PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM MASA KAMPANYE PILKADA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO 1O TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA [PDF]
, 2018 Sebagai negara yang demokratis, rakyat dituntut untuk ikut campur (berpartisipasi) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara, salah satunya adalah dalam wujud partisipasi politik.
: Rizky Firmansyah Putra, 141000087
core
Independensi Hakim dalam Mencari Kebenaran Materiil [PDF]
, 2016 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tugas hakim dalam peradilan pidana kaitannya dengan kemandirian hakim dan bagaimana independensi/kemandirian hakim dalam mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana.
Hertoni, M. (Marcsellino)
core
Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing) Sebagai Upaya Untuk Mempercepat Proses Pembuktian [PDF]
, 2016 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui sebuah perkara dilakukan pemecahan perkara (splisting) dan bagaimana kaitan saksi mahkota dengan splitsing dalam perkara pidana serta bagaimana pemecahan perkara (splitsing) dapat mempercepat ...
Rompas, C. (Chrisitian)
core +1 more source
Pembuktian suatu Tindak Pidana Berdasarkan Barang Bukti Menurut Pasal 183 Kuhap [PDF]
, 2015 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana status barang bukti dalam proses peradilan pidana dan bagaimana pembuktian suatu tindak pidana berdasarkan barang bukti menurut Pasal 183 KUHAP.
Sepang, G. K. (Giant)
core
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi pada Program Konpensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Infrastruktur Pedesaan (Studi Putusan Ma No. 2093 K / Pid. Sus / 2011) [PDF]
, 2015 Corruption can take place anywhere, in state institutions, in private institutions, and also in daily life. Combating corruption requires treatment and prevention in an integrated manner with the proper functioning of the legal system of the law and ...
Ablisar, M. (Madiasa) +3 more
core
Kajian Yuridis Terhadap Pemeriksaan Perkara Pada Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta) [PDF]
, 2018 The purpose of this research is to know the examination procedure of the case, the consideration used by the judge, and the obstacle that arises in the examination of criminal case of vehicle embezzlement at the Surakarta District Court.
, Hartanto, S.H., M.Hum +1 more
core
Tindak Pidana Pencurian Kayu Hasil Hutan Negara Wilayah Perum Perhutani Dan Upaya Penanggulangannya ( Studi Kasus di Wilayah Hukum Rembang ) [PDF]
, 2013 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan warga masyarakat melakukan tindak pidana pencurian, pertimbangan polisi hutan dalam menerapkan sanksi pidana terhadap warga masyarakat sebagai pelaku tindak pidana pencurian, dan ...
, Hartanto, S.H., M.Hum +2 more
core
KEDUDUKAN HUKUM DARI KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PASAL 189 KUHAP
LEX ET SOCIETATIS, 2018 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan hukum dari keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam Pasal 189 KUHAP dan bagaimanakah kekuatan hukum pembuktian dari keterangan terdakwa sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 189 KUHAP, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1 ...
openaire +1 more source
Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Menerapkan Saksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika [PDF]
, 2014 Pengertian anak dalam Undang-undang yang mengatur tentang Perlindungan Anak menurut UU No. 23 Tahun 2002. Pasal 1 ayat (1) berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dalam hukum
Tiwi, S.H., M.H, Asri Agus
core +3 more sources