Results 21 to 30 of about 37,949 (162)
MENILIK ARAH POLITIK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI
Masalah-Masalah Hukum, 2021 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika politik perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan apakah perubahan itu sesuai atau tidak dengan semangat berkonstitusi.
Madaskolay Viktoris Dahoklory
doaj +1 more source
Jurnal Konstitusi, 2018 Tulisan ini membahas mengenai penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara itu terdapat 2 (dua) hal penting yang harus dieksplorasi yaitu soal ...
Anna Triningsih +1 more
doaj +1 more source
Jurnal Konstitusi, 2022 In making international agreements, the political influence of the presidential authority dominates over the authority the House of Representative. Ideally, the President and the DPR should be able to provide cumulative interpretations for the primat ...
Erlina Maria Christin Sinaga +1 more
doaj +1 more source
Jurnal Konstitusi, 2019 Putusan Mahkamah Konstitusi seringkali menimbulkan perdebatan di masyarakat. Salah satunya terkait penundaan keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah melahirkan doktrin baru mengenai kekuatan hukum mengikatnya putusan MK.
M. Mahrus Ali +2 more
doaj +1 more source
Dari Sekadau ke Sabu Raijua: Menakar Jejak Bawaslu dalam Dinamika Persidangan di Mahkamah Konstitusi
Jurnal Konstitusi, 2022 The Election Supervisory Body (Bawaslu) in the hearing of 2020 Regional Head Election Dispute played an essential role as a supervisor and its statements in the field became one of the keys for the Constitutional Court of Justice to obtain balanced ...
Rima Yuwana Yustikaningrum +1 more
doaj +1 more source
Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013) [PDF]
, 2018 Penelitian ini membahas tentang eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.
Mirza Nasution +6 more
core +1 more source
Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan
Jurnal Konstitusi, 2019 Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan amanat reformasi 1998 yang menginginkan adanya penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejak dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.
Oly Viana Agustine +2 more
doaj +1 more source
Kewajiban Pemenuhan Hak Konstitusional Teman Tuli dalam Mengakses Informasi di Mahkamah Konstitusi
Jurnal Konstitusi, 2021 As one of the judiciary bodies in Indonesia, which plays a role as the human right protector, the Constitutional Court have a significant part to ensure the fulfilment of the Indonesians’ human right.
Rima Yuwana Yustikaningrum
doaj +1 more source
Kemungkinan Penerapan Preliminary Ruling Procedure sebagai Media Constitutional Complaint di Mahkamah Konstitusi [PDF]
, 2017 Preliminary ruling procedure seperti yang diterapkan di Uni Eropa dapat menjadi metode alternatif dalam pelaksanaan constitutional complaint di Indonesia.
Arundhati, Gautama Budi +1 more
core +1 more source
Putusan Mahkamah Konstitusi yang Memuat Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-Undang [PDF]
, 2020 Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang lahir berdasarkan amandemen UUD 1945 memiliki fungsi sebagai lembaga terakhir penafsir konstitusi atau yang sering disebut sebagai the final interpreter of constitution.
Agustine, Oly Viana +3 more
core +1 more source