Results 101 to 110 of about 37,949 (162)
Pengujian kembali Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2023 menandakan sedang adanya permasalahan serius dalam sistem legislasi nasional, utamanya terkait penentuan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara Pengujian Undang-Undang Omnibus ...
Muwaffiq Jufri +4 more
doaj +1 more source
Implikasi Pergeseran Sistem Politik terhadap Hukum dan Birokrasi di Indonesia
Coalition can be the effective way to collect the power for struggle in the competitive politics. In Indonesia, after the reform era, the coalition system being the most popular system that granted by the constitution.
Suryo Gilang Romadlon
doaj +1 more source
MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KONTRAK OUTSOURCING
The Amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has made the sovereignty still retained by the people, no more represented and fully held by the People’s Consultative Assembly like when the constitutional system of Indonesia was still embracing supremacy of parliament.
openaire +2 more sources
Penguatan Dewan Etik dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi
The Birth of the Board of Ethics of the Constitutional Judges cannot be separated from the effort to uphold a code of ethics and maintain of the dignity of the constitutional judges.
Wiryanto Wiryanto
doaj +1 more source
KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN CONSTITUTIONAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP MAHKAMAH AGUNG
The Existence of Supreme Court ruling that punishes dr. Bambang suprapto.Sp.M.Surg. using article 76 of law no 29 of 2004 on medical practices that had previously been cancelled by the Constitutional Court it self has proved that the Supreme Court has ruled constitutional the constitutional court's decision.
openaire +3 more sources
Laporan tahunan mahkamah konstitusi 2014: menegakkan konstitusionalisme dalam dinamika politik
xxxvii, 168 hlm. ; ilus. ; tab.
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
core
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MELEBIHI KEWENANGAN
Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada amar pokok permohonan pada diktum ketiga, keempat, dan kelima melampaui kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pengujian formil undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 51A ayat (4) jo. Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
openaire +1 more source
Mengapa Hakim Menolak Mundur? : Mengulik Paradigma Recusal Di Mahkamah Konstitusi
Penelitian ini mengkaji prinsip recusal di Mahkamah Konstitusi. Recusal dianggap esensial sebab berperan penting menjaga imparsialitas hakim. Menariknya, keengganan Hakim Anwar Usman mendiskualifikasi diri dalam perkara 90/PUU-XII/2023 menimbulkan ...
A. Muh. Agil Mahasin, Qurrata Ayuni
doaj +1 more source
Amicus Curiae di Mahkamah Konstitusi
Amicus curiae, atau "teman pengadilan," adalah pihak atau individu yang memberikan pandangan hukum kepada pengadilan tanpa menjadi pihak dalam perkara. Mereka memberikan informasi atau argumen untuk mendukung pengadilan dalam pengambilan keputusan. Peran mereka adalah memberikan pandangan tambahan yang mungkin mempengaruhi hasil akhir perkara.
openaire +1 more source
A Politik Hukum Disseting Opinion Pengujian UU Terhadap UUD 45 Dalam Rangka Mencari Kebenaran Hukum
Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan yang bebas dalam melakukan yudisial review UU terhadap UUD 1945. Kebebasan yang dimiliki MK menjadi salah satu penyebab terjadinya disseting opinion hakim konstitusi dalam rangka ...
Nurus Zaman
doaj +1 more source

