Results 101 to 110 of about 8,353 (160)
Dalam UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD (MD3) banyak kewenangan DPD yang tereduksi, sehingga DPD melakukan pengujian UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui putusan No.
Suparto Suparto
doaj
Masalah Dalam penelitian ini menggunakan peneliatian normative dengan pendekatan kualitatif. penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana desain model pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No.
Elfid Nurfitra Mubarok, Alwi Al Hadad
doaj
Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional
Penetapan ukuran kerugian konstitusional memiliki kedudukan strategis sebagai pintu gerbang atas pengujian norma yang hendak diuji. Mahkamah Konstitusi merumuskan syarat kerugian konstitusional berdasarkan penafsiran Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang ...
Bisariyadi Bisariyadi
doaj +1 more source
The Indonesian Constitution 1945: Why was it amended? [PDF]
In 1999, 2000, 2001, and 2002, the Indonesian Constitution 1945 was amended by MPR or the People’s Consultative Assembly, the bearer of the people’s sovereignty. The amendment was not without opposition.
Sarsito, Totok
core
Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang
This study attempts to elaborate the definition of the “open legal policy” concept which has stated by the Constitutional Court as the autonomy of the Law- making body whenever UUD 1945 as the constitution did not regulate particular substances of a Law
Mardian Wibowo
doaj +1 more source
Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi
The authority to reviewing Perppu can not be obtained based on the interpretation of an institution or the situation that demanded the interpretation of a norm in the community, but must be strictly regulated in the constitution to the institution where authority was given, therefore there is no ‘juridical’ chaos in it.
openaire +2 more sources
Pengujian kembali Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2023 menandakan sedang adanya permasalahan serius dalam sistem legislasi nasional, utamanya terkait penentuan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara Pengujian Undang-Undang Omnibus ...
Muwaffiq Jufri +4 more
doaj +1 more source
Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang [PDF]
Artikel ini membahas peran Mahkamah Konstitusi dalam memperkuat prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, khususnya prinsip Pemilu yang teratur, bebas, dan adil (regular, free and fair elections).
Pan Mohamad Faiz, Faiz, Pan Mohamad
core +2 more sources
KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN CONSTITUTIONAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP MAHKAMAH AGUNG
The Existence of Supreme Court ruling that punishes dr. Bambang suprapto.Sp.M.Surg. using article 76 of law no 29 of 2004 on medical practices that had previously been cancelled by the Constitutional Court it self has proved that the Supreme Court has ruled constitutional the constitutional court's decision.
openaire +3 more sources
Mengapa Hakim Menolak Mundur? : Mengulik Paradigma Recusal Di Mahkamah Konstitusi
Penelitian ini mengkaji prinsip recusal di Mahkamah Konstitusi. Recusal dianggap esensial sebab berperan penting menjaga imparsialitas hakim. Menariknya, keengganan Hakim Anwar Usman mendiskualifikasi diri dalam perkara 90/PUU-XII/2023 menimbulkan ...
A. Muh. Agil Mahasin, Qurrata Ayuni
doaj +1 more source

