Results 31 to 40 of about 83 (78)
GRATIFIKASI SEKSUAL SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA KORUPSI
Jurnal IUS, 2016 Penelitian ini bertujuan menganalisis Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
Saiful Akbar
doaj +1 more source
Implikasi Yuridis Pencabutan Keterangan Terdakwa Terhadap Kekuatan Pembuktian
JATISWARA, 2017 Authentication is very important in the process of resolving criminal cases, because passing verification with valid evidence appliances, defendant can be convicted of the alleged criminal acts to his. One of the evidence contained in the Act is the defendant's testimony evidences, including defendant's (the suspect) testimony given in front of ...
openaire +1 more source
Cakupan Alat Bukti Sebagai Upaya Pemberantasan Kejahatan Siber
Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 2018 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam pasal tersebut disebutkan alat-alat bukti terdiri atas : keterangan saksi, keterangan ahli, surat ...
Anis Dewi Lestari, Meliana Damayanti
doaj +1 more source
Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan Online
Jurnal Hukum Saraswati (JHS)law enforcement officers. Trials usually held face-to-face in the courtroom have changed to online via video conference due to the implementation of health protocols to maintain distance. The defendant and the defendant's legal advisor in several cases refused online trials.
null I Nyoman Budiana +1 more
openaire +1 more source
IBLAM Law ReviewDalam praktek banyak ditemukan kasus pidana yang berkaitan dengan profesi jabatan Notaris. Keterlibatan notaris dalam suatu perkara pidana disebabkan oleh kelengahan notaris yang biasanya dimanfaatkan oleh para pihak dengan memalsukan bukti-bukti ...
Teguh Ariyanto, Sudarto Sudarto
doaj +1 more source
Unes Journal of Swara JustisiaSaksi mahkota merupakan salah satu alat bukti yang tidak diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sementara itu, saksi mahkota hanya diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor.
anjani upik chaniago +2 more
doaj +1 more source
EKSISTENSI PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
Jurnal Litigasi, 2016 Sejalan dengan perkembangan tindak pidana saat ini, maka perlu pengembangan sistem peradilan pidana (SPP) dengan melibatkan komponen penting lain dalam sistem peradilan pidana, yaitu komponen i dcis i,ang melaksanakan fungsi perlindungan terhadap saksi ...
Tedie Subarsyah Sumadikara
doaj +1 more source
KAJIAN HUKUM TERHADAP KETERANGAN AHLI (DOKTER) DALAM PEMBUKTIAN KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
Jurnal Mercatoria, 2017 Penyalahgunaan narkotika terus mengalami peningkatan di Indonesia. Dari catatan di Badan Narkotika Nasional jumlah pecandu di Indonesia pada tahun 2012 lebih dari 3,8 (tiga koma delapan) juta orang.
Lenny Lasminar S Lasminar S +1 more
doaj
KEKUATAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MENGUNGKAP TERJADINYA TINDAK PIDANA
Varia Justicia, 2015 Pembuktian merupakan hal terpenting dalam proses peradilan, proses ini guna untuk mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap – lengkapnya dari suatu perkara pidana.
Yusup Khairun Nisa, Johny Krisnan
doaj
Jurnal HAMHak untuk berbeda penafsiran atas ajaran agama arus utama di Indonesia dapat berujung pada pemidanaan. Praktiknya, hakim kerap mengandalkan keterangan ahli untuk mendapatkan keyakinan bahwa "mereka yang berbeda" telah melakukan tindak pidana penodaan ...
Moch. Choirul Rizal +3 more
doaj +1 more source