Results 121 to 130 of about 169,451 (134)

Doktrin Ultra Vires dan Implikasi Penerapnnya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas [PDF]

, 2012
Ultra vires berasal dari bahasa Latin yang dalam bahasa Inggris di terjemah kansebagai“beyond the power”atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan melampaui kewenangan.
Ibrahim, Glen Petrica Endru
core  

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDELEGASIAN BEBERAPA KEWENANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MENJADI KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

EARLY CHILDHOOD : JURNAL PENDIDIKAN, 2018
Kebijakan pendelegasian beberapa kewenangan PAUD menjadi kewenangan lokal berskala desa telah diimplementasikan. Namun pencapaian target Angka Partisipasi Kasar masih belum meningkat secara signifikan. Tujuan penulisan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan hasil evaluasi implementasi kebijakan ...
openaire   +2 more sources

KEWENANGAN OMBUDSMAN DALAM PENYELESAIAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

Sapientia Et Virtus, 2018
Untuk mencegah maladministrasi telah dibentuk lembaga khusus yang menangani maladministrasi dalam pelayanan publik, yaitu Ombudsman. Ombudsman berwenang memproses pengaduan dari masyarakat, termasuk ajudikasi. Kewenangan Ombudsman melalui jalur ajudikasi menjadi kontradiksi karena putusan ajudikasi belum final dan tidak mengikat para pihak, sebab hasil
openaire   +1 more source

Nurses' Experiences of Interprofessional Collaboration in Digitally Supported Hospital Discharge Planning: Qualitative Study. [PDF]

JMIR Nurs
Delima M, Aljaberi MA, Dioso RI.
europepmc   +1 more source

TUGAS DAN KEWENANGAN PASAR MODAL

LEX ET SOCIETATIS, 2014
Tugas pokok pasar modal adalah menunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan. Pasar modal sebagai penghimpun dana dari masyarakat serta mempertemukan antara sikekurangan dana dan yang berkelebihan dana. Selain itu tugas pasar modal berdasarkan penjelasan dari Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.
openaire   +1 more source

Some of the next articles are maybe not open access.

Related searches:

Kewenangan dan Inklusi Desa

Jurnal Wahana Bina Pemerintahan, 2022
The issues of Law No. 6 of 2014 About the village, showing the spirit of the government to promote the village through exhumation values of lokal customs and wisdom in governance villages by providing broad authority that is authorized by the right of the origin village and village authority of local scale.
openaire   +1 more source

Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang, 2023
Law no.6 of 2014 concerning Villages has clarified the village's authority which was previously unclear. The village's authority in question derives from indigenous rights and local village-level authority, which is at the core of village autonomy. It began with the notion that law is considered a part of the community's life processes, not merely ...
openaire   +1 more source

Kewenangan Penyidik Pasca Putusan Praperadilan

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum, 2020
One form of protection of human rights can be seen by the rules governing pretrial as stipulated in Article 77 to Article 83 of the Criminal Procedure Code.The problem in this study is how is the investigator's authority after the pretrial verdict in the Tanjung Karang Class I District Court?
Fona Azhara Sandi, Fathur Rachman, Ino Susanti   +2 more
openaire   +1 more source

Delineasi Kewenangan Klinis

Diskursus mengenai profesionalisme dalam pelayanan kesehatan modern tidak pernah selepas dari tantangan delineasi kewenangan. Di tengah kompleksitas fasilitas pelayanan, sering kali timbul area abu-abu (grey area) yang memicu konflik, sengketa disiplin, hingga risiko malpraktik di antara tiga pilar utama profesi: Dokter, Bidan, dan Perawat.
openaire   +1 more source

IMPLIKASI HUKUM PERUBAHAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DISEKTOR PERTAMBANGAN

2019
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara golongan batuan di Kabupaten
Diansyah, Tabrani, Zuhir, Mada Apriandi, Rumesten, Iza   +2 more
openaire   +1 more source