Results 71 to 80 of about 8,353 (160)
Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi [PDF]
Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Artinya, sejak saat itu pula putusan MK harus dilaksanakan.
M. Agus Maulidi, Maulidi, M. Agus
core +1 more source
Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final dan mengikat terus memunculkan persoalan berkelanjutan, serta berkontribusi pada pelemahan supremasi konstitusi di Indonesia.
Ahmad Yani
doaj +1 more source
Akomodasi Politik Hukum di Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya
Keberadaan jaminan atas perlindungan HAM telah menjadi unsur penting dalam negara hukum yang demokratis dan berdasarkan konstitusi. Indonesia sebagai negara hukum, telah mewujudkan jaminan perlindungan HAM yang tertuang dalam konstitusinya yaitu Undang ...
Jefri Porkonanta Tarigan
doaj +1 more source
Kedudukan Asas Legalitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dan 025/PUU-XIV/2016 [PDF]
Korupsi musuh bersama yang harus diberantas sampai dengan akarnya. Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 dan No. 025/PUU-XIV/2016 mempengaruhi pemberantasan korupsi, karena dengan kedua putusan tersebut tindak pidana korupsi sulit dibuktikan.
Anjari, Warih, Warih Anjari
core +2 more sources
Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum dalam Masa Reformasi
Sistem pendidikan nasional yang diatur dalam UU Sisdiknas harus mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi 4 (empat) hal, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai ...
Anna Triningsih
doaj +1 more source
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMILU
Konstituai sebagai hukum tertinggi lahir sebagai untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Konstitusi merupakan keseluruhan peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secra mengikat tentang cara penyelenggaraan pemerintah dalam suatu negara.
openaire +2 more sources
Kebijakan Pengelolaan Air Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Sumber Daya Air [PDF]
Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Februari 2015 telah membacakan putusan perkara Nomor 85/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya membatalkan seluruh isi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
Azil Maskur, Muhammad +1 more
core +1 more source
TITIK SINGGUNG WEWENANG MAHKAMAH AGUNG DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
The mixing of authority between the Constitutional Court and the Supreme Court has raised a range of issues. In turn, there is the contact authority of the two institutions which could lead to the occurrence of legal uncertainty. In connection with the authority testing regulations, for example, although the Supreme Court and the Constitutional Court ...
openaire +1 more source
Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi
Basic considerations of the Constitutional Court made ultra petita verdict was:(a) philosophical reasons in order to enforce substantive justice and constitutional justice as embodied in the Constitution NRI 1945, (b) theoretical grounds related to the authority of the judge to explore, discover and follow the legal values that live in the community,
Ach. Rubaie +3 more
openaire +2 more sources
Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi
Recruitment is not an arena of “hazing” and the addition of bureaucracy but a forum to explore the nature of integrity, capability, and independence of the candidates for constitutional judges.
Winda Wijayanti +2 more
doaj +1 more source

