Results 41 to 50 of about 923 (110)

JAMINAN KEPASTIAN KEPEMILIKAN BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PENDAFTARAN TANAH MENURUT UUPA

Refleksi Hukum, 2018
Tulisan ini hendak membahas tentang jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah yang namanya telah tertera dalam sertifikat. Tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah
Christina Tri Budhayati
doaj   +1 more source

Kepastian Hukum Terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang Tidak Memenuhi Syarat Materiil

Begawan Abioso
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum akta perjanjian pengikatan jual beli yang tidak memenuhi syarat materiil dan kepastian hukum akta perjanjian pengikatan jual beli yang tidak memenuhi syarat materiil. Metode penelitian yang digunakan
Widya Wahyu Savitri
doaj   +1 more source

OVERLAPPING REGULATION : KEPASTIAN HAK ULAYAT ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT MUARA SAKAL PELALAWAN RIAU

Masalah-Masalah Hukum
Perselisihan antara masyarakat hukum adat dan masyarakat umum, negara, maupun pihak swasta banyak terjadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa kepemilikan tanah ulayat dalam sistem hukum pertanahan Indonesia dan
Dessy Artina, Mexsasai Indra, Ledy Diana, Adi Tiraputri, Geofani Milthree Saragih   +4 more
doaj   +1 more source

Perlindungan Hukum Rekruitmen Pekerja Alih Daya Guna Meneguhkan Kepastian Hukum

JATISWARA, 2021
Perlindungan adalah suatu cara atau proses atau perbuatan untuk melindungi. Perlindungan memiliki makna adalah hak yang didapatkan oleh setiap orang dalam wilayah suatu negara yaitu berupa hak untuk mendapatkan atau memperoleh keamanan dan kenyamanan, sehingga masyarakat merasa tenang dan damai.
Ryan Istiyanto, Idham Idham, Fadlan Fadlan   +2 more
openaire   +1 more source

Telemedisin Rumah Sakit Berbadan Hukum Yayasan Menurut Prinsip Kepastian Hukum

Widya Yuridika
Dyah Hapsari Prananingrum
exaly   +2 more sources

Kepastian Hukum Sertifikasi Akreditasi Rumah Sakit Sebagai Instrumen Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Jurnal Hukum Inkracht
Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Rumah sakit sebagai penyedia layanan kesehatan memiliki kewajiban untuk memenuhi standar mutu pelayanan yang diakui secara hukum.
Didin Syaefudin
doaj   +1 more source

Kepastian Hukum Program Legislasi Kabupaten/Kotaterhadap Pembangunan Hukum Di Daerah

Jurnal Suara Hukum, 2023
The Formulation of Qanun through a legislation program (Prolek) implemented in a planned, integrated, and systematic with the aim to realize certainty of legal development in the region. The process of drafting the legislation program is carried out not in accordance with the planning and scale of priorities that have been set so as not to provide ...
Ansarullah Ansarullah, Purnama Eddy, Efendi Efendi   +2 more
openaire   +1 more source

KEABSAHAN, KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PERWAKAFAN YANG TIDAK TERCATAT ( STUDI KASUS PRAKTEK PERWAKAFAN TANAH DI KECAMATAN SUKAMULIA)

Jurnal IUS, 2017
Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui keabsahan Perwakafan tanah yang dilakukan di Kecamatan Sukamulia dan Untuk mengetahui Kepastian hukum dan perlindungan hukum atas tanah  wakaf yang tidak tercatat.
Muammar Alay Idrus
doaj   +1 more source

Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung

Jurnal HAM, 2020
Hak untuk memperoleh kepastian hukum yang sama telah ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Namun, dalam pelaksanaan hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil masih tidak dilaksanakan dalam aspek penanganan persaingan usaha.
Miftahul Huda
doaj   +1 more source

TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 1 TAHUN 2021

IBLAM Law Review
Digitalisasi sertifikat tanah melalui penerapan sertifikat tanah elektronik merupakan salah satu inovasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Langkah ini dilakukan untuk mengatasi masalah birokrasi yang lamban dan
Tri Supartini, Meysita Arum Nugroho
doaj   +1 more source