Results 51 to 60 of about 923 (110)

KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH

Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 2014
Giving ownership of land is intended to guarantee rights of people legally. As an implementation of UUPA, the government registers the ownership of land in Indonesia as stated in chapter 19 UUPA. Technically, the basis for registering land is stated in Peraturan Pemerintah Number 10/1961 about land register which is renewed in Peraturan Pemerintah No ...
openaire   +2 more sources

Peralihan Hak Atas Rumah KPR melalui Jual Beli di Bawah Tangan

Unnes Law Journal, 2013
Jual beli dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1457 adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.
Sonang Nimrot Jewel
doaj   +1 more source

Kepastian Hukum Dokumen Pertanahan

Ethics and Law Journal: Business and Notary
Agrarian law includes the totality of legal rules, both written and unwritten, that regulate legal relations between subjects of law related to agrarian. Because land is the capital of human life, land has a very important role for human life. The relationship of man with the land is very close, as shown by the fact that land is the living capital of ...
openaire   +1 more source

Pengaturan Hukum Merger dan Akuisisi Perusahaan Serta Implikasinya Terhadap Persaingan Usaha dan Perlindungan Pemegang Saham Minoritas

IBLAM Law Review
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum merger dan akuisisi perusahaan dalam sistem hukum Indonesia serta implikasinya terhadap persaingan usaha dan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas.
Aldi Rahmatillah, Arum Budi Leksono, I Gusti Ngurah Agung   +2 more
doaj   +1 more source

POLITIK HUKUM LEGISLASI SEBAGAI SOCIO-EQUILIBRIUM DI INDONESIA

Jurnal Ius Constituendum, 2019
Pembentukan hukum dan pembaruan terhadap bahan-bahan hukum, harus ditujukan untuk mewujudkan keseimbangan sosial (social equilibrium), yakni kehidupan yang tertib, adil dan sejahtera.
Arif Hidayat, Zaenal Arifin
doaj   +1 more source

KEPASTIAN HUKUM HUKUM PEMENUHAN NAFKAH ISTRI PASCA PERCERAIAN

De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 2010
Pemenuhan nafkah istri bukan hanya ketika ikatan perkawinan masih terjalin, namun pasca perceraian nafkah istri juga harus dipenuhi. Agama sangat jelas mengatur dan menjembatani hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah istri. Problem seputar  nafkah istri pasca perceraian sering kali menjadi kasus yang tak kunjung usai, karena banyak terjadi dari
openaire   +2 more sources

PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA ATAS LAGU ANTARA PENCIPTA LAGU DENGAN PRODUSER REKAMAN DALAM UPAYA KEPASTIAN HUKUM PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PARA PIHAK

Syiar Hukum, 2019
Perjanjian lisensi antara pencipta lagu atau pemegang hak dengan produser rekaman (label) yang dibuat di bawah tangan selama ini menimbulkan persoalan karena tidak memberikan jaminan kepastian atas pembayaran hak ekonomi bagi  pencipta lagu.
Rachmayani Dewi
doaj   +1 more source

Kepastian Hukum Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Binamulia Hukum, 2020
Kreditur dalam memberikan kredit harus memperhatikan barang jaminan. Barang jaminannya terdiri dari barang yang dapat dipindahkan dan tidak dapat dipindahkan. Untuk sesuatu barang yang dapat dipindahkan yaitu Jaminan Fidusia. Benda jaminan Fidusia masih terdapat di pihak yang memiliki hutang, melainkan kewenangan untuk menguasai sudah diserahkan kepada
openaire   +2 more sources

Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Agraria

AL-SULTHANIYAH
Agrarian conflicts in Indonesia, particularly those occurring in East Kalimantan, reflect a profound weakness in the system of fair and effective dispute resolution. Although court rulings have obtained permanent legal force—as exemplified by Decision No. 3/Pdt. Eks/2023/PN. Trg—the execution of such rulings still faces significant obstacles.
Dziqry Irga Abisha, Surahman Surahman, Aullia Vivi Yulianingrum   +2 more
openaire   +1 more source

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) ATAS BIDANG TANAH SEBAGAI OBJEK SENGKETA YANG TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT SECARA SEPIHAK. (Studi Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Kla)

Journal Presumption of Law
Indonesia sebagai negara hukum, memposisikan hukum sebagai dasar utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu masalah hukum yang sering terjadi di Indonesia adalah sengketa tanah.
S. Endang Prasetyawati, Suta Ramadan, Rizka Dewi Aprillia   +2 more
doaj   +1 more source