Results 41 to 50 of about 8,353 (160)
Jurnal Konstitusi, 2016 Status keistimewaan Provinsi DIY dalam kurun waktu sekian lama lebih sering diinterpretasikan sebagai istimewa dalam hal wilayah yang dulunya berbentuk kerajaan, istimewa dalam pemimpin yaitu dipimpin dwi tunggal dari lingkungan Kasultanan dan ...
Fajar Laksono +5 more
doaj +1 more source
Indonesian National Army Involvement in Handling Terrorism Action from Legal Perspective
Constitutionale, 2021 The crime of terrorism is an extraordinary crime against humanity, including a “serious crime” whose number of actions has increased. It requires handling with exceptional measures and "serious measures" with still respecting human values.
Wilma Silalahi
doaj +1 more source
Aksiologis Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi di Aceh [PDF]
, 2018 Kontestan pilkada tidak hanya berasal dari partai politik, melainkan seiring dinamika pilkada yang terjadi di Aceh Tahun 2006, telah menuntut Mahkamah Konstitusi bernilai aksiologis melalui berbagai putusannya untuk mengakomodir calon perseorangan dalam ...
Cakra Arbas, Arbas, Cakra
core +2 more sources
Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang [PDF]
, 2019 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XIV/2016 yang menolak perluasan makna zina yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi topik yang ramai diperdebatkan.
Iwan Satriawan +3 more
core +1 more source
Jurnal Konstitusi, 2019 Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 bertanggal 23 Juli 2018 menjadi salah satu putusan penting bagi desain lembaga perwakilan di Indonesia.
Pan Mohamad Faiz, Muhammad Reza Winata
doaj +1 more source
Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 bagi Orang Lom di Kepulauan Bangka Belitung [PDF]
, 2019 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian terhadap Undang-Undang Administrasi Kependudukan merupakan suatu bentuk regulasi yang dimunculkan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan dalam kebebasan untuk memilih dan memeluk ...
Salfutra, Reko Dwi +5 more
core +1 more source
Menggagas Pelembagaan Constitutional Question Melalui Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang [PDF]
, 2019 Tulisan ini membahas tentang gagasan pelembagaan constitutional question (pertanyaan konstitusional) di Indonesia melalui perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
Hamid Chalid +3 more
core +1 more source
Perubahan Makna terhadap Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi [PDF]
, 2018 Permasalahan dalam penelitian ini, pertama: makna Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 pra dan pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016. Kedua, penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No.
Vidya Prahassacitta +1 more
core +2 more sources
Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi di Bidang Pengujian Undang-Undang terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia dengan Perubahan KUHAP [PDF]
, 2019 Sistem peradilan pidana melingkupi wilayah formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Proses aplikasi dipengaruhi besar oleh formulasi hukum acara pidana yang dikodifikasi ke dalam KUHAP.
Akbar, Muhammad Fatahillah +1 more
core +1 more source
Jurnal Konstitusi, 2016 In the context of history and politics, in fact, indigenous people have been there ahead of the country of Indonesia. Protection of customary law community unit to defend their constitutional rights if there are laws that harm their constitutional ...
Irfan Nur Rahman +3 more
doaj +1 more source