Results 61 to 70 of about 344,629 (166)

PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PASCA PUTUSAN MK NO. 85/PUU-XX/2022

Constitution Journal, 2023
The regional head election can be held in two models, namely direct election or election through People’s Legislative Council. Both are constitutional as stated in Constitutional Court Decision No. 97/PUU-XI/2013.
Baharuddin Riqiey
semanticscholar   +1 more source

Strategi Media Sosial Kepala Daerah dalam Membangun Citra Positif dan Implementasi Visi Misi

Indonesian Journal of Intellectual Publication
Dalam era digital saat ini, media sosial telah menjadi alat penting bagi kepala daerah dalam membangun citra positif dan mempercepat implementasi visi dan misi pemerintahan.
Yans Hamadi
semanticscholar   +1 more source

Relevansi Penunjukan Anggota TNI/POLRI Sebagai Penjabat (PJ) Kepala Daerah

Jurnal Kebijakan Pembangunan, 2023
The appointment of the Military and police to serve temporarily as governor, regent, or mayor presents a conflict of interest and violates the principle of professionalism and Good Governance.
Fajrian Noor Anugrah
semanticscholar   +1 more source

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH DARI ANGGOTA TNI AKTIF DITINJAU DARI SEGI HUKUM

Jurnal penelitian hukum
Persoalan baru pun muncul akibat pemilihan pejabat kepala daerah dalam rangka koordinasi Pilkada Serentak 2024. Salah satu persoalannya adalah pengangkatan anggota aktif TNI pada posisi tersebut.
A. Pramesti, F. Hukum
semanticscholar   +1 more source

MENGGUGAT PENUNJUKKAN PENJABAT (Pj) KEPALA DAERAH TANPA PEMILIHAN:

Journal Publicuho, 2023
This study explains the question of what are the implications of appointing acting regional heads for the principles of democracy in Indonesia? To explain this problem, the study uses the theory of popular sovereignty as one of the main principles in ...
Laode Harjudin, La Tarifu, Harnina Ridwan, La Ode Muhammad Elwan   +3 more
semanticscholar   +1 more source

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANA PENGAWASAN PILKADA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI DI DAERAH

Jurnal Mercatoria, 2017
Pilkada atau pemilihan kepala daerah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah. Hal ini merupakan bagian dari perkembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang mengalami berbagai perubahan.
Dessy Agustina Harahap
doaj   +1 more source

Implementasi Kebijakan Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Karimah Tauhid
Tahun 2024 adalah tahun kepemiluan. Salah satu nya adalah dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada yang dilaksanakan setelah Pemilu. Oleh karena itu, kebijakan pembentukan badan adhoc sangat diperhatikan dalam Pilkada ini.
Alifa Nasywa Sahila, Irma Purnamasari, Denny Hernawan, Afmi Apriliani, Rita Rahmawati, Neng Virly Apriliani, F. Ramdani, Cecep Wahyudin   +7 more
semanticscholar   +1 more source

Analisis Fenomena Penunjukkan Penjabat Kepala Daerah Provinsi Aceh oleh Pemerintah Pusat

Journal of Governance and Social Policy, 2023
The phenomenon of the appointment of acting regional heads by the central government to fill the vacancies caused by the postponement of regional elections to the upcoming 2024 simultaneous regional elections has had a serious political impact.
Iqbal Ahmady, A. Putri, Nong Ayu Triyanti Utami Hakim   +2 more
semanticscholar   +1 more source

IMPLEMENTASI PENGISIAN JABATAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH BERDASARKAN UUD 1945 DI TENGAH KEBERAGAMAN DAERAH

Jurnal Litigasi, 2016
The amandement of Article 18 UUD 1945, has brought significant changes in the regional administration. One of the changes associated with  the position of head region, which previously  for this position and for the vice of head region  elected by the ...
Ridwan Mukti
doaj   +1 more source

Polemik Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah

JURNAL SAINS, SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH), 2022
Pengangkatan penjabat kepala daerah sejumlah kabupaten termasuk kabupaten Pulau Morotai menuai polemik, karena Mendagri dianggap mengabaikan usulan gubernur. Tindakan Mendagri tersebut dikualifikasi sebagai malpraktek dalam tata kelola pemerintahan. Bahkan melecehkan wibawa gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
openaire   +1 more source