Results 1 to 10 of about 789 (125)

KONFLIK KEWENANGAN DALAM PEMAKZULAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

Mimbar Hukum, 2022
Clustering of authority to impeach the regional head or vice regional head builds a conflict of authority between DPRD and the president/Minister of Home Affairs regarding the regional head or vice regional head carrying out crime that causes a ...
La Ode Muhaimin
exaly   +4 more sources

Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah [PDF]

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018
Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) menimbulkan permasalahan hukum sehubungan dengan dilakukan dengan cara hanya memilih kepala daerah saja atau bersama sama satu paket dengan wakilnya.
Marulak Pardede
doaj   +2 more sources

Keabsahan Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Akibat Penundaan Pemilihan Kepala Daerah

Al-Adalah, 2023
This study aims to analyze the validity of the designation of acting regional heads as an implication of the postponement of the 2022 and 2023 regional elections. This research is normative, with a statutory and analytical approach.
Nur Faisyah, Sudarsono Sudarsono, Shinta Hadiyantina, Irfan Amir   +3 more
doaj   +2 more sources

Manajemen Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Jurnal Desentralisasi, 2006
Salah satu tujuan penting otonomi daerah adalah adanya kehendak untuk meningkatkan peran serta masyarakat (partisipasi) demi tercapainya kesejahteraan masyarakat daerah. Pemilihan kepala daerah dan wakilnya secara langsung pada dasarnya merupakan wahana untuk memberikan peran serta tersebut dalam kehidupan demokrasi di daerah (demokrasi lokal).
exaly   +2 more sources

Problematika Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung Atau Tidak Langsung Dalam Prespektif Demokrasi

Uir Law Review
Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi salah satu hal yang memicu perhatian belakangan ini, karena pemilihan umum tahun 2024 akan segera dilaksanakan meskipun pelaksanaannya tidak berbarengan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Efendi Ibnususilo
exaly   +3 more sources

Kewirausahaan Politik Kepala Daerah

Journal of Politics and Policy
Political entrepreneurship is an effort by political actors in the form of leadership innovation to increase public interests as political entrepreneurs. In this research, the innovation created by the regional head, the Regent of Wonogiri, was in the form of the Panca "Pinter Rakyate" Program. The Panca "Pinter Rakyate" program includes free education
exaly   +2 more sources

Alasan Didakwa Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Sebagai Dasar Pemberhentian Sementara Kepala Daerah

Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, 2021
ABSTRAK Kepala daerah bertanggungjawab sepenuhnya atas jalannya pemerintahan daerah. Dulu dipilih melalui DPRD, kini rakyat daerah yang memilih langsung dalam pemilukada.
Siti Aminah Siti
doaj   +1 more source

Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah dalam Pemerintahan Daerah Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara

Mahadi, 2022
Kondisi kekosongan jabatan Kepala Daerah terjadi karena akan berakhirnya masa jabatan kepala Daerah dan/atau adanya permasalahan hukum sehingga perlu adanya pengangkatan Pelaksana Tugas (selanjutnya disebut Plt) sebagai pengganti Kepala Daerah ...
Sutan Rais Aminullah Nasution, Agusmidah, Amsali Syahputa Sembiring   +2 more
doaj   +1 more source

The role of the introduced rusa deer Cervus timorensis for wildlife hunting in West Papua, Indonesia

Ecological Solutions and Evidence, Volume 3, Issue 1, January–March 2022., 2022
Introduced/invasive wildlife may have economic benefits, being promoted by people. We have assessed the abundance and role of hunting of the rusa deer in West Papua, Indonesia, where it has been introduced in the early 19th century. Abstract The rusa deer has been introduced to Merauke region and later to Vogelkop Peninsula in Indonesian New Guinea ...
Margaretha Pangau‐Adam, Marlina Flassy, Jan‐Niklas Trei, Matthias Waltert, Mahmood Soofi   +4 more
wiley   +1 more source

PEMBAGIAN KEWENANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum, 2021
In the development of state administration after the second amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it gave birth to Regional Heads who were elected democratically. In a democratic manner based on Law no. 23/2014, the regional head is elected directly by the people along with the deputy regional head.
Risal Risal, La Ode Munawir
openaire   +2 more sources