Results 51 to 60 of about 37,949 (162)

Karakteristik Judicial Order dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Amar Tidak Dapat Diterima [PDF]

, 2020
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dengan amar tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (NO) pada umumnya tidak memiliki pertimbangan ...
Ali, Mohammad Mahrus, Intan Permata Putri, Mohammad Mahrus Ali, Putri, Intan Permata   +3 more
core   +1 more source

Independensi Mahkamah Konstitusi

Jurnal Konstitusi, 2016
Amendment of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 (UUD 1945) define more clearly what is meant by judicial power and determine the perpetrators of judicial power. The judicial power as intended by the 1945 Constitution is the judicial power whereas the power needs to be guaranteed freedom (independency. Constitutional Court as one of
openaire   +2 more sources

PENGUJIAN PERPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI DIKAITKAN DENGAN KEWENANGAN DPR RI DALAM MENINJAU PERPU

Adliya, 2020
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan dan dinamika hukum tata negara di Indonesia berkaitan dengan pengujian perpu di Mahkamah Konstitusi, dimana secara yuridis lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji perpu adalah DPR RI ...
Zamzam Aqbil Raziqin
doaj   +1 more source

Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengadili Hakim Mahkamah Konstitusi (Dalam Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi)

Student Research Journal
The purpose of this study is to find out and analyze the authority of the Honorary Assembly of the Constitutional Court to prosecute constitutional court judges in violation of the code of ethics of constitutional court judges. and knowing the inhibiting factors in the Honorary Assembly of the Constitutional Court adjudicating the judges of the ...
null Melkianus Umbu Deta, null I Nyoman Suandika, null Ida Bagus Anggapurana Pidada   +2 more
openaire   +1 more source

Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 [PDF]

, 2017
Pengujian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditujukan untuk memastikan agar warga ...
Damian Agata Yuvens, Yuvens, Damian Agata   +1 more
core   +1 more source

TELAAH KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Perspektif, 2003
Based on the amendment of UUD 1945 the position of state organizations is placed based on the spirit of constitution reformation. It is the form of maintenance on differentiates principal / authority divisions, checks and balance systems to the constitutional process.
openaire   +1 more source

Kajian Yuridis Terhadap Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Positif Legislator atas Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Penambahan Objek Penetapan Status Tersangka dalam Praperadilan

Diversi, 2018
Salah satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi Adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atau yang biasa di sebut dengan judicial review Mahkamah Konstitusi dalam melalukan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar ...
Agus Prabowo, Agus Manfaluthfi
doaj   +1 more source

TANGGUNGJAWAB DAN AKUNTABILITAS MAHKAMAH KONSTITUSI

Jurnal Jendela Hukum, 2021
Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) pada pokoknya memang diperlukan karena bangsa kita telah melakukan perubahan-perubahan yang mendasar stas dasar undang-undang dasar 1945. Dalam rangka perubahan pertama sampai dengan perubahan keempat UUD 1945. Bangsa itu telah mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam system ketenegaraan, yaitu antara lain dengan ...
openaire   +1 more source

Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 dan 2009 - 2013 [PDF]

, 2017
Artikel ini berdasarkan hasil penelitian yang mengangkat permasalahan bagaimana pola penafsiran konstitusi putusan-putusan MK dalam perkara Pengujian Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar.
Muchamad Ali Safaat, Safaat, Muchamad Ali, Widiarto, Aan Eko, SUROSO, Laksono, Suroso, Fajar Laksono, Aan Eko Widiarto, Fajar Laksono Suroso   +6 more
core   +1 more source

Akomodasi Politik Hukum di Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya

Jurnal Konstitusi, 2017
Keberadaan jaminan atas perlindungan HAM telah menjadi unsur penting dalam negara hukum yang demokratis dan berdasarkan konstitusi. Indonesia sebagai negara hukum, telah mewujudkan jaminan perlindungan HAM yang tertuang dalam konstitusinya yaitu Undang ...
Jefri Porkonanta Tarigan
doaj   +1 more source