Results 111 to 120 of about 169,451 (134)

KONSEP KEWENANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Mimbar Hukum
Authority is generally always based on attribution, delegation, and mandate, which are sources of authority in administrative law. The concept of authority does originate from administrative law, but the concept of authority is also known and used in the
Mohammad Zamroni
doaj   +1 more source

Kewenangan Hakim Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Pengujian Undang-undang Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia [PDF]

, 2016
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan hakim konstitusi dalam memutus sengketa yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan bagaimana kekuatan mengikat putusan hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang yang ...
Liwe, I. C. (Immanuel)
core  

Kewenangan Hakim Mengadili Sengketa Kontrak

Halu Oleo Law Review, 2018
Penyelesaian sengketa kontrak merupakan upaya untuk mengakhiri konflik atau perbedaan kepentingan yang muncul pada saat pelaksanaan kontrak. Dengan diakhirinya suatu konflik, maka para pihak dapat kembali melanjutkan hubungan kontraktual, atau kembali kepada keadaan seperti sebelum mengadakan hubungan kontraktual.
openaire   +3 more sources

Pergeseran Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati/Walikota Kepada Camat Pasca Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan [PDF]

, 2018
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan yang terbaru maka kewenangan kecamatan dalam pelayanan publik juga perlu diperbaharui dan diperjelas kembali guna mengefektifkan dan meningkatkan kualitas
Pratama, R. A. (Ryan)
core   +1 more source

EKSISTENSI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 33 AYAT (1) UUD 1945 [PDF]

, 2016
Pasca perubahan UUD 1945 yang terjadi di Indonesia, telah merubah banyak hal pada sistem ketatanegaraan. Salah satu sistem ketatanegaraan Indonesia yang berubah pasca perubahan UUD 1945 adalah mengenai format lembaga Negara.
MOHAMAD FATWA ADITYA NUR IHSAN, NPM. 121000255
core  

Potensi, Implikasi dan Penyelesaian Sengketa Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan Kepolisian Republik Indonesia

Yurispruden
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kepolisian Republik Indonesia memiliki kesamaan kewenangan sebagai penyelidik. Dalam hal ini tentunya harus terdapat pembagian kekuasaan yang jelas, mengingat kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sangat lemah
Demas Brian Wicaksono
doaj   +1 more source

Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (Kan) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Berdasarkan Perda Sumatera Barat No.6 Tahun 2008 [PDF]

, 2017
Hampir di setiap daerah terdapat sengketa tanah, salah satunya di Sumatera Barat yang memakai sistem kekeluargaan Matrilineal, dimana hak-hak perempuan diutamakan dibanding dengan hak-hak yang diperoleh laki-laki, tidak terkecuali pengelolaan Pusako. Hal
Sri Wahyu Ananingsih,Triyono, Velly Farhana Azra*
core  

RAMBU PEMBATAS DAN PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM, 2009
Generally, public society acknowledgment of the productivity & achievement of Constitutional Court are known since its born, but in the other side, it seems need border & guardrail in the authority realization of Constitutional Court in order to bounded the authority that given by UUD 1945.
openaire   +3 more sources

Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi (Kajian Kasus Tersangka Tom Lembong)

Unes Journal of Swara Justisia
Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan tingkat tinggi (ordinary crime), karena tindak pidana korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga merugikan masyarakat luas.
Yuspar
doaj   +1 more source

Kajian Yuridis Kewenangan Eksepsi Absolut Dan Relatif Dalam Perspektif Hukum Pidana [PDF]

, 2016
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanganan perkara pidana menurut ketentuan hukum pidana Indonesiadan bagaimana kewenangan eksepsi absolut dan kewenangan eksepsi relatif dalam praktek penanganan perkara pidana di ...
Sutra, S. (Sutra)
core   +1 more source