Results 41 to 50 of about 83 (78)

JUSTICE COLLABORATOR DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

Al-Adl
Dalam hukum acara pidana seorang yang melakukan tindak pidana haruslah diperiksa terlebih dahulu dan memiliki dasar hukum dipidanankan karena saat berbicara masalah Justice Collaborator belum bisa ditentukan bahwa orang yang melakukan kejahatan tersebut ...
Aulia Shafira
doaj   +1 more source

ANALISIS YURIDIS TENTANG ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA YANG DISUMPAH SEBAGAI SAKSI MAHKOTA (STUDI PUTUSAN NOMOR 286/PID.B/2024/PN JKT UTR)

AMICUS CURIAE
In the development of the judiciary, crown witness testimony often becomes a subject of debate as it contradicts the principle of non-self-incrimination. This study identification problem the evidentiary strength of testimony given by defendants sworn in as crown witnesses in the North Jakarta District Court Decision Number 286/Pid.B/2024/PN Jkt Utr ...
null Ziansyah Attallah Rahmana, null Setiyono   +1 more
openaire   +1 more source

Some of the next articles are maybe not open access.

Related searches:

PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE MEMBEBASKAN TERDAKWA ATAS DASAR TIDAK DIPERTIMBANGKAN KETERANGAN SAKSI YANG DIBACAKAN DALAM PERKARA PERTAMBANGAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 153 K/Pid.Sus/2016)

Verstek, 2021
<p align="center"><strong><em>ABSTRAK</em></strong><strong><em></em></strong></p><p><em>Tujuan dari Penelitian Hukum ini adalah</em><em> untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung membatalkan putusan Judex Facti dan mengadili sendiri untuk menjatuhkan pidana penjara ...
openaire   +1 more source

KAJIAN MENGENAI PUTUSAN JUDEX FACTI MENGABAIKAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI DAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERKARA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:469 K/PID/2017)

Verstek, 2020
Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas terhadap putusan Judex Facti mengabaikan pembuktian keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagai fakta hukum perkara pencurian dalam keadaan memberatkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 469 K/PID/2017. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ...
openaire   +1 more source

KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI YANG SEDARAH DENGAN TERDAKWA DALAM PROSES PEMBUKTIAN DI PENGADILAN (Studi Putusan Nomor 132 / Pid.Sus / 2015 / PN.Smn)

Verstek, 2020
<p align="center"><strong><em>ABSTRAK</em></strong><strong><em></em></strong></p><p align="center"><strong> </strong></p><p><em>Penelitian ini bertujuan mengkaji kekuatan hukum alat bukti keterangan saksi sedarah yang merupakan anak dari pelaku tindak pidana
openaire   +1 more source

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN

2013
Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain ialah hukum pidana dan hukum acara pidana. Kedua hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat, karena pada hakekatnya hukum acara pidana termasuk dalam pengertian hukum pidana.
openaire   +1 more source

AKIBAT HUKUM TERHADAP PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DI PENGADILAN

2013
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan dan bagaimana ketentuan hukum atas pencabutan keterangan terdakwa  dalam persidangan di Pengadilan. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan disimpulkan bahwa: 1 ...
openaire   +1 more source

PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM SIDANG PENGADILAN TERHADAP PERKARA PIDANA

2015
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap pencabutan keterangan terdakwa di sidangpengadilan dan bagaimana implikasi yuridis dari pencabutan keterangan terdakwa terhadapkekuatannya sebagai alat bukti.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1.Bahwa pada
openaire   +1 more source

KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA BERDASARKAN PASAL 189 KUHAP

2019
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peranan pembuktian dalam pemeriksaan suatu perkara pidana dan bagaimana kekuatan alat bukti keterangan terdakwa dalam pembuktian perkara pidana berdasarkan Pasal 189 KUHAP, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1.
openaire   +1 more source

ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA DAN KEKUATAN PEMBUKTIANNYA MENURUT PASAL 183 KUHAP

2018
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum alat bukti keterangan terdakwa dalam hukum pidana dan bagaimana pembuktian terhadap alat bukti keterangan terdakwa menurut Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1.
openaire   +1 more source