Results 91 to 100 of about 8,353 (160)

Politik Hukum dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum oleh Pemerintah

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018
Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan wujud realisasi kebebasan berserikat dan berkumpul. Namun, muncul polemik ketatanegaraan karena pemberian kewenangan menentukan pembubaran Ormas Berbadan Hukum kepada Pemerintah.
Muhammad Reza Winata
doaj   +1 more source

Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi

Legalitas: Jurnal Hukum
The Constitution has stipulated that the Indonesian state is a state of law, the implementation of which is carried out by the government in accordance with the mandate in the 4th paragraph of the preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that its duty is to protect the entire Indonesian nation and all of Indonesia's blood as an ...
openaire   +1 more source

MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PENGAWAL DAN PENAFSIR KONSTITUSI

, 2019
Salah satu kewenangan MK yang diberikan oleh UUD 1945 dan UU MK adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Berdasarkan data pada Kepaniteraan MK, sejak berdirinya MK pada tahun 2003 sampai dengan pertengahan Desember 2012, MK telah menerima 531 perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.
openaire   +1 more source

Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Beberapa Undang-Undang Terkait Kesehatan [PDF]

, 2020
 Timbulnya pengakuan kesehatan sebagai hak asasi menunjukan perubahan paradigma yang luar biasa, karena kesehatan tidak lagi dipandang hanya sebagai urusan pribadi namun sebagai bentuk tanggung jawab negara dan hak hukum (legal rights).
Ade Irawan Taufik, Taufik, Ade Irawan
core   +1 more source

RE-EVALUASI GAYA PENULISAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Arena Hukum, 2019
The demand for judicial institutions, especially the constitutional court, to provide strong legal arguments and considerations is part of the importance of legal reasoning which implies constitutional interpretation.
Bisariyadi Bisariyadi
doaj   +1 more source

The importance of institutional quality: Reviewing the relevance of Indonesia's Omnibus Law on national competitiveness. [PDF]

Humanit Soc Sci Commun, 2022
Jazuli MR, Idris MM, Yaguma P.
europepmc   +1 more source

Ketidakpastian Praktik Hukum Acara dan Variasi Amar Putusan Pengujian Formil

Jurnal Konstitusi
amar putusan uji formil di luar ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi memperlihatkan fenomena ketidakpastian hukum. Melalui metode yuridis normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa penggabungan perkara yang diatur Pasal 36 Peraturan Mahkamah ...
Ilhamdi Putra, Beni Kharisma Arrasuli
doaj   +1 more source

Religious schema and tolerance towards alienated groups in Indonesia. [PDF]

Heliyon, 2021
Ardi R, Tobing DH, Agustina GN, Iswahyudi AF, Budiarti D.   +4 more
europepmc   +1 more source

Gagasan Pemberian Legal Standing Bagi Warga Negara Asing dalam Constitutional Review [PDF]

, 2018
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, perihal pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika diajukan oleh ketiga orang pelaku Bali Nine yang merupakan warga negara asing.
ARYANU, Nyoman Mas, Yusa, I Gede, Sudibya, Komang Pradnyana, Komang Pradnyana Sudibya, Bagus Hermanto, Hermanto, Bagus, I Gede Yusa, Nyoman Mas Aryani, Aryani, Nyoman Mas   +8 more
core   +2 more sources

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Terkait Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembentukan UndangUndang

Jurnal Konstitusi, 2016
Why Constitutional Court verdict Number. 92/PUU-X/2012 attractive to serve as an object of research? The main reason is, there is a problem that is visible on   the implementation of the Decision.
Fajar Laksono, Anna Triningsih, Ajie Ramdan, Indah Karmadaniah   +3 more
doaj   +1 more source