Results 31 to 40 of about 37,949 (162)

Aksiologis Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi di Aceh [PDF]

open access: yes, 2018
Kontestan pilkada tidak hanya berasal dari partai politik, melainkan seiring dinamika pilkada yang terjadi di Aceh Tahun 2006, telah menuntut Mahkamah Konstitusi bernilai aksiologis melalui berbagai putusannya untuk mengakomodir calon perseorangan dalam ...
Cakra Arbas, Arbas, Cakra
core   +1 more source

Menyoal Independensi Mahkamah Konstitusi Pasca Pergantian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat

open access: yesCREPIDO, 2023
Munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020 berimplikasi pada jabatan hakim konstitusi yang jabatannya tidak berdasarkan periodisasi. Hal ini direspon oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan mengganti hakim Mahkamah Konstitusi yang berasal dari usulan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat.
Sirajul Munir   +2 more
openaire   +1 more source

Status Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Bingkai Demokrasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Studi Kasus Pengisian Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah)

open access: yesJurnal Konstitusi, 2016
Status keistimewaan Provinsi DIY dalam kurun waktu sekian lama lebih sering diinterpretasikan sebagai istimewa dalam hal wilayah yang dulunya berbentuk kerajaan, istimewa dalam pemimpin yaitu dipimpin dwi tunggal dari lingkungan Kasultanan dan ...
Fajar Laksono   +5 more
doaj   +1 more source

Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020

open access: yesJurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2022
Penelitian ini bertujuan menganalisis Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 37/PUU-XVIII/2020, Tipe penelitian yaitu yuridis normative dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus.
Alfian Reymon Makaruku
doaj   +1 more source

Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang [PDF]

open access: yes, 2019
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XIV/2016 yang menolak perluasan makna zina yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi topik yang ramai diperdebatkan.
Iwan Satriawan   +3 more
core   +1 more source

Respons Konstitusional Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Pengurus Partai Politik

open access: yesJurnal Konstitusi, 2019
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 bertanggal 23 Juli 2018 menjadi salah satu putusan penting bagi desain lembaga perwakilan di Indonesia.
Pan Mohamad Faiz, Muhammad Reza Winata
doaj   +1 more source

Indonesian National Army Involvement in Handling Terrorism Action from Legal Perspective

open access: yesConstitutionale, 2021
The crime of terrorism is an extraordinary crime against humanity, including a “serious crime” whose number of actions has increased. It requires handling with exceptional measures and "serious measures" with still respecting human values.
Wilma Silalahi
doaj   +1 more source

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 bagi Orang Lom di Kepulauan Bangka Belitung [PDF]

open access: yes, 2019
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian terhadap Undang-Undang Administrasi Kependudukan merupakan suatu bentuk regulasi yang dimunculkan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan dalam kebebasan untuk memilih dan memeluk ...
Salfutra, Reko Dwi   +5 more
core   +1 more source

Menggagas Pelembagaan Constitutional Question Melalui Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang [PDF]

open access: yes, 2019
Tulisan ini membahas tentang gagasan pelembagaan constitutional question (pertanyaan konstitusional) di Indonesia melalui perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
Hamid Chalid   +3 more
core   +1 more source

Akibat Hukum Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Kewenangan Lembaga Peradilan dalam Memutus Eksekusi Jaminan Fidusia

open access: yesDiversi, 2021
Penelitian ini mengkaji tentang akibat hukum diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait Jaminan Fidusia yang mengakibatkan penambahan beban kerja bagi Pengadilan.
Andhyka Muchtar
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy