Results 11 to 20 of about 8,353 (160)
The purpose of this study is to find out and analyze the authority of the Honorary Assembly of the Constitutional Court to prosecute constitutional court judges in violation of the code of ethics of constitutional court judges. and knowing the inhibiting factors in the Honorary Assembly of the Constitutional Court adjudicating the judges of the ...
I Nyoman Suandika +1 more
exaly +2 more sources
Peran Ahli Hukum dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi [PDF]
Mahkamah Konstitusi kerap membuka persidangan dengan agenda mendengar keterangan ahli hukum sebagai bagian dari pembuktian. Hal ini menjadi sebuah kelaziman yang dipraktekkan tanpa adanya kritisi.
Bisariyadi Bisariyadi
doaj +3 more sources
Penegakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Mengenai Hak Mendapatkan Pekerjaan dan Hak Membentuk Keluarga [PDF]
Jaminan konstitusi terkait hak konstitusional untuk mendapatkan pekerjaan dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 dan hak konstitusional untuk membentuk keluarga dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 telah dibatasi dengan adanya ketentuan Pasal 153 ayat (1 ...
Muhammad Reza Winata +1 more
doaj +3 more sources
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI ANWAR USMAN
The Constitutional Court was established primarily to provide judicial review. Two main questions are whether Decision No. 2/MKMK/L/11/2023 of the Constitutional Court's Honorary Council complies with Law No. 24 of 2003 and Constitutional Court Regulations No. 4 of 2012 and No.
Yogo Pamungkas
exaly +2 more sources
Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi [PDF]
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Pasal 24C ayat (6) menentukan bahwa hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa hukum cara Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.
Widiarto, Aan Eko +2 more
openaire +5 more sources
Mahkamah Konstitusi dan Kebijakan Kriminal [PDF]
Dalam kaitannya dengan penafsiran, dapatkah Mahkamah Konstitusi menafsirkan suatu norma pidana dan dapatkah Mahkamah Konstitusi membuat hukum baru atas norma hukum pidana. Untuk menjawab masalah tersebut, digunakan penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup: (1) penelitian terhadap asas-asas hukum, (2 ...
Nasir, C. (Cholidin) +2 more
openaire +5 more sources
Legal Reasoning Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024
Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XXII/2024 is a decision concerning the presidential and vice presidential nomination threshold. The existence of this decision is a breath of fresh air for political parties, where, in the absence of a presidential threshold, every political party can nominate a presidential and vice presidential candidate ...
exaly +2 more sources
Peranan Mahkamah Konstitusi Di Negara Indonesia (Mengenal Mahkamah Konstitusi)
Putusan Mahkamah Konstitusi, yang mencerminkan nilai keadilan konstitusional, baik menjamin pengujian UUD 1945 maupun seringkali menimbulkan situasi yang berlawanan dalam sengketa hasil pemilu yang seharusnya diselesaikan oleh semua pihak yang terlibat dalam putusan tersebut.
Melani Safitri, Arif Wibowo
openaire +1 more source
The contestation to National Election Act’s implementation or principle of lex specialis derogat legi generalis as rule’s problem reference to regional dispute in Aceh. This research is a normative legal related to Aceh Election and Qanun on Election.
Titis Anindyajati +2 more
doaj +1 more source
The Code of Ethics and Disciplinary Management of Political Parties Member
Violation of the law which includes ethical violations is actually an act contrary to the ethical rules of regulations for members of political parties. Still, these violations indicate an increase in public officials from political parties.
Kausar Jumahir Lesen +2 more
doaj +1 more source

