Results 51 to 60 of about 83 (78)

KEDUDUKAN HUKUM DARI KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PASAL 189 KUHAP

2018
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan hukum dari keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam Pasal 189 KUHAP dan bagaimanakah kekuatan hukum pembuktian dari keterangan terdakwa sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 189 KUHAP, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1 ...
openaire   +1 more source

KETERANGAN SEORANG SAKSI TIDAK CUKUP UNTUK MEMBUKTIKAN TERDAKWA BERSALAH (KAJIAN PASAL 185 KUHAP)

2015
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP dan apakah akibat hukum jika hanya seorang saksi,terdakwa bisa dibebaskan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dan dapat disimpulkan: 1.
openaire   +1 more source

KAJIAN TENTANG PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN DAN IMPLIKASI YURIDISNYA TERHADAP KEKUATAN ALAT BUKTI

2014
This thesis titled, Studies about revocation of Defedant Description In Trial and Implication Juridical Evidence Againts Power Tools, where the defendant repeal explanations in the investigation caused of intimidation and its own act intended not confine will it. Method research used namely normative.
openaire  

PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN DAN IMPLIKASI YURIDISNYA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG ACARA PIDANA (UU NO 8 TAHUN 1981)

2017
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prinsip keterangan terdakwa dalam perkara pidana dan bagaimana implikasi yuridis dari pencabutan keterangan terdakwa terhadap kekuatannya sebagai alat bukti.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1.
openaire   +1 more source

Tinjauan Tentang Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan Dan Implikasl Yuridisnya Terhadap Kekuatan Alat Bukti (Studi Kasus Putusan Perkara N0.77/Pid. B/2010/Pn.Pdg)

2010
Secara segi yuridis, terdakwa berhak dan dibenarkan mencabut kembali keterangan pengakuan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan, sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung No. 299 K/Kr/1959 yang menjelaskan bahwa pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang ...
openaire  

PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI PERSIDANGAN PENGADILAN DAN IMPLIKASI YURIDISNYA TERHADAP KEKUATAN ALAT BUKTI ( STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA PADANG )

2015
Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah: “untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat ...
openaire  

KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI YANG MEMILIKI HUBUNGAN DARAH DENGAN TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN (PENERAPAN PASAL 367 AYAT (2) jo PASAL 362 KUHP)

2019
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistim pembuktian yang digunakan untuk bisa mengungkap tindak pidana pencurian yang ada hubungan darah dengan terdakwa dan bagaimana akibat hukumnya keterangan saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa dalam tindak pidana pencurian, yang dengan metode penelitian hukum ...
openaire   +1 more source

KAJIAN YURIDIS PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan keterangan terdakwa dalam perkara pidana dan untuk membahas proses pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1.
openaire   +1 more source

Bukti Saintifik dan Penerimaannya di Mahkamah Syariah: Analisis Perundangan bagi Undang-Undang Keterangan Mahkamah Syariah

Kanun Jurnal Undang-undang Malaysia, 2020
Ahmad Syukran Baharuddin
exaly  

Surat Keterangan Syekh Jalaluddin

Indonesia and the Malay World, 1992
E U Kratz
exaly