Results 81 to 90 of about 26,709 (131)
Refleksi Fenomena Judicialization of Politics Pada Politik Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi Dan Putusan Mahkamah Konstitusi [PDF]
, 2016 This paper aims to introduce the phenomenon of judicialization of politics in the treasury of legal thought in Indonesia. In addition, this paper also aims to reflect the presence of judicialization of politics in the Constitutional ...
Perwira, I. (Indra)
core +2 more sources
Jurnal USM Law Review, 2019 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam penegakan kode etik pelanggaran pemilihan umum. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu memberikan warna baru dalam ...
Muhammad Syaefudin
doaj +1 more source
Mencari Solusi Konstitusional untuk Integrasi Nasional
Unisia, 2003 When freedom of speech arises in this reformation era, the voice for creation the more just and democratic governance appears every time. Integralism state, then, believed as not relevant anymore to accommodate the plurality of society, and conversely, federalism which is becoming more popular today, seems to be more appropriate for Indonesia. However,
openaire +3 more sources
, 2017 Konflik di Kawasan Hutan Register 45 Mesuji, Lampung pada hakikatnya adalah manifestasi kontestasi akses atas kawasan sumberdaya hutan. Konflik pengelolaan hutan tanaman industri yang berlangsung belasan tahun menjadi silang sengketa antara investor dan ...
Wahab, Oki Hajiansyah
core
Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi [PDF]
, 2011 In the context of history and politics, in fact, indigenous people have been there ahead of the country of Indonesia. Protection of customary law community unit to defend their constitutional rights if there are laws that harm their constitutional ...
Kurniawan, N. (Nallom) +3 more
core
Mimbar Hukum, 2015 This paper aims to investigate issues in relation of constitutional doctrine which had potential debate among the jurists of Nepal for the issues of time extension.
Vijay Pd. Jayshwal
doaj +3 more sources
PENGADUAN KONSTITUSIONAL DI NEGARA FEDERAL JERMAN
FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 2015 Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan konsep pengaduan konstitusional di Jerman. Berdasarkan tinjauan normatif dan perbandingan dengan Indonesia, didapatkan fakta bahwa Negara Federal Jerman merupakan salah satu contoh yang tepat dalam hal memahami dan mempraktekkan suatu model perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dengan ...
openaire +3 more sources
Pengakuan Negara Terhadap Hak-hak Politik (Right to Vote) Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.47-81/phpu.a-vii/2009) [PDF]
, 2012 Constitutional right is basic right for all Indonesian people, not least for indigenous people which still uphold the values of their customary law. Customary law is often different from the positive law in Indonesia, but it's not a reason to ...
Zazili, A. (Ahmad)
core
MASYARAKAT DEMOKRATIS MENURUT ALEXIS DE TOCQUEVILLE (1805-1859)
Jurnal Sosial Humaniora, 2010 Masa-masa tahun 1770 – 1850 dalam sejarah pemerintahan dunia (barat) merupakan masa-masa transisi dari bentuk-bentuk monarchi ke bentuk demokrasi. Pada masa-masa itu muncul berbagai perubahan, ada yang bersifat revolusioner maupun non-revolusioner yang ...
Soedarso Soedarso
doaj +1 more source
Fungsi Sosiologis Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Memenuhi Hak-hak Masyarakat [PDF]
, 2013 Constitution is a binding social contract between government and citizen. Their relationships figure the rights of the society. These rightsbecome the tool of society to participate in making government policy, to control the governmentand to avoid the ...
Bellhouse, CE +8 more
core +5 more sources