Results 11 to 20 of about 8,353 (160)

Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengadili Hakim Mahkamah Konstitusi (Dalam Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi)

open access: yesStudent Research Journal
The purpose of this study is to find out and analyze the authority of the Honorary Assembly of the Constitutional Court to prosecute constitutional court judges in violation of the code of ethics of constitutional court judges. and knowing the inhibiting factors in the Honorary Assembly of the Constitutional Court adjudicating the judges of the ...
I Nyoman Suandika   +1 more
exaly   +2 more sources

Peran Ahli Hukum dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi [PDF]

open access: yesJurnal Konstitusi, 2020
Mahkamah Konstitusi kerap membuka persidangan dengan agenda mendengar keterangan ahli hukum sebagai bagian dari pembuktian. Hal ini menjadi sebuah kelaziman yang dipraktekkan tanpa adanya kritisi.
Bisariyadi Bisariyadi
doaj   +3 more sources

Penegakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Mengenai Hak Mendapatkan Pekerjaan dan Hak Membentuk Keluarga [PDF]

open access: yesJurnal Konstitusi, 2019
Jaminan konstitusi terkait hak konstitusional untuk mendapatkan pekerjaan dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 dan hak konstitusional untuk membentuk keluarga dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 telah dibatasi dengan adanya ketentuan Pasal 153 ayat (1 ...
Muhammad Reza Winata   +1 more
doaj   +3 more sources

PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI ANWAR USMAN

open access: yesReformasi Hukum Trisakti
The Constitutional Court was established primarily to provide judicial review. Two main questions are whether Decision No. 2/MKMK/L/11/2023 of the Constitutional Court's Honorary Council complies with Law No. 24 of 2003 and Constitutional Court Regulations No. 4 of 2012 and No.
Yogo Pamungkas
exaly   +2 more sources

Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi [PDF]

open access: yesJurnal Konstitusi, 2019
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Pasal 24C ayat (6) menentukan bahwa hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa hukum cara Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.
Widiarto, Aan Eko   +2 more
openaire   +5 more sources

Mahkamah Konstitusi dan Kebijakan Kriminal [PDF]

open access: yesJurnal Konstitusi, 2018
Dalam kaitannya dengan penafsiran, dapatkah Mahkamah Konstitusi menafsirkan suatu norma pidana dan dapatkah Mahkamah Konstitusi membuat hukum baru atas norma hukum pidana. Untuk menjawab masalah tersebut, digunakan penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup: (1) penelitian terhadap asas-asas hukum, (2 ...
Nasir, C. (Cholidin)   +2 more
openaire   +5 more sources

Legal Reasoning Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024

open access: yesAs-Syar' I
Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XXII/2024 is a decision concerning the presidential and vice presidential nomination threshold. The existence of this decision is a breath of fresh air for political parties, where, in the absence of a presidential threshold, every political party can nominate a presidential and vice presidential candidate ...
exaly   +2 more sources

Peranan Mahkamah Konstitusi Di Negara Indonesia (Mengenal Mahkamah Konstitusi)

open access: yesJurnal Penelitian Multidisiplin, 2023
Putusan Mahkamah Konstitusi, yang mencerminkan nilai keadilan konstitusional, baik menjamin pengujian UUD 1945 maupun seringkali menimbulkan situasi yang berlawanan dalam sengketa hasil pemilu yang seharusnya diselesaikan oleh semua pihak yang terlibat dalam putusan tersebut.
Melani Safitri, Arif Wibowo
openaire   +1 more source

Implementasi dan Akibat Hukum Penerapan Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis terhadap Keistimewaan Aceh

open access: yesJurnal Konstitusi, 2022
  The contestation to National Election Act’s implementation or principle of lex specialis derogat legi generalis as rule’s problem reference to regional dispute in Aceh. This research is a normative legal related to Aceh Election and Qanun on Election.
Titis Anindyajati   +2 more
doaj   +1 more source

The Code of Ethics and Disciplinary Management of Political Parties Member

open access: yesConstitutionale, 2022
Violation of the law which includes ethical violations is actually an act contrary to the ethical rules of regulations for members of political parties. Still, these violations indicate an increase in public officials from political parties.
Kausar Jumahir Lesen   +2 more
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy