postponement of the Debt Payment Obligation does not stipulate the minimum amount of the debt for declaring a state of bankruptcy but only requires the existence of two debtors where ...
Tata Wijayanta
doaj +3 more sources
KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS ATAS HAK JAMINAN DALAM PROSES KEPAILITAN
Masalah-Masalah Hukum, 2020 Kedudukan kreditor separatis yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU, Pasal 21 UU Hak Tanggungan dan Pasal 27 ayat (3) UU Jaminan Fidusia yang dapat mengeksekusi hak jaminan walaupun terjadi pailit, seolah-olah bertentangan dengan ketentuan Pasal 56
Udin Silalahi
doaj +1 more source
ASPEK-ASPEK HUKUM TENTANG PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT
Al-Adl, 2022 Kepailitan merupakan lembaga hukum yang berfungsi sebagai sarana penyelesaian utang suatu perusahaan yang tidak mampu dibayar. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang.
afif khalid +2 more
doaj +1 more source
UPAYA HUKUM DALAM PERKARA KEPAILITAN
Jurnal Independent, 2015 Pailit sebagaimna tercermin dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor .37 tahun 2004 adalah suatu keadaan dimana debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan dinyatkan pailit dengan putusan pengadilan.
openaire +2 more sources
Tinjauan Kritis Terhadap Hukum Kepailitan
Jurnal Hukum PRIORIS, 2016 Kaidah-kaidah hukum haruslah menjadi kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum, dengan demikian ketiga hal tersebut harus ada dalam setiap substansi hukum. Jika melihat kepada UU No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang, maka penulis berpendapat bahwa undang-undang ini tidak menjamin kepastian hukum.
openaire +1 more source
KEDUDUKAN KREDITUR HAK TANGGUNGAN DALAM KEPAILITAN
SUPREMASI HUKUM, 2020 Dalam Undang-undang Hak Tanggungan menentukan jaminan hak tanggungan bagi kreditur untuk mengeksekusi secara langsung jaminan hak tanggungan yang dijadikan jaminan pelunasan terhadap utang dalam hal apabila debitur tidak dapat membayar utang-utangnya ataukah debitur sedang dalam proses dipailitkan.
openaire +2 more sources
Jurnal Wawasan Yuridika, 2015 Harmonisasi hukum menjadi bagian penting hukum Indonesia terutama berkaitan dengan perlindungan pekerja yang berada dalam suatu perusahaan pailit, bagian ini menjadi penting karena ketidakharmonisan yang terjadi antara undang-undang menyebabkan hilangnya
Rian Kurniawan
doaj +1 more source
KEWENANGAN KURATOR DALAM EKSEKUSI ASET DEBITOR PADA KEPAILITAN LINTAS BATAS NEGARA
Arena Hukum, 2020 Law Number 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspention of Payment does not regulate authority of the curator in executing the bankruptcy boedel that is outside the jurisdiction of Indonesia.
Ranitya Ganindha, Nadhira Putri Indira
doaj +1 more source
IMPLIKASI KEPAILITAN TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI
Pamulang Law Review, 2019 Abstract This research aims to show the implications of bankruptcy in insurance companies, both in the form of material implications for disadvantaged customers and in the form of national financial instability The existence of an insurance company is intended to minimize the risk posed to policyholders, but insolvency in insurance can occur.
openaire +2 more sources