Results 111 to 120 of about 8,353 (160)
Implikasi Pergeseran Sistem Politik terhadap Hukum dan Birokrasi di Indonesia
Coalition can be the effective way to collect the power for struggle in the competitive politics. In Indonesia, after the reform era, the coalition system being the most popular system that granted by the constitution.
Suryo Gilang Romadlon
doaj +1 more source
A Politik Hukum Disseting Opinion Pengujian UU Terhadap UUD 45 Dalam Rangka Mencari Kebenaran Hukum
Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan yang bebas dalam melakukan yudisial review UU terhadap UUD 1945. Kebebasan yang dimiliki MK menjadi salah satu penyebab terjadinya disseting opinion hakim konstitusi dalam rangka ...
Nurus Zaman
doaj +1 more source
MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KONTRAK OUTSOURCING
The Amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has made the sovereignty still retained by the people, no more represented and fully held by the People’s Consultative Assembly like when the constitutional system of Indonesia was still embracing supremacy of parliament.
openaire +2 more sources
Kebebasan beragama dalam perspektif konstitusi/ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [PDF]
24 hal.; 21 ...
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
core
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MELEBIHI KEWENANGAN
Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada amar pokok permohonan pada diktum ketiga, keempat, dan kelima melampaui kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pengujian formil undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 51A ayat (4) jo. Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
openaire +1 more source
Amicus Curiae di Mahkamah Konstitusi
Amicus curiae, atau "teman pengadilan," adalah pihak atau individu yang memberikan pandangan hukum kepada pengadilan tanpa menjadi pihak dalam perkara. Mereka memberikan informasi atau argumen untuk mendukung pengadilan dalam pengambilan keputusan. Peran mereka adalah memberikan pandangan tambahan yang mungkin mempengaruhi hasil akhir perkara.
openaire +1 more source
Perkembangan Pengujian Perundang- Undangan di Mahkamah Konstitusi
The judiciary is a tools to find justice. The Constitutional Court of Republic of Indonesia (MKRI) who attended after the 1945 amendment also established to fulfill the desires of the justice seeker. The Efforts to comply the sense of justice depends on how the constitutional court judges deciding cases.
openaire +2 more sources
Posisi Pengadilan Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yaitu pengadilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Independensi hakim dalam Pengadilan Pajak masih menerapkan sistem dua atap (dual roof system), sementara lembaga peradilan lainnya sudah menggunakan sistem satu atap (one roof system ...
Novianto Novianto +2 more
openaire +1 more source
Ketergantungan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 sebagai tolok ukur utama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mengakibatkan terabaikannya putusan final mengikat lain periode 2003-2023 yang juga menetapkan kriteria penerbitan.
Mohammad Agus Maulidi
doaj +1 more source
This paper aims to introduce the phenomenon of judicialization of politics in the treasury of legal thought in Indonesia. In addition, this paper also aims to reflect the presence of judicialization of politics in the Constitutional Court, either through legal policy on establishment of constitutional court or through its ...
openaire +3 more sources

