Results 11 to 20 of about 37,949 (162)

Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945 [PDF]

Jurnal Konstitusi, 2016
Article 6A (1) of 1945 Constitution  regulated  that  the  President and the Vice President of the Republic elected as a pair by direct voting from all citizen. Based on this rule, the position of the President and Vice President is quite powerful, thus
M. Laica Marzuki
doaj   +4 more sources

Peran Ahli Hukum dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi [PDF]

Jurnal Konstitusi, 2020
Mahkamah Konstitusi kerap membuka persidangan dengan agenda mendengar keterangan ahli hukum sebagai bagian dari pembuktian. Hal ini menjadi sebuah kelaziman yang dipraktekkan tanpa adanya kritisi.
Bisariyadi Bisariyadi
doaj   +2 more sources

Penegakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Mengenai Hak Mendapatkan Pekerjaan dan Hak Membentuk Keluarga [PDF]

Jurnal Konstitusi, 2019
Jaminan konstitusi terkait hak konstitusional untuk mendapatkan pekerjaan dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 dan hak konstitusional untuk membentuk keluarga dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 telah dibatasi dengan adanya ketentuan Pasal 153 ayat (1 ...
Muhammad Reza Winata, Intan Permata Putri   +1 more
doaj   +2 more sources

Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi [PDF]

Jurnal Konstitusi, 2019
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Pasal 24C ayat (6) menentukan bahwa hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa hukum cara Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.
Widiarto, Aan Eko, Widiarto, A. E. (Aan), Aan Eko Widiarto   +2 more
openaire   +4 more sources

Mahkamah Konstitusi dan Kebijakan Kriminal [PDF]

Jurnal Konstitusi, 2018
Dalam kaitannya dengan penafsiran, dapatkah Mahkamah Konstitusi menafsirkan suatu norma pidana dan dapatkah Mahkamah Konstitusi membuat hukum baru atas norma hukum pidana. Untuk menjawab masalah tersebut, digunakan penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup: (1) penelitian terhadap asas-asas hukum, (2 ...
Nasir, C. (Cholidin), Nasir, Cholidin, Cholidin Nasir   +2 more
openaire   +4 more sources

Konstitusionalitas Perkawinan Antar-Pegawai Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Jurnal Konstitusi, 2020
Kebijakan perusahaan atau instansi yang melarang seorang pegawai menikah dengan rekan kerja sering dianggap wajar untuk mencegah konflik kepentingan dan penurunan kinerja pegawai.
Winda Wijayanti, Alboin Pasaribu
doaj   +1 more source

KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA DAN PENERAPAN YURISPRUDENSI DALAM KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Jurnal Penelitian Multidisiplin, 2023
Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional yang mendasarkan demokrasinya pada negara hukum, dengan pengertian bahwa Konstitusi harus menjadi landasan segala penyelenggaraan negara karena merupakan hukum yang tertinggi. Untuk melindungi konstitusi dan memajukan cita-cita Indonesia menjadi negara demokrasi, diperlukan adanya Mahkamah Konstitusi ...
Ahmat Yusuf Al Amin, Arif Wibowo
openaire   +1 more source

Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Pilih dalam Negara Hukum Demokratis

Jurnal Konstitusi, 2022
The involvement of ex-convicts in political contests sparked a discourse on human rights and their protection by the Constitutional Court. This paper will answer constitutional dynamics of these rules through the decisions of the Constitutional Court ...
Agusniwan Etra
doaj   +1 more source

Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia

Khazanah Hukum, 2021
Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa kewenangan  Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai ajudikasi konstitusional menurut prinsip konstitusionalisme dan demokrasi.
Diyar Ginanjar Andiraharja
doaj   +1 more source

PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA SUPREMASI KONSTITUSI DI INDONESIA

Res Nullius Law Journal
The Constitutional Court of Indonesia (MK) plays a strategic role in safeguarding constitutional supremacy as the foundation of the Indonesian rule of law, primarily through its authority to conduct judicial review, resolve disputes of constitutional authority, dissolve political parties, and adjudicate electoral result disputes.
openaire   +3 more sources