Results 71 to 80 of about 8,353 (160)

Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi [PDF]

open access: yes, 2019
Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Artinya, sejak saat itu pula putusan MK harus dilaksanakan.
M. Agus Maulidi, Maulidi, M. Agus
core   +1 more source

Relasi Kelembagaan dan Pertanggungjawaban Lembaga Negara terhadap Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi

open access: yesJurnal Konstitusi
Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final dan mengikat terus memunculkan persoalan berkelanjutan, serta berkontribusi pada pelemahan supremasi konstitusi di Indonesia.
Ahmad Yani
doaj   +1 more source

Akomodasi Politik Hukum di Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya

open access: yesJurnal Konstitusi, 2017
Keberadaan jaminan atas perlindungan HAM telah menjadi unsur penting dalam negara hukum yang demokratis dan berdasarkan konstitusi. Indonesia sebagai negara hukum, telah mewujudkan jaminan perlindungan HAM yang tertuang dalam konstitusinya yaitu Undang ...
Jefri Porkonanta Tarigan
doaj   +1 more source

Kedudukan Asas Legalitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dan 025/PUU-XIV/2016 [PDF]

open access: yes, 2019
Korupsi musuh bersama yang harus diberantas sampai dengan akarnya. Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 dan No. 025/PUU-XIV/2016 mempengaruhi pemberantasan korupsi, karena dengan kedua putusan tersebut tindak pidana korupsi sulit dibuktikan.
Anjari, Warih, Warih Anjari
core   +2 more sources

Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum dalam Masa Reformasi

open access: yesJurnal Konstitusi, 2017
Sistem pendidikan nasional yang diatur dalam UU Sisdiknas harus mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi 4 (empat) hal, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai ...
Anna Triningsih
doaj   +1 more source

PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMILU

open access: yesJurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2020
Konstituai sebagai hukum tertinggi lahir sebagai untuk melindungi  hak-hak asasi manusia. Konstitusi merupakan keseluruhan peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secra mengikat tentang cara penyelenggaraan pemerintah dalam suatu negara.
openaire   +2 more sources

Kebijakan Pengelolaan Air Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Sumber Daya Air [PDF]

open access: yes, 2019
Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Februari 2015 telah membacakan putusan perkara Nomor 85/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya membatalkan seluruh isi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
Azil Maskur, Muhammad   +1 more
core   +1 more source

TITIK SINGGUNG WEWENANG MAHKAMAH AGUNG DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

open access: yesJurnal Hukum dan Peradilan, 2015
The mixing of authority between the Constitutional Court and the Supreme Court has raised a range of issues. In turn, there is the contact authority of the two institutions which could lead to the occurrence of legal uncertainty. In connection with the authority testing regulations, for example, although the Supreme Court and the Constitutional Court ...
openaire   +1 more source

Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi

open access: yesJurnal Konstitusi, 2016
Basic considerations of the Constitutional Court made ultra petita verdict  was:(a)  philosophical reasons in order to enforce substantive justice and constitutional justice as embodied in the Constitution NRI 1945, (b) theoretical grounds related to the authority of the judge to explore, discover and follow the legal values that live  in the community,
Ach. Rubaie   +3 more
openaire   +2 more sources

Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi

open access: yesJurnal Konstitusi, 2016
Recruitment is not an arena of  “hazing”  and  the  addition  of  bureaucracy  but a forum to explore the nature of integrity, capability, and independence of the candidates for constitutional judges.
Winda Wijayanti   +2 more
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy