SEEKING AND EVALUATING THE REGULATIONS OF INDONESIA’S EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE
Regulation is the cornerstone for utilizing marine fisheries resources, and thus Indonesian Government had implemented its Constitution as basic laws and rules. Those regulations need further elaboration. Therefore, Indonesian Government established sets
Ida Kurnia, Imelda Martinelli
doaj +1 more source
Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara [PDF]
Tulisan ini membahas mengenai penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara itu terdapat 2 (dua) hal penting yang harus dieksplorasi yaitu soal ...
Mardiya, N. Q. (Nuzul) +1 more
core
Dimensi Judicial Activism Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi [PDF]
A transformative amendment of the 1945 Constitution established a separate judicial institution called the Constitutional Court. This institution is believed to serve a strategic role within Indonesia\u27s plural legal system particularly in the area
Faiz, P. M. (Pan)
core +2 more sources
Terjadinya kekerasan di lembaga pemasyarakatan menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya sistem penjara masa lalu. Saat ini, undang-undang telah menetapkan batasan terhadap tindakan petugas untuk mencegah tindakan berlebihan, penggunaan kekerasan dan ...
Syahrial Yuska
doaj +1 more source
Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya dengan Hak Konstitusional Warga Negara
Akta otentik memiliki kedudukan yang sangat penting dalam lalu lintas kehidupan masyarakat, namun banyak orang yang tidak paham mengenai kedudukan akta otentik itu sendiri.
Irfan Iryadi
doaj +1 more source
Calon Perseorangan Dalam Pilkada (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mk RI Nomor 5/puu-v/2007) [PDF]
The right to participate in the government is a constitutional right of every citizen of Indonesia, which recognized and guaranteed by Article 27 Paragraph (1), and Article 28 D Paragraph (1) and (3) of the UUD NRI Tahun 1945.
Sitabuana, T. H. (Tundjung)
core +2 more sources
Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Beragama
Agama-agama resmi di Indonesia dijamin keberadaannya oleh negara dengan adanya regulasi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama. Namun anehnya masih ada beberapa kelompok yang ingin menghapuskan sebagian atau keseluruhan dari isi undang-undang tersebut.
openaire +2 more sources
Menggagas Penerapan Judicial Restraint Di Mahkamah Konstitusi [PDF]
Many controversial decision made by Constitutional Court resulted in the emergence of the idea to limit the judicial power. One of the ideas that surfaced to limit the judicial power without disturbing the idea of judicial independence is judicial ...
Dramanda, W. (Wicaksana)
core
IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DI PT. KERETA API INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JO. KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100/MEN/VI/2004 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU [PDF]
jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu: Pekerjaan yang sekali atau sementara sifatnya; Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama tiga tahun; Pekerjaan ...
Chevi Novian Sandy, 111000417
core
Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia [PDF]
Women\u27s constitutional rights are human rights base on Constitution of1945 which specific regulate and influence women\u27s life in every aspect.
Erlina, E. (Erlina)
core

