Results 21 to 30 of about 26,709 (131)

Amandemen UUD 1945 dan Reformasi Kelembagaan Politik

open access: yesJurnal Wacana Kinerja, 2020
Puncak reformasi politik di Indonesia secara konstitusional ditandai oleh amandemen pasal-pasal dalam UUD 1945. Alasan utama perlunya amandemen konstitusional ini adalah bahwa norma-norma yang terkandung dalam UUD 1945 memiliki kelemahan pokok berupa ...
Syarifudin Hidayat
doaj   +1 more source

Pengecualian Prinsip Non Retroaktif pada Hukum Formil: Pelanggaran atau Perlindungan Hak Asasi Manusia?

open access: yesAlauddin Law Development Journal, 2023
Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut atau prinsip non retroaktif merupakan hak konstitusional. Namun, penerapannya pada hukum formil di putusan praperadilan setelah penambahan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan melalui
Nurul Zashkia
doaj   +1 more source

Eksistensi Dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi [PDF]

open access: yes, 2016
The result of this legal research show the existence of conditionally constitutional and conditionally unconstitutional decision in reviewing laws from 2003 to 2015, although that model of decision is not regulated in the positive law.
Rahman, F. (Faiz)   +1 more
core   +2 more sources

MENIMBANG GAGASAN PERUBAHAN KONSTITUSI DAN TATA CARA PERUBAHAN KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 1945

open access: yesJurnal IUS, 2017
Gagasan perubahan UUD NRI 1945 merupakan gagasan yang konstitusional, akademis, sesuai dengan pengalaman sejarah yang berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
Muh. Risnain, Sri Karyati
doaj   +1 more source

Problematika Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi [PDF]

open access: yes, 2016
According to Article 24C verse (1) of the 1945 Constitution, Constitutional court has an authority to examine the dispute among the state institution in which its authority is given by the constitution directly. But there is a certain problem in practice
Simamora, J. (Janpatar)
core   +8 more sources

Isu Hak Konstitusional Masyarakat Desa Terhadap Kewenangan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa

open access: yesJurnal Konstitusi, 2022
The election of village heads (Pilkades) is the representation of democracy at the village level. Nevertheless, the supervision mechanism by the district/city level election committee (PPK) becomes problematic when the authority also coincides with the ...
Supriyadi Arief   +1 more
doaj   +1 more source

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint

open access: yesDE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 2019
T he c onstitutional court brought Indonesia towards a better democracy. This is due to the existence of a separate institution that specifically safeguards the dignity of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the highest norm in Indonesia, so that any actions related to the constitution can be responded specifically to the ...
Benito Asdhie Kodiyat MS   +1 more
openaire   +2 more sources

Potensi Pelanggaran Hak Konstitusional dalam Pemilu Serentak Menggunakan Sistem Presidential Threshold

open access: yesDiversi, 2019
Pelaksanaan Pemilu serentak yang dilakukan pada tahun 2019 berpotensi untuk melanggar sejumlah hak konstitusional baik itu hak warga negara ataupun partai politik.
Ahmad Gelora Mahardika
doaj   +1 more source

Penetapan Harga Eceran Tertinggi Komoditas Pangan sebagai Hak Konstitusional dalam Perspektif Negara Kesejahteraan [PDF]

open access: yes, 2018
Penelitian ini mengkaji tentang penetapan harga eceran tertinggi sebagai intervensi pemerintah untuk mewujudkan hak konstitusional atas kedaulatan pangan dalam perspektif Negara Kesejahteraan.
Isharyanto, I. (Isharyanto)
core   +2 more sources

Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Dalam Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian [PDF]

open access: yes, 2016
This research aims to knowing implementation of Constitutional Right of Indigenous People in Agricultural Land Pawning According to Custom in Minangkabau West Sumatra. In Indonesia Agricultural Land Pawning be regulated in the Law No.
Aermadepa, A. (Aermadepa)
core   +2 more sources

Home - About - Disclaimer - Privacy