Results 121 to 130 of about 8,353 (160)
MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEUTRALIZER TERHADAP LEMBAGA POLITIK
Sebelum dibentuknya Mahkamah Konstitusi semua proses penting di negeri ini sarat dengan muatan politik, seperti tidak adanya mekanisme pengujian undang-undang, pembubaran partai politik secara sepihak dari Presiden dan impeachment Presiden dilakukan dengan alasan yang subjektif dan multitafsir.
openaire +3 more sources
RAMBU PEMBATAS DAN PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Generally, public society acknowledgment of the productivity & achievement of Constitutional Court are known since its born, but in the other side, it seems need border & guardrail in the authority realization of Constitutional Court in order to bounded the authority that given by UUD 1945.
openaire +3 more sources
Cetak biru membangun mahkamah konstitusi sebagai institusi peradilan konstitusi yang modern dan terpercaya [PDF]
x, 176 p.; 21 ...
core
Can policy analysis theories predict and inform policy change? Reflections on the battle for legal abortion in Indonesia. [PDF]
Surjadjaja C, Mayhew SH.
europepmc +1 more source
Menegakkan Negara Demokrasi Konstitusional/ Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [PDF]
xxiv, 236 hal.: ill.; 30 ...
Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
core
Constitutional Disobedience Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Sistem Peradilan Pidana
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 telah meruntuhkan tembok limitatif terhadap upaya hukum Peninjauan Kembali yang boleh dilakukan lebih dari satu kali atas pertimbangan adanya bukti (Novum) baru.
Rafi Pravidjayanto
doaj +1 more source
Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature? [PDF]
Diangkat dari disertasi Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Positive Legislature, buku ini membahas peran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga baru hasil amandemen UUD 1945. Dalam dunia hukum di Indonesia, MK menunjukkan eksistensi
Fajar Laksono Soeroso, Martitah
core
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PENGADILAN DI BAWAHNYA
The independence and impartiality of the judicial authority, in the history of its incorporation into norms, had undergone some improvements and impediments along with the changes in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which was ...
Ahmad Fadlil Sumadi
doaj

