Results 11 to 20 of about 344,629 (166)

Disharmonisasi Kepala Daerah dan Wakilnya di Indonesia: Literatur Review

Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan
Masa reformasi yang melengserkan pemerintahan Soeharto yang memerintah sepanjang 32 tahun menjadi titik balik dari sistem pemerintahan Indonesia. Era reformasi mendorong masyarakat memilih pemimpinan daerah secara demokratis.
Ahmad Fatkul Fikri, Adnan Handaru Anpio Tikoto, Afrianto Afrianto   +2 more
doaj   +2 more sources

Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah Terpilih di Indonesia

Unes Journal of Swara Justisia
Pemilu dirancang untuk dapat menemukan calon kepala daerah yang berkualitas sehingga mampu memberikan dampak yang baik bagi keberlangsungan Pembangunan di daerah tersebut.
Delfina Gusman
doaj   +2 more sources

Pemilihan Kepala Daerah

Sadida: Islamic Communications and Media Studies
 Abstract The direct election of regional heads in Aceh, which began in 2006, has become a significant milestone in Indonesia's democratic journey, particularly in post-conflict Aceh. This electoral model reflects the uniqueness of Aceh as a region with special autonomy, and serves as a laboratory for democracy in Indonesia.
Z. T
openaire   +2 more sources

Legitimasi Penjabat Kepala Daerah

Jurnal Hukum Berkeadaban
Legitimacy is the main foundation of regional government administration. The mechanism of direct regional head elections has become an important instrument for upholding the principle of people's sovereignty as affirmed in Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
Irfan Irfan
openaire   +2 more sources

Kewenangan Penjabat Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 menurut Hukum Positif

Jurnal Diskresi
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan penjabat kepala daerah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024 dan untuk mengetahui legitimasi kewenangan penjabat kepala daerah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.
null Yusron Aunurrahman, null Galang Asmara, null Rusnan   +2 more
openaire   +2 more sources

Konsekuensi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024: Perluasan Makna Demokratis Dalam Pengisian Penjabat Kepala Daerah

Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
Penunjukan penjabat kepala daerah di desain oleh pemerintah untuk mengatasi kekosongan jabatan kepala daerah akibat diselenggarakannya pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2024. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dampak putusan MK Nomor 67/PUU-XIX/2021 terhadap perluasan makna demokratis dalam pengisian penjabat kepala daerah yang dibatasi
Helmi Chandra SY
openaire   +2 more sources

Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penggunaan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Money Politic Pemilihan Kepala Daerah

Jurnal Belo, 2021
Kepala Daerah yang tertangkap dalam kasus korupsi merupakan sebuah fenomena di Indonesia, biaya Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang mahal mengakibatkan membutuhkan uang yang banyak, sehingga ditawari oleh pemik modal yang harus diberi proyek ...
Erwin Ubwarin
doaj   +1 more source

Perbandingan Pola Rekrutmen Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015

JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik), 2023
Pola rekrutmen kepala daerah menurut undang-undang No.5 Tahun 1974 ditentukan oleh pemerintahan pusat, sedangkan di undang-undang No.8 Tahun 2015 kepala daerah dipilih secara langsung.
Fajar Noor Ramadhian, Tengku Rika Valentina, Irawati Irawati, Roni Ekha Putera   +3 more
doaj   +1 more source

Demokrasi di Tengah Pandemi COVID-19

Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2022
Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem demokrasi tetap melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung meskipun kesehatan nasional menjadi ancaman.
Alexsander Yandra, Adrian Faridhi, Khuriyatul Husna   +2 more
doaj   +3 more sources

Kajian Hukum Pembentukan Tenaga Ahli Kepala Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Jurnal Pamator, 2020
Pembentukan tenaga ahli kepala daerah banyak dilakukan oleh kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah, namun aturan konkrit secara yuridis dalam konstitusi dan undang-undang tidak ada kejelasan mengatur perihal tersebut.
Helmy Boemiya
doaj   +1 more source