Results 111 to 120 of about 26,709 (131)

Konstitusi Ekonomi Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MeA) Tahun 2015 [PDF]

, 2014
Constitutional economics is the main out line of the state indetermining the policy direction in the preparation, implementation and protection of the country's economy and citizens.
Agustine, O. V. (Oly)
core  

PENGENALAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DI SEKOLAH

Jurnal Abdimas Madani dan Lestari (JAMALI), 2019
Sebagai negara yang berdasarkan hukum, maka salah satu yang menjadi indikatornya adalah adanya jaminan hak asasi manusia dan hak warga negara. dalam konteks negara yang berkedaulatan rakyat maka perlu sebuah pemahaman yang baik terkait hak-hak Konstitutional yang dimiliki oleh warga negara.
openaire   +2 more sources

Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai Wali Konstitusi dan Interpretasi Konstitusional [PDF]

, 2018
[Full Paper] to pdf Copyright (c) 2018 Meraja ...
Yarni, Y. (Yuni)
core  

Kedudukan Hukum dan Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Pakraman di Bali dalam Sistem Lembaga Keuangan Mikro Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Tudi di Lpd Desa Pakraman Kedonganan, Kabupaten Badung) [PDF]

, 2013
Penelitian ini dilatar belakangi adanya fenomena hukum mengenai Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali yang saat ini telah berkembang pesat di beberapa desa pakraman dan diketahui memiliki asset milyaran rupiah.
Raydika, I. D. (I)
core  

Revitalisasi Konstitusional Berbasis Pancasila Dalam Penghapusan Presidential Threshold

Pancasila: Jurnal Keindonesiaan
The Presidential Threshold provision has been a controversial debate on the limits of judicial intervention into electoral system design. The Constitutional Court's decision No. 62/PUU-XXII/2024 striking down the provision marked a significant change in Indonesia's constitutional landscape, and presented an opportunity to broaden political ...
Aditya Andela Pratama, Kholifatul Muna, Zico Junius Fernando, Ariesta Wibisono Anditya   +3 more
openaire   +1 more source

HAK-HAK KONSTITUSIONAL BURUH MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA

, 2020
Berdasarkan fakta bahwa tenaga kerja Indonesia merupakan aset nasional yang mendatangkan devisa negara, maka upaya pemerintah untuk melindungi tenaga kerja Indonesia harus semakin meningkat. Seolah-olah para buruh migran telah mendapat penghargaan yang sangat mulia dan mendapat tempat yang terhormat di mata bangsa dan negara.
openaire   +1 more source

Jalan Panjang Aktor Pemantau Pemilu

Jurnal Transformative, 2018
Tulisan ini menjelaskan peran aktor pemantau dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Eksisten aktor pemantau sangat diperlukan dalam mengawal proses dan pelaksanaan pemilu atau pilkada agar bisa berjalan secara adil, transparan, dan demokratis ...
Novarinda Adelina Rahmawati
doaj  

Tinjauan Konstitusional Terhadap Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pandecta: Research Law Journal, 2013
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tentang pemilukada; menganalisis kesesuaian peraturan perundangan tentang pemilukada ditinjau dengan Konstitusi Indonesia (UUD tahun 1945) serta mendapatkan alternatif model pemilukada yang sesuai dengan Konstitusi Indonesia.
openaire   +1 more source

KONSISTENSI PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT PERSPEKTIF KONSTITUSIONAL

Jurnal Cakrawala Hukum, 2013
DPRD merupakan organ daerah yang memegang kendali utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,sementara DPD dan kepala daerah berada dalam kendali dan ditempat sebagai pelaksana terhadap kebijakanDPRD. Keadaan semacam ini di samping tidak terlepas dari sistem pemerintahan parlementer yang melandasipenyelenggaraan pemerintahan daerah saat itu, juga ...
openaire   +1 more source

Some of the next articles are maybe not open access.

Related searches:

PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENGADUAN KONSTITUSIONAL SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

LEX PRIVATUM, 2023
Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap pengaduan konstitusional dan bagaimana upaya perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap pengaduan konstitusional. Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawal konstitusi pada dasarnya dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya ketentuan ...
Vielen Clarrisa Carolina Wanta, Audi H. Pondaag, carlo A Gerungan   +2 more
openaire   +1 more source