Results 101 to 110 of about 8,353 (160)

Pengujian UU No. 27 Tahun 2009 Dan UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD (MD3) Sebagai Upaya DPD Untuk Mengembalikan Kewenangan Konstitusionalnya

open access: yesUIR Law Review, 2017
Dalam UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD (MD3) banyak kewenangan DPD yang tereduksi, sehingga DPD melakukan pengujian UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui putusan No.
Suparto Suparto
doaj  

Pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan

open access: yesKhazanah Hukum, 2021
Masalah Dalam penelitian ini menggunakan peneliatian normative dengan pendekatan kualitatif. penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana desain model pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No.
Elfid Nurfitra Mubarok, Alwi Al Hadad
doaj  

Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional

open access: yesJurnal Konstitusi, 2017
Penetapan ukuran kerugian konstitusional memiliki kedudukan strategis sebagai pintu gerbang atas pengujian norma yang hendak diuji. Mahkamah Konstitusi merumuskan syarat kerugian konstitusional berdasarkan penafsiran Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang ...
Bisariyadi Bisariyadi
doaj   +1 more source

The Indonesian Constitution 1945: Why was it amended? [PDF]

open access: yes, 2013
In 1999, 2000, 2001, and 2002, the Indonesian Constitution 1945 was amended by MPR or the People’s Consultative Assembly, the bearer of the people’s sovereignty. The amendment was not without opposition.
Sarsito, Totok
core  

Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang

open access: yesJurnal Konstitusi, 2016
This study attempts to elaborate the definition of the “open legal policy” concept which has stated by the Constitutional Court as the autonomy of the Law- making body whenever UUD 1945 as the constitution did not regulate particular substances of a Law
Mardian Wibowo
doaj   +1 more source

Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi

open access: yesJurnal Konstitusi, 2016
The authority to reviewing Perppu can not be obtained based on the interpretation of an institution or the situation that demanded the interpretation of a norm in the community, but must be strictly regulated in the constitution to the institution where authority was given, therefore there is no ‘juridical’ chaos in it.
openaire   +2 more sources

STANDARISASI BENTUK PRODUK HUKUM SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OMNIBUS

open access: yesJurnal Konstitusi
Pengujian kembali Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2023 menandakan sedang adanya permasalahan serius dalam sistem legislasi nasional, utamanya terkait penentuan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara Pengujian Undang-Undang Omnibus ...
Muwaffiq Jufri   +4 more
doaj   +1 more source

Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang [PDF]

open access: yes, 2018
Artikel ini membahas peran Mahkamah Konstitusi dalam memperkuat prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, khususnya prinsip Pemilu yang teratur, bebas, dan adil (regular, free and fair elections).
Pan Mohamad Faiz, Faiz, Pan Mohamad
core   +2 more sources

KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN CONSTITUTIONAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP MAHKAMAH AGUNG

open access: yesMasalah-Masalah Hukum, 2015
The Existence of Supreme Court ruling that punishes dr. Bambang suprapto.Sp.M.Surg. using article 76 of law no 29 of 2004 on medical practices that had previously been cancelled by the Constitutional Court it self has proved that the Supreme Court has ruled constitutional the constitutional court's decision.
openaire   +3 more sources

Mengapa Hakim Menolak Mundur? : Mengulik Paradigma Recusal Di Mahkamah Konstitusi

open access: yesJurnal Konstitusi
Penelitian ini mengkaji prinsip recusal di Mahkamah Konstitusi. Recusal dianggap esensial sebab berperan penting menjaga imparsialitas hakim. Menariknya, keengganan Hakim Anwar Usman mendiskualifikasi diri dalam perkara 90/PUU-XII/2023 menimbulkan ...
A. Muh. Agil Mahasin, Qurrata Ayuni
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy