Results 31 to 40 of about 571,421 (120)

Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah Terpilih di Indonesia

Unes Journal of Swara Justisia
Pemilu dirancang untuk dapat menemukan calon kepala daerah yang berkualitas sehingga mampu memberikan dampak yang baik bagi keberlangsungan Pembangunan di daerah tersebut.
Delfina Gusman
doaj   +1 more source

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANA PENGAWASAN PILKADA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI DI DAERAH

Jurnal Mercatoria, 2017
Pilkada atau pemilihan kepala daerah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah. Hal ini merupakan bagian dari perkembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang mengalami berbagai perubahan.
Dessy Agustina Harahap
doaj   +1 more source

IMPLEMENTASI PENGISIAN JABATAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH BERDASARKAN UUD 1945 DI TENGAH KEBERAGAMAN DAERAH

Jurnal Litigasi, 2016
The amandement of Article 18 UUD 1945, has brought significant changes in the regional administration. One of the changes associated with  the position of head region, which previously  for this position and for the vice of head region  elected by the ...
Ridwan Mukti
doaj   +1 more source

Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah [PDF]

Kedudukan Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah acap kali dipertanyakan karena dianggap sebagai badan yang membantu Kepala Daerah akan tetapi tidak memiliki kewengan dan keduudkan yang didasari dengan dasar hukum yang kuat, banyak
Hasra, Siska, Priskap, Ridham, Yarni, Meri   +2 more
core   +1 more source

ANALISIS YURIDIS NORMATIF UNDANG-UNDANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH TENTANG PENCALONAN MANTAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Ta'zir, 2021
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena yang cenderung menganggap korupsi adalah perbuatan yang sudah biasa. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti secara mendalam mengenai upaya pemerintah dalam mencegah terulangnya pelaku tindak
Yuli Kasmarani
doaj   +1 more source

HUBUNGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PASCA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 [PDF]

, 2014
ABSTRAK Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) berlangsung pertama kali pada Tahun 2005. Pemilukada sudah mampu membuat suatu hubungan kerja yang terjalin antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah.
DWISA, FLORIA
core  

PENGATURAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA TERHADAP KEPALA DAERAH [PDF]

, 2020
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Kepala daerah tidak lagi bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetapi harus memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat ...
Randi, Zulfikar
core   +1 more source

Bendahara Daerah dan Korupsi Pengelolaan Dana Daerah

Jurnal Belo, 2021
Korupsi dan Pemilihan Kepala Daerah saling berhubungan, otonomi daerah, pengolaan dana didaerah dapat dikelola oleh Kepala Daerah secara lebih leluasa apalagi didukung dengan pemilihan kepala daerah langsung, dengan biaya Pemilu yang besar yang tidak ...
Erwin Ubwarin
doaj   +1 more source

DEMOKRATISASI CALON TUNGGAL PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

RechtIdee, 2021
Berdasarkan landasan filosofis tujuan diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yaitu tercapainya nilai demokrasi yang berkelanjutan yakni proses partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih.
Kharis Syahrial Alif Mamonto, Joko Setiyono   +1 more
doaj   +1 more source

PELANTIKAN CALON KEPALA DAERAH DENGAN STATUS TERSANGKA MENJADI KEPALA DAERAH

, 2014
Menurut Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
Khairuddin, Khairuddin
core   +1 more source