Results 21 to 30 of about 8,353 (160)

PERBANDINGAN HUKUM TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI BELGIA

Reformasi Hukum Trisakti, 2023
Konsep pengujian norma melalui lembaga yudisial dikenal juga dengan judicial review. Doktrin tentang Judicial review ditemukan adanya perbedaan antar satu negara dengan negara lainnya. Perkembangan judicial review di Belgia hampir memiliki kesamaan dengan yang terjadi di Indonesia, dimana terjadinya perubahan pada kurun waktu yang tidak jauh berselang ...
null Haryokusumo Nugroho Putro, null Ferry Edwar   +1 more
openaire   +1 more source

Perbandingan Kewenangan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Antara Indonesia dan Beberapa Negara di Dunia

Mahadi, 2022
Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Undang-Undang dalam konteks masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi memiliki sisi pro kontra sehingga dibutuhkan ...
Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita
doaj   +1 more source

Memurnikan Mahkamah Konstitusi [PDF]

SASI, 2018
This study will focus discuss to changes in the authority of the constitutional court in indonesia. That since given authority decide a dispute the outcome of an election both at the central and local the constitutional court as if stuck to the award political reasons and there are several judge involved a corruption scandal decisions dispute the ...
Muhammad Iwan Satriawan, Mukhlis Mukhlis
openaire   +3 more sources

Konseptualisasi Omnibus Law dalam Pemindahan Ibukota Negara

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2021
Omnibus lLaw menjadi perdebatan di masyarakat karena dianggap sebagai alat untuk memangkas secara instan ruwetnya regulasi di Indonesia. Keruwetan ini menjadi penyebab lambatnya negara menggapai kesejahteraan.
Zaka Firma Aditya, Abdul Basid Fuadi
doaj   +1 more source

Konstitusionalitas Perkawinan Antar-Pegawai Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Jurnal Konstitusi, 2020
Kebijakan perusahaan atau instansi yang melarang seorang pegawai menikah dengan rekan kerja sering dianggap wajar untuk mencegah konflik kepentingan dan penurunan kinerja pegawai.
Winda Wijayanti, Alboin Pasaribu
doaj   +1 more source

Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Pilih dalam Negara Hukum Demokratis

Jurnal Konstitusi, 2022
The involvement of ex-convicts in political contests sparked a discourse on human rights and their protection by the Constitutional Court. This paper will answer constitutional dynamics of these rules through the decisions of the Constitutional Court ...
Agusniwan Etra
doaj   +1 more source

KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA DAN PENERAPAN YURISPRUDENSI DALAM KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Jurnal Penelitian Multidisiplin, 2023
Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional yang mendasarkan demokrasinya pada negara hukum, dengan pengertian bahwa Konstitusi harus menjadi landasan segala penyelenggaraan negara karena merupakan hukum yang tertinggi. Untuk melindungi konstitusi dan memajukan cita-cita Indonesia menjadi negara demokrasi, diperlukan adanya Mahkamah Konstitusi ...
Ahmat Yusuf Al Amin, Arif Wibowo
openaire   +1 more source

Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia

Khazanah Hukum, 2021
Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa kewenangan  Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai ajudikasi konstitusional menurut prinsip konstitusionalisme dan demokrasi.
Diyar Ginanjar Andiraharja
doaj   +1 more source

MENILIK ARAH POLITIK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI

Masalah-Masalah Hukum, 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika politik perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan apakah perubahan itu sesuai atau tidak dengan semangat berkonstitusi.
Madaskolay Viktoris Dahoklory
doaj   +1 more source

Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Jurnal Konstitusi, 2018
Tulisan ini membahas mengenai penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara itu terdapat 2 (dua) hal penting yang harus dieksplorasi yaitu soal ...
Anna Triningsih, Nuzul Qur’aini Mardiya   +1 more
doaj   +1 more source