Results 51 to 60 of about 344,629 (166)

APAPUN YANG TERJADI KAMI TETAP MELAYANI (STUDI FENOMENOLOGIS MENGENAI PENGALAMAN CALON KEPALA DAERAH YANG KALAH DALAM PILKADA)

Jurnal Empati, 2020
Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengalaman pada calon kepala daerah yang kalah dalam pemilihan kepala daerah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif fenomenologis dan teknik analisis yang digunakan adalah eksplikasi data.
Abdullah Zuber, Achmad Mujab Masykur
doaj   +1 more source

Implementasi Pemberhentian Kepala Daerah Di Provinsi Jawa Barat Antara Tahun 2014-2021 Dalam Sistem Pemerintahan Daerah

Al-Adl, 2023
Direct election of regional heads allows prospective regional heads to compete directly to become regional heads in local government. The regional government has implemented local democracy if the regional government has held regional head elections ...
Hasyim Adnan
doaj   +1 more source

GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA PERPUSTAKAAN DI DINAS PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH KOTA MALANG

BIBLIOTIKA: Jurnal Kajian Perpustakaan dan Informasi, 2017
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan (1) gaya kepemimpinan kepala perpustakaan, (2) bentuk motivasi yang diberikan pemimpin kepada pegawai, (3) dampak kepemimpinan kepala di Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang.
Ananda Dwi Lestari, Dwi Saksomo, Dwi Sugianto   +2 more
doaj   +1 more source

Pig‐feast democracy

American Ethnologist, Volume 51, Issue 2, Page 193-206, May 2024.
Abstract In most Melanesian societies, pig feasts have been declining in recent years, owing to the incursion of Christianity and the modern economy. But in Indonesia‐occupied West Papua, pig feasts are being held more often, and at a greater scale, than ever.
Veronika Kusumaryati
wiley   +1 more source

Analisa Yuridis Terhadap Aturan Hukum Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Kepastian Hukum

Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum
Pelaksanaan sistem demokrasi politik di Indonesia melalui Pemilihan Umum merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya, termasuk dalam memilih kepala daerah melalui sistem demokrasi yang dikenal sebagai pilkada.
Diana Dwi Aprilianti, M. Mashuri, Humiati Humiati   +2 more
semanticscholar   +1 more source

Inovasi kebijakan kepala daerah dari jalur perseorangan

INTEGRITAS, 2023
Artikel ini berangkat dari fenomena pasangan calon kepala daerah yang maju dan menang melalui jalur perseorangan dalam Pilkada. Kehadiran kepala daerah perseorangan perlu diuji khususnya dalam membangun pemerintahan yang bebas korupsi.
M. I. Kabullah, Hendri Koeswara, Malse Yulivestra, Apriwan Apriwan, Nabilla Nabilla, Fathoni Nugrah Irkha   +5 more
semanticscholar   +1 more source

Sanksi Administratif terhadap Kepala Daerah yang tidak Melaksanakan Program Strategis Nasional

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020
Polemik tentang Presiden berwenang atau tidak berwenang memberhentikan kepala daerah muncul kembali saat pemerintah mengusulkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.
Wicipto Setiadi, Ali Imran Nasution
doaj   +1 more source

Dampak Negatif Pemilihan Kepala Daerah Langsung dan Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD serta Pemilihan Kepala Daerah Ideal

Sawala : Jurnal Administrasi Negara, 2018
The election of the regional head is certainly only one final goal, namely in order to achieve the welfare of the community. It does not produce damage, chaos, corruption and loss of life. So it is necessary to do a review to find the ideal solution for the election of the regional head.
openaire   +2 more sources

OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA PEMILU DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SERENTAK [PDF]

JOURNAL JUSTICIABELEN (JJ), 2021
ABSTRAKPemilihan umum selalu pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan menjadi kajian yang menarik untuk diteliti karena proses rakyat yang akan menentukan pemimpin. Sebagian  dari suprastruktur politik yang terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati,  Wakil Bupati dan Walikota, Wakil Walikota, DPR RI, DPD, DPRD Tingkat ...
openaire   +2 more sources

Faktor Penyebab Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Kepala Daerah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana gratifikasi oleh kepala daerah menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor ...
Ahmad Suardi Ritonga, Ruslan Abdul Gani, Maryani   +2 more
semanticscholar   +1 more source