Results 101 to 110 of about 169,451 (134)
Makalah kekuasaan kewenangan dan delegasi
, 2021 Salah satu konsekuensi logis dari adanya struktur organisasi adalah terdapatnya bagian-bagian dalam sebuah organisasi yang keseluruh bagian tersebut terdiri dari hierarki yang tertinggi hingga hierarki yang terendah.
openaire +2 more sources
ANALISIS PEMERIKSAAN SAKSI MELALUI VIDEO CONFERENCE DIMASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF DAN PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA [PDF]
In criminal procedure law, proof is a provision that limits court hearings in an effort to find and defend the truth. Based on Article 184 of the Criminal Procedure Code, witness statements rank first among the list of other valid evidence, and in order ...
Wijaya, Hendrik
core
Pengaturan Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penerapan Sanksi Administrasi Lingkungan [PDF]
, 2015 Dalam hukum administrasi negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, dimana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis.
Nopyandri, N. (Nopyandri)
core
Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara
Jurnal Desentralisasi, 2012 Dalam praktek penyelenggaraan negara, hubungan antarlembaga negara dapat saling bersinggungan satu sama lain. Namun sungguh di luar perkiraan bahwasanya antarlembaga negara dapat timbul sengketa kewenangan konstitusional satu sama lain hingga memerlukan suatu proses peradilan hukum untuk menyelesaikannya.
openaire +1 more source
KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM BIDANG PERTANAHAN*
ADIL: Jurnal Hukum, 2015 AbstractThe Law No. 5 of 1960 on National Agrarian Law explicitly stipulates that the authority in agrarian issues is the property of the State (Central Government). However, this authority—as stipulated in the Presidential Decree PP No. 38 2007—is transferable from the Central Government to Local Governments.
openaire +2 more sources
Kekuasaan, Kewenangan dan Tata Kelola
, 2022 Negara merupakan suatu wilayah dengan batasan tertentu yang memiliki aturan tersendiri. Sebuah negara harus mempunyai seorang penguasa dimana penguasa itu yang mengelola seluruh aturan dalam negara.Dalam negara kekuasaan begitu penting demi tercapainya kesejahteraan bernegara.
openaire +1 more source
Jurnal Akta, 2018 AbstrakPolitik Hukum Pasal 15 Ayat (2) huruf f UUJN yang memberikan kewenangan kepada Notaris untuk dapat membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan adalah dalam rangka terciptanya unifikasi jabatan antara Notaris dan PPAT sehingga seorang yang diangkat menjadi Notaris akan otomatis menjadi PPAT.
Sri Kustiyah, Hasrul Hasrul
openaire +1 more source
Kewenangan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi [PDF]
, 2017 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum kewenangan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi atas tindak pidana pencucian uang dan kedudukan kewenangan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi atas tindak pidana pencucian uang di masa yang ...
R.B. Sularto, Sukinta, Regina Ayu Larasati*
core
Jurnal Wacana Kinerja, 2020 Lahirnya UU Nomor 22 Tahun1999 mengakibatkan perubahan frontal dalam hal rumusan kewenangan daerah. Selanjutnya permasalahan yang harus dijawab adalah bagaimana mewadahi kewenangan tersebut dalam struktur kelembagaa. Dalam rangka menjawab pertanyaan itulah, diperlukan kajian cukup mendalam, tidak saja secara kualitatif namun juga pendekatan kuantitatif.
Desi Fernanda, Ento Supriatna
openaire +1 more source
Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang [PDF]
, 2017 Penelitian ini membahas tentang kewenangan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan dalam mencegah pencucian uang sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
BAKRI, S. (SULAIMAN)
core