Results 1 to 10 of about 37,949 (162)

Peran Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Memengaruhi Putusan Mahkamah Konstitusi

Jurnal Legislasi Indonesia, 2019
Ketidakpercayaan pencari keadilan untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi tentu menjadi satu masalah dalam proses pencarian keadilan di Indonesia. Hanya dikarenakan Ketua Mahkamah Konstitusi diduga melakukan lobi-lobi dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian dianggap Mahkamah Konstitusi tidak lagi objektif ...
openaire   +4 more sources

PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI ANWAR USMAN

Reformasi Hukum Trisakti
The Constitutional Court was established primarily to provide judicial review. Two main questions are whether Decision No. 2/MKMK/L/11/2023 of the Constitutional Court's Honorary Council complies with Law No. 24 of 2003 and Constitutional Court Regulations No. 4 of 2012 and No.
null Ghaly Odeliatama Sinulingga, null Yogo Pamungkas   +1 more
openaire   +3 more sources

Independensi Kekuasaan Kehakiman Pengadilan Pajak sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Jurnal Greenation Sosial dan Politik
Posisi Pengadilan Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yaitu pengadilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Independensi hakim dalam Pengadilan Pajak masih menerapkan sistem dua atap (dual roof system), sementara lembaga peradilan lainnya sudah menggunakan sistem satu atap (one roof system ...
Novianto Novianto, Sudarto Sudarto, Rizky Pratama Putra Karo-Karo   +2 more
openaire   +3 more sources

Peranan Mahkamah Konstitusi Di Negara Indonesia (Mengenal Mahkamah Konstitusi)

Jurnal Penelitian Multidisiplin, 2023
Putusan Mahkamah Konstitusi, yang mencerminkan nilai keadilan konstitusional, baik menjamin pengujian UUD 1945 maupun seringkali menimbulkan situasi yang berlawanan dalam sengketa hasil pemilu yang seharusnya diselesaikan oleh semua pihak yang terlibat dalam putusan tersebut.
Melani Safitri, Arif Wibowo
openaire   +1 more source

Implementasi dan Akibat Hukum Penerapan Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis terhadap Keistimewaan Aceh

Jurnal Konstitusi, 2022
  The contestation to National Election Act’s implementation or principle of lex specialis derogat legi generalis as rule’s problem reference to regional dispute in Aceh. This research is a normative legal related to Aceh Election and Qanun on Election.
Titis Anindyajati, Winda Wijayanti, Intan Permata Putri   +2 more
doaj   +1 more source

PERBANDINGAN HUKUM TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI BELGIA

Reformasi Hukum Trisakti, 2023
Konsep pengujian norma melalui lembaga yudisial dikenal juga dengan judicial review. Doktrin tentang Judicial review ditemukan adanya perbedaan antar satu negara dengan negara lainnya. Perkembangan judicial review di Belgia hampir memiliki kesamaan dengan yang terjadi di Indonesia, dimana terjadinya perubahan pada kurun waktu yang tidak jauh berselang ...
null Haryokusumo Nugroho Putro, null Ferry Edwar   +1 more
openaire   +1 more source

The Code of Ethics and Disciplinary Management of Political Parties Member

Constitutionale, 2022
Violation of the law which includes ethical violations is actually an act contrary to the ethical rules of regulations for members of political parties. Still, these violations indicate an increase in public officials from political parties.
Kausar Jumahir Lesen, Muhtadi Muhtadi, Martha Riananda   +2 more
doaj   +1 more source

Perbandingan Kewenangan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Antara Indonesia dan Beberapa Negara di Dunia

Mahadi, 2022
Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Undang-Undang dalam konteks masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi memiliki sisi pro kontra sehingga dibutuhkan ...
Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita
doaj   +1 more source

Memurnikan Mahkamah Konstitusi [PDF]

SASI, 2018
This study will focus discuss to changes in the authority of the constitutional court in indonesia. That since given authority decide a dispute the outcome of an election both at the central and local the constitutional court as if stuck to the award political reasons and there are several judge involved a corruption scandal decisions dispute the ...
Muhammad Iwan Satriawan, Mukhlis Mukhlis
openaire   +3 more sources

Konseptualisasi Omnibus Law dalam Pemindahan Ibukota Negara

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2021
Omnibus lLaw menjadi perdebatan di masyarakat karena dianggap sebagai alat untuk memangkas secara instan ruwetnya regulasi di Indonesia. Keruwetan ini menjadi penyebab lambatnya negara menggapai kesejahteraan.
Zaka Firma Aditya, Abdul Basid Fuadi
doaj   +1 more source