Results 91 to 100 of about 309,833 (102)
Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi
Pembahasan buku ini antara lain: Paradigma Politik Hukum Nasional; Konstruksi Politik Hukum Nasional; Pancasila sebagai Paradigma Politik Hukum; Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum; Kekuasaan Kehakiman dan Judicial Review; Politik Hukum ...
Mahfud MD, Moh.
core
Beyond "Middle Power": Postcolonial Liminality and the Social Construction of Indonesia's Foreign Policy. [PDF]
Umar ARM.
europepmc +1 more source
Some of the next articles are maybe not open access.
Related searches:
Related searches:
Konfigurasi Politik Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja
Jurnal Legislasi Indonesia, 2022Disahkannya undang-undang cipta kerja menuai polemik luar biasa ditengah masyarakat. Reaksi penolakan terjadi diberbagai penjuru wilayah di Indonesia sebagai bentuk keberatan atas lahirnya undang-undang cipta kerja, mengingat undang-undang ini dibahas pada saat Indonesia sedang mengalami krisis diberbagai sektor akibat pandemi covid-19.
Moza Dela Fudika +2 more
exaly +2 more sources
Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia (Tinjauan Terhadap RUU KUHP) [PDF]
ABSTRAK Nur Ica Safitri, 2022. “Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia (RUU KUHP).” Skripsi Hukum Tata Negara Syariah Institut Agama Islam Negeri Palop. Dibimbing oleh Anita Marwing dan Firmansyah. Skripsi ini membahas tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia (RUU KUHP).
SAFITRI, NUR ICA
openaire +1 more source
KONFIGURASI POLITIK HUKUM NASIONAL TERHADAP KARAKTERISTIK DAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH [PDF]
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh proses reformasi pembentukan legislasi di bidang Ekonomi Syariah di Indonesia yang diintervensi oleh politik hukum melalui kebijakan pemerintah baik dari legislatif maupun eksekutif, salah satu penyebabnya adalah ...
Alamudi, Ichwan Ahnaz
openaire +2 more sources
Journal Law and Government
Law Number 16 of 2017 on Community Organizations was enacted as the government’s response to organizations deemed contrary to Pancasila and the 1945 Constitution. The most significant change introduced by this law is the elimination of judicial mechanisms in the dissolution of organizations, which had previously been required under Law Number 17 of ...
exaly +2 more sources
Law Number 16 of 2017 on Community Organizations was enacted as the government’s response to organizations deemed contrary to Pancasila and the 1945 Constitution. The most significant change introduced by this law is the elimination of judicial mechanisms in the dissolution of organizations, which had previously been required under Law Number 17 of ...
exaly +2 more sources
KONFIGURASI KEBUDAYAAN POLITIK DAN PARTISIPASIBERDEMOKRASI DI INDONESIA
2013Budaya politik adalah merupakan polaperilaku seseorang atau sekelompok orang yang orientasinyaberkisar tentang kehidupan politik, yang berjalan, dipikir, dikerjakan, dan dihayati oleh para anggotamasyarakat setiap harinya. Di dalam kebudayaan politik partispasi sangat di perlukan, karena hal iniberkaitan dengan fenomena masyarakat, di mana sistem ...
openaire +1 more source
Konfigurasi Politik Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Journal Law and GovernmentThis research focuses on examining the character of legal products in the Joko Widodo regime, one of which is Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The problem in this study is that the political situation in a country greatly influences the formation of a law.
Imam Hakiki, Resti Kurnia
openaire +1 more source
Negara Dan Golkar (Studi Tentang Konfigurasi Politik Tahun 1971-2009)
2013The study aims to answer the question of how: (1) political configuration that puts Indonesia in 1971-1997 Golkar as a single force (2) political configuration in 1998 that caused the New Order government fell, and (3) the political configuration in 1999-2009 resulting Golkar political disorientation.The results: (1) the political configuration of ...
openaire +1 more source
Dinamika Hukum Islam Dalam Konfigurasi Politik Hukum di Indonesia
Al-Risalah, 2018Rahmi Hidayati
exaly +2 more sources

