Results 71 to 80 of about 37,949 (162)
Progresivitas Putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Pembaharuan Hukum Acara [PDF]
, 2019 Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Untuk mengatur hal-hal lebih lanjut, dibentuklah Undang-Undang Nomor 24 Tahun
Eddyono, Luthfi Widagdo +2 more
core +1 more source
TITIK SINGGUNG WEWENANG MAHKAMAH AGUNG DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Jurnal Hukum dan Peradilan, 2015 The mixing of authority between the Constitutional Court and the Supreme Court has raised a range of issues. In turn, there is the contact authority of the two institutions which could lead to the occurrence of legal uncertainty. In connection with the authority testing regulations, for example, although the Supreme Court and the Constitutional Court ...
openaire +1 more source
Quo Vadis Pancasila sebagai Norma Konstitusi yang Tidak Dapat Diubah
Jurnal Konstitusi, 2019 Pancasila memiliki posisi khusus dalam UUD 1945, Selain Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan, “khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan,” Pancasila yang narasinya terdapat dalam Alinea Keempat ...
Luthfi Widagdo Eddyono
doaj +1 more source
Hakim Konstitusi Adalah Hati dalam Tubuh Mahkamah Konstitusi
Jurnal Konstitusi, 2016 Constitutional judges denote a piece of flesh i.e. heart in the body of the Constitutional Court. If it is good, the whole body is good, and if it is bad, or else if it is bad, the whole boy is bad. The good heart is filled by the judges who have impeccable integrity and personality; be fair-minded; and be statesman who have mastered constitution and ...
openaire +2 more sources
Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Budgeter dalam Pengujian Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [PDF]
, 2017 Doktrin Mahkamah Konstitusi (MK) yang dahulu dipercaya hanya sebagai negative legislature telah bergeser menjadi positive legislature. Menjadi pertanyaan, apakah doktrin MK sebagai negative legislature maupun positive legislature, dapat pula dimaknai ...
Susanto, Mei, Mei Susanto
core +1 more source
THE APPLICATION OF LEGAL CONSTRUCTION IN THE RULINGS OF THE CONSTITUTIONAL COURT
Mimbar Hukum, 2017 The Constitutional Court does not only interpreting the Constitution in judicial review cases. The Court also applies legal construction which include constitutional construction and statutory construction.
Bisar Bisariyadi
doaj +1 more source
Pertanggungjawaban Presiden dan Mahkamah Konstitusi
Jurnal Konstitusi, 2016 PendAhuluAnLord Acton dalam sebuah surat mengingatkan bahwa, power trends to corrupt and absolute power corrupt absolutely.375 Oleh sebab itu, seorang pemikir besar mengenai negara dan hukum dari Perancis bernama Charles de Secondat baron de Labrede et de Montesquieu memisahkan kekuasaan memerintah negara yang dilaksanakan oleh masing-masing badan yang
openaire +2 more sources
Gagasan Pemberian Legal Standing Bagi Warga Negara Asing dalam Constitutional Review [PDF]
, 2018 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, perihal pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika diajukan oleh ketiga orang pelaku Bali Nine yang merupakan warga negara asing.
ARYANU, Nyoman Mas +8 more
core +1 more source
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan wujud realisasi kebebasan berserikat dan berkumpul. Namun, muncul polemik ketatanegaraan karena pemberian kewenangan menentukan pembubaran Ormas Berbadan Hukum kepada Pemerintah.
Muhammad Reza Winata
doaj +1 more source